Sekretaris Jenderal Kemenag RI

• Dalam RDP hari ini, Sekjen Kemenag RI belum dapat menyajikan data detail terkait data-data di pusat dan di daerah karena baru dapat disajikan minimal pada 21 Juli 2017. Sekjen Kemenag RI meminta diberikan waktu agar dilakukannya konsinyering terlebih dahulu sehingga datanya lebih terperinci.
• Tahun 2018 Kementerian Agama RI menargetkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Pagu indikatif TA 2018 Sekjen Kemenag RI sebesar Rp2,22 Triliun.
• Pagu indikatif berdasarkan jenis pengeluaran 
  • Belanja pegawai sebesar Rp1,55 Triliun atau 52%
  • Belanja barang sebesar Rp633 Miliar atau 26,52%
  • Belanja non operasional sebesar Rp346 Miliar atau 19,43%
• Usulan tambahan anggaran Sekjen sebesar Rp159 Miliar untuk:
  • Rehabilitasi gedung kabupaten/kota
  • Penilaian pegawai dan penguatan inventarisasi barang milik negara
  • Pembinaan hukum dan penanganan pornografi
  • Penguatan sistem koordinasi antar lembaga
  • Pembangunan sarana data dan humas
  • Pelayanan publik dan penanggulangan ekstrimisme, radikalisme dan terorisme
  • Penguatan satuan kerja Konghucu sebagai satuan kerja baru

Inspektorat Jenderal Kemenag RI

• Pagu indikatif Itjen Kemenag RI sebesar Rp127,5 Miliar
  • Belanja pegawai Rp46,8 Miliar
  • Belanja operasional Rp15,1 Miliar
  • Belanja non operasional Rp65,6 Miliar
• Selain pengawasan pendidikan yang penting, ada juga pengawasan inspektorat untuk melayani aduan-aduan masyarakat.
• Pengawasan fungsional pendidikan sebesar Rp36,2 Miliar. Pengawasan fungsional inspektorat investigasi sebesar Rp4,8 Miliar. 
• Rencana kerja tahun anggaran 2018 yaitu pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, serta layanan internal sarana dan fasilitas. 
• Usulan tambahan anggaran Itjen Kemenag RI sebesar Rp28,6 Miliar.
• Belanja mengikat merupakan anggaran belanja yang harus dipenuhi, sedangkan belanja tidak mengikat merupakan belanja yang dapat dimaklumi, misalnya pemotongan anggaran dalam perjalanan dinas, dan lain-lainnya.

Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI

• Pagu indikatif Ditjen PHU Kemenag RI TA 2018 sebesar Rp1,08 Triliun
  • Belanja pegawai Rp310 Miliar
  • Belanja operasional Rp53,2 Miliar
  • Belanja non operasional Rp721,7 Miliar
• Pagu Ditjen PHU Kemenag RI mengalami penurunan disebabkan karena adanya anggaran revitalisasi asrama haji. 
• Pendanaan revitalisasi asrama haji didanai oleh rupiah murni sebesar Rp736 Miliar dan SBSN sebesar Rp349,7 Miliar. 
• Rincian mendasar untuk kegiatan pelayanan haji dalam dan Luar Negeri (LN), pembinaan haji, pembinaan umroh dan haji khusus, pelaksanaan teknis, dan pelayanan Atase Haji di Jeddah, detailnya masih menunggu hasil konsinyering.

Kepala Balitbang Kemenag RI

• Pagu indikatif Balitbang Kemenag RI sebesar Rp600,7 Miliar.
  • Belanja balai pendidikan pusat Rp184,8 Miliar
  • Belanja daerah Rp415 Miliar
• Alokasi pagu untuk fungsi pendidikan sebesar 43,5% dan fungsi agama sebesar 56,4%. 
• Usulan tambahan anggaran Balitbang Kemenag RI sebesar Rp48,75 Miliar. 
• Kepala Balitbang Kemenag RI menginginkan kerukunan agama dapat menjadi hal faktual, bukan hanya sekadar harapan.