Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Tanggal Rapat: 6 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 13 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala BPWS

Pada 6 Juli 2017, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu mengenai RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Muhidin Mohamad Said Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Tengah pada pukul 13:55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat Muhidin menyampaikan bahwa adanya pengurangan belanja untuk Kementerian, dengan rincian sebagai berikut

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perhubungan
  • Menhub mengatakan sesuai dengan intruksi Presiden tentang efisiensi belanja Negara yang untuk dilakukan di semua lembaga.
  • Menhub menyampaikan bahwa efisiensi sebesar Rp2 Triliun dan total belanja (rupiah murni) yang dijadikan efisiensi sebanyak Rp12,5 Triliun.
  • Efisiensi dilakukan setelah UU Perubahan tentang APBN 2017 disahkan,. Menhub siap melakukan instruksi Presiden, dan akan terus bekoordinasi agar sumber efisiensi berasal dari belanja modal & program tidak berjalan.
  • Menhub menyampaikan usulan tambahan RAPBN-P tahun 2017 sebanyak Rp6,1 Triliun yang terbagi menjadi 2 prioritas, yaitu : pada prioritas pertama sebesar Rp4,2 Triliun dan prioritas tambahan sebanyak Rp1,4 Triliun.
  • Menhub mengatakan bahwa sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Kemenkeu terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Sehingga Menhub memohon untuk adanya dukungan dan saran dari Anggota DPR-RI terkait dengan perubahan RAPBN-P tahun 2017.

Menteri PUPR
  • MenPUPR menyampaikan bahwa sampai tanggal 6 Juli 2017 progres fisik mencapai 35,31% dari target 38,23%, dibandingkan tahun 2016 pada waktu yang sama hanya menyerap 34%.
  • MenPUPR melakukan penghematan anggaran sebesar Rp517,7 Miliar, sehingga pagu anggaran KemenPUPR menjadi Rp104,17 Triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)
  • Mendes menyampaikan bahwa target KemendesPDT berkurangnya 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang.
  • Mendes mengatakan dengan berdasarkan Inpres No. 4 bahwa jumlah penghematan KemendesPDT sebesar Rp228,6 Miliar.
  • Program kegiatan yang terkena efisiensi perjalan dinas, yaitu : belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja non-operasional dan lain-lain.
  • MendesPDT menyampaikan bahwa Input produksi pertanian dan alat lain bekerjasama dengan industry lain dan pendidikan swasta.

Kepala BMKG
  • Kepala BMKG menyampaikan realisasi keuangan per 3 Juli 2017 mencapai 34% dan realisasi fisik mencapai 40,1%
  • Efisiensi BMKG yang ditujukan untuk belanja jasa sebesar Rp89 Miliar
  • BMKG siap melaksanakan instruksi Presiden, dan akan berkoordinasi dengan Bappenas agar pemotongan berasal dari belanja modal.

Kepala BNPP
  • Kepala BNPP menyampaikan bahwa adanya pengurangan Rp2,34 Triliun atau 51% dari program dukungan, program peningkatan sarpras dan program pencarian korban bencana.
  • Untuk kegiatan Basarnas di tahun 2017, yaitu : program dukungan manajemen teknis adanya 5 kegiatan, dan program pencarian dan penolongan korban bencana adanya 4 kegiatan.
  • Pagu anggaran Basarnas menjadi Rp632,31 Miliar. Untuk rencana kegiatan belanja barang sesuai dengan Inpres dari paket dinas, belanja barang, pemeliharaan perkantoran dan belanja non-operasional lainnya.
  • Kepala BNPP menyatakan bahwa biaya pemeliharaan alat pertolongan tidak akan dikurangi.

Kepala BPWS
  • Kepala BPWS menyampaikan bahwa pagu anggaran dari sebelum dan sesudah adanya perubahan tidak adanya pengurangan, sehingga tetap sebesar Rp277,46 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan