Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
Tanggal Rapat: 9 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
Pada 9 Desember 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur mengenai Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yandri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 2 pada pukul 10:25 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
Rektor PTKIN Padang
- DPR dan Menteri mengamanahkan anggaran kepada PTKIN Padang sebesar Rp20 Miliar untuk gedung perkuliahan yang pelaksanaannya sudah 90%.
- Sempat ada masalah teknis sehingga sebulan progress pembangunan kurang baik. Namun, setelah itu kontraktor sudah melaksanakan pembangunannya. Diperkirakan 17 Desember 90% sudah terlaksana.
- PTKIN Padang sudah dinegerikan namun Dipa tidak ada. Jadi, 8 bulan perkembangan sangat lamban.
- Progress STAIN PTKIN Padang sudah bagus, legalitas statuta sudah keluar. PTKIN Padang mendengar tahun 2020 sudah tidak ada SBSN untuk IAIN dan STAIN.
Rektor STAIN Mandailing Natal
- Sekarang sudah ada 15 program studi dimana dulu hanya ada 2 prodi, sekarang ditambah 13 prodi baru. STAIN Mandailing Natal ini baru, jadi tempat dan gedung perkuliahan sangat sederhana.
Rektor UIN Imam Bonjol Padang
- Rektor UIN Imam Bonjol Padang menyampaikan bahwa UIN ini pada tahun 2015 mendapatkan bantuan SBSN sebanyak 37 M dan 2016 itu 9 M. Hari ini sudah berdiri 2 bangunan dimanfaatkan untuk bangunan FEB Islam dan Pelaksanaan kami dalam pelaksanaan SBSN itu aman.
- Pada tahun 2015-2016, UIN Imam Bonjol Padang sudah memproses dana IDB, lalu sudah greenbook dan bluebook IDB. UIN Imam Bonjol Padang juga sudah melakukan meeting di Jeddah dan diputuskan 6 UIN mendapatkan bantuan dari IDB yaitu project 6 in 1.
- Pada 4 Juli 2018, sudah dibahas proposal SBSN dengan Bappenas dan pada Oktober 2018 sudah dibahas dengan Menteri Keuangan. Lalu, pada Februari 2019 dilakukan lelang pada manajemen konstruksi dan pada 6 September 2019 terbit rekomendasi dari Menteri Keuangan tentang pelaksanaan anggaran untuk 6 PTKIN.
- Masyarakat, Gubernur, dan Anggota DPRD berharap banyak dalam pendirian 6 PTKIN ini dan berharap di dalam RDP ini bisa saling sharing tentang masalah PTKIN yang terjadi selama ini di lapangan.
- Kementerian Agama selalu berkoordinasi dengan Bappenas dan Menteri Keuangan terhadap pengambil alihan dana IDB ke SBSN. UIN Imam Bonjol Padang juga sudah menerima DIPA 2019-2020 dan sudah disetujui bahwa anggaran UIN Imam Bonjol Padang sebesar Rp70 Miliar dan SBSN sebanyak Rp130 Miliar, jadi totalnya Rp200 Miliar.
- Organisasi UIN Imam Bonjol itu vertikal, jadi menerima anggaran dari Kementerian Agama dan disetujui dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi bertransformasi dari IAIN ke UIN dimana sekarang sudah berumur 52 tahun. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi tidak pernah dapat bangunan baru yang membuat UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sulit berkembang.
- Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2015 sudah mengusulkan proyek IDB, namun ketika keputusan sepihak ternyata IDB sudah dibatalkan.
- Di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi banyak mahasiswa di kelas bawah. Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sangat berharap dalam forum ini dapat memperlancar usaha UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi untuk merubah fasilitas yang lebih baik.
- Jika ada tamu dari Jakarta dan Luar Negeri itu pasti bertanya "kenapa kampus UIN bangunannya seperti ini?". Pertanyaan tersebut sering dilontarkan karena kondisi atap yang sudah banyak berjatuhan di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Dalam perjalanannya ada proses yang harus ditempuh, seperti anggaran dan perencanaan. Saat ini, sebesar Rp94 Miliar anggaran tidak terserap, yang kaitannya dengan lelang yang sudah dilakukan.
- Pada kesempatan kali ini, apabila UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dapat mempermudah membangun gedung, pasti akan ada kegembiraan dari masyarakat luas karena kebanyakan mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi banyak yang berasal dari kalangan miskin ke bawah.
- IAIN dan UIN ini akan dicatat oleh sejarah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi siap bersaing dengan perguruan tinggi lain dan dengan adanya SBSN nantinya bisa memperlancar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi untuk kebarokahan semuanya.
Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Terkait dengan SBSN, mohon kiranya tentang keluhan psikologis yang luar biasa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang mebutuhkan adanya dukungan moral dan anggaran dari Komisi 8 DPR-RI. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga tidak ada masalah tentang SBSN, tetapi terkait dengan program 6 in 1, diluar-dugaan IDB tidak sukses.
- Saat ini, gedung UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah terbatas, bahkan tidak punya lahan parkir. Jadi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beruntung IDB ini dialihkan ke SBSN.
- UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sangat rendah hati dan memohon bantuan dari Komisi 8 DPR-RI agar hal ini dapat berjalan dengan sukses dan memohon kepada Komisi 8 DPR-RI agar diberikan solusi yang baik dan cepat, karena kalau persoalan ini tidak selesai, maka akan ada psychology shock dari mahasiswa dan masyarakat.
UIN Sunan Ampel Surabaya
- Sebuah kehormatan bagi UIN Sunan Ampel Surabaya dapat bertemu langsung dengan Anggota Komisi 8 DPR-RI dalam forum ini untuk mengurai segala masalah.
- UIN Sunan Ampel Surabaya tidak bermaksud untuk memperlambat pembangunan fisik karena pembangunan sudah berproses secara lama dan UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki semangat untuk berkomitmen agar tetap berjalan dijalur yang benar.
- UIN Sunan Ampel Surabaya yang akan dibangun berdiri di lahan seluas 5 Ha. Proses perizinan dan administrasi tidak ada masalah. Namun, untuk UIN di Surabaya ada masalah tentang ruang yang di tempat lain bisa berjalan dengan baik tentang ruang.
- Jika kampus 1 dan 2 digabung, maka luasnya tidak melebihi kampus 1 UNESA. Masalah pengadaan lahan yang sulit perlu menjadi prioritas bagi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sosialisasi ke masyarakat sudah dilakukan dan sedang menunggu penetapan dari Kementerian Agama. UIN Sunan Ampel Surabaya berharap semuanya bisa saling mengawasi dan menolong.
Rektor UIN Antasari Banjarmasin
- Rektor UIN Antasari Banjarmasin baru pertama kali menginjakkan kaki di Gedung DPR. Tahun lalu, ketika Komisi 8 pimpinannya Ali Taher, pernah berkunjung ke UIN Sunan Ampel Surabaya .
- UIN Sunan Ampel Surabaya itu satu-satunya yang ada di Pulau Kalimantan, jadi, alangkah perlunya pemerataan pendidikan UIN. Dalam hal pelayanan pendidikan memang yang perlu pengembangan utamanya adalah terkait infrastruktur.
- UIN Sunan Ampel Surabaya sangat sempit, namun bersyukur karena sudah diberikan lahan baru dengan hibah oleh Gubernur seluas 73 Ha. Rencananya lahan baru tersebut akan dibangun Fakultas Sains Teknologi, Laboratorium dan Auditorium.
- Tercatat untuk anggaran UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp170 M. UIN Sunan Ampel Surabaya ingin meningkatkan pendidikan dan pelayanan dengan baik, seperti UIN lain dimana UIN Sunan Ampel Surabaya banyak mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Rektor IAIN Palopo
- IAIN Palopo mungkin berbeda dengan UIN 6 in 1, IAIN Palopo awalnya adalah Fakultas Cabang UIN Alauddin Makassar dimana saat ini IAIN Palopo sudah berdiri 51 tahun dan memiliki 8.500 mahasiswa.
- Tahun 2019, IAIN Palopo menerima SBSN sebesar Rp27,5 Miliar dan pembangunan fisik sudah 100% untuk membangun gedung ruang kuliah dan dekanat.
- SBSN sudah cukup baik, tetapi pada 2018 ada kekurangan dana yang diserahkan kepada IAIN Palopo sebanyak Rp1,8 Miliar dan saat ini IAIN Palopo kesulitan untuk menarik dana.
- Permasalahan IAIN Palopo adalah tentang kesetaraan program studi dimana pada waktu itu dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Misalnya, pada prodi PGSD dan PGMI itu tidak setara yang membuat kerisauan mahasiswa dan alumni IAIN Palopo. Hal itu terjadi juga untuk prodi PGPAUD dan PIAUD.
- IAIN Palopo sedang dalam proses alih status dari IAIN menjadi UIN, sehingga keberadaan UIN akan membantu anak-anak IAIN Palopo dalam pendidikan yang baik dan maksimal.
Rektor IAIN Datokarama Palu
- IAIN Datokarama Palu merasa bersyukur karena diundang untuk hadir karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan.
- IAIN Datokarama Palu merupakan salah satu tempat yang terdampak ketika terjadi gempa pada tahun 2018. Bahkan terjadi 3 bencana sekaligus, yaitu gempa bumi, tsunami, dan penjarahan.
- Pada saat itu, Ali Taher dari Komisi 8 DPR-RI datang ke Palu untuk melihat dimana sekitar 70-80% kerusakan bangunan dialami oleh IAIN Datokarama Palu yang mana kemudian fasilitas habis dijarah.
- Pada tahun 2019, IAIN Datokarama Palu mendapat bantuan dari RN sebesar Rp47,5 Miliar dan itu semua sudah direalisasikan untuk merenovasi 12 gedung yang rusak. Perkembangan juga sudah hampir selesai. Oleh karena itu, IAIN Datokarama Palu memohon bantuan dari Komisi 8 DPR-RI dalam rangaka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan karena ini satu-satunya IAIN di Sulawesi Selatan.
- Munculnya radikalisme di IAIN Datokarama Palu diduga karena kurangnya pemahaman agama, untuk itu disarankan perubahan dari IAIN menjadi UIN.
- Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa IAIN Datokarama Palu adalah satu-satunya PTKIN di Sulawesi Tengah dan merupakan Perguruan Tinggi Negeri kedua setelah Universitas Tadulako.
- IAIN Datokarama Palu juga banyak diusulkan oleh berbagai kalangan untuk ditransformasikan menjadi UIN, khususnya dalam penanganan radikalisme nantinya akan ada program-program studi umum.
- Mengingat Palu merupakan daerah bencana, tahun ini melalui BPBD dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), IAIN Datokarama Palu mendapatkan bantuan dari IDB. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan, pada bulan Januari 2020 akan mulai proses perencanaan.
Rektor IAIN Ambon
- Terkait pengembangan kampus IAIN Ambon, perlu diketahui bahwa Maluku adalah daerah kepulauan yang luas lautannya 93% dan luas daratannya hanya 7%.
- Seluruh mahasiswa IAIN Ambon berasal dari pulau-pulau, Maluku juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia seperti ada Jong Maluku dahulu tetapi saat ini indeks SDM Maluku justru sangat rendah setelah Papua.
- Rektor IAIN Ambon berharap agar rekontruksi gedung IAIN Ambon dicari solusinya, karena seperi perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Ini hal yang berkaitan dengan recovery pasca kerusakan. Rektor IAIN Ambon sudah menunjukkan lokasi baru untuk dibangun tempat kembali, namun masih terkendala persoalan dana.
- Rektor IAIN Ambon juga berharap, IAIN Ambon bertransformasi menjadi UIN Ambon dan berharap agar Komisi 8 dapat mendorong alih status IAIN Ambon.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)