Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Ditulis Tanggal: 24 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pada 14 Januari 2020, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai Pembahasan Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Isu-Isu Aktual Lainnya. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yadri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 2 pada pukul 13:45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pengantar Rapat
Bencana alam yang terjadi sejak akhir pekan kemarin seperti banjir, tanah longsor, dan amukan badai menyebabkan beberapa daerah mengalami kelumpuhan ekonomi dan kerusakan dari bencana alam. Per 7 Januari 2020, di Kabupaten Lebak, rumah rusak berat sebanyak 1.400, rumah rusak ringan 521,
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sosial - Juliari P. Batubara
- Dampak bencana:
- Kerusakan:
- Rumah rusak 3.245 unit dengan rincian rusak berat 1.607 unit, rusak sedang 89 unit, dan rusak ringan 995 unit.
- Fasilitas umum 2 unit.
- Fasilitas pemasaran 23 unit.
- Jembatan 32 unit.
- Rumah ibadah 4 unit.
- Kantor pemerintahan 27 unit.
- Korban meninggal dunia 61 jiwa dengan rincian Jakarta 16 jiwa, Jawa Barat 25 jiwa, dan Banten 20 jiwa.
- Pengungsi 26.463 jiwa dengan rincian Jakarta 245 jiwa, Jawa Barat 21.109 jiwa, dan Banten 5.105 jiwa.
- Kerusakan:
- Hal yang dilakukan Kemensos saat bencana:
- Berkoordinasi dengan dinas setempat dan tenaga di wilayah terdampak banjir tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi.
- Pengerahan tenaga dan tim KSB untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman.
- Melakukan distribusi logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam yang bersumber dari gudang pusat dan gudang provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
- Melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian.
- Rekapitulasi bantuan penanganan banjir (dalam Rp):
- Bantuan logistik tanggap darurat ke Provinsi DKI Jakarta 2.792.081.612.
- Bantuan logistik tanggap darurat ke Provinsi Jawa Barat 2.934.563.619.
- Bantuan logistik tanggap darurat ke Provinsi Banten 1.829.240.521.
- Beras reguler (20.000 kg x Rp 10.510) 210.200.000.
- Bantuan paket peralatan kebersihan (600 paket x Rp 450.000) 270.000.000.
- Bantuan paket peralatan sekolah (700 paket x Rp 250.000) 175.000.000.
- Bantuan paket seragam sekolah (2.000 paket x Rp 217.000) 435.000.000.
- Santunan ahli waris tahap 1 (22 jiwa x Rp 15.000.000) 330.000.
- Santunan ahli waris tahap 2 (39 jiwa x Rp 15.000.000) 585.000.000.
- Jumlah total 9.561.085.752
- Isu strategis:
- Pemerintah daerah harus segera melakukan penetapan masa tanggap darurat berdasarkan analisa situasi yang ada.
- Distribusi logistik harus segera dilakukan ke masyarakat yang terdmpak banjir dan tidak menumpuk di pos logistik.
- Pemerintah daerah harus melakukan kesiapa dalam aktivitas tanggap daruruat cepat menghadapai maa transisi darurat ke pemulihan.
- Korban bencana yang jatuh miskin akan diberikan program PKH adaptif dari BNPT.
- Pendiri posko induk untuk bantuan korban banjir di gedung Cawang kencana Kemenkes.
- Percepatan pembahasan DIM amandemen UU penanggulangan bencana.
Kepala BNPB - Doni Monardo
- Bencana pada tahun 2019 sebanyak 3.800 kejadian. Daripada periode sebelumnya, mengalami kenaikan signifikan terutama pada angin puting beliung.
- Korban bencana yang terjadi tahun sebelumnya lebih dari 6 juta jiwa korban jiwa meninggal dunia dan hampir 600 orang yang termasuk hilang sampai saat ini belum ditemukan.
- Penggunaan dana siap pakai (DSP) 2019 yang sudah dibayarkan adalah Rp 7.206.252.115.644 dengan rincian:
- Gempa bumi NTB Rp 2.405.462.955.056
- KemenPUPR (NTB) Rp 318.724.393.000
- KemenPUPR (Sulteng) Rp 287.105.882.673
- Karhutla (Lainnya) Rp 3.365.176.003.891
- Karhutla (Operasi Darat Siaga Darurat) Rp 171.136.744.300
- Tsunami Banten Rp 13.262.075.105
- Bencana Sulteng Rp 6.618.966.807
- Banjir dan Longsor Rp 149.484.502.336
- Erupsi Gunung Rp 20.716.487.280
- Gempa Bumi Rp 349.237.497.878
- Bantuan BPBD Rp 109.484.812.000
- Operasional LO Rp 3.498.812.000
- Operasional TD 500.000.000
- Kekeringan Rp 827.792.000
- Angin Puting Beliung Rp 5.015.325.000
- Di Sulasewi Tenggara, korban sebanyak 3.000 orang, rumah yang rusak 110.000 unit, bantuan pemerintah sudah semuanya disalurkan di daerah menggunakan dana hibah.
- Di Palu, dilakukan relokasi. Pemerintah harus menyiapkan rumah atau hunian sementara karena tidak cukup rumah untuk yang terkena dampak ini.
- Hal yang menjadi permasalahan bukan hanya gempa dan tsunami, tetapi kebakaran hutan dan lahan setiap tahun ketika musim kemarau. Kerugiannya mencapai 5 Miliar USD menurut World Bank.
- Penyebab terjadinya karhutla yaitu 99% ulah manusia dan 80% lahan yang terbakar menjadi kebun.
- Solusi untuk ke depan adalah bagaimana bisa memberikan ruang kepada masyarakat dengan tidak lagi membakar lahan, tetapi bekerja sama dengan kementerian pertanian.
- Hewan ternak akan diuji coba sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk menjaga lingkungan. Tahun lalu, upaya sosialisasi pengujian hewan ternak ini dilakukan walaupun hasilnya tidak begitu maksimal dan di tahun ini akan dilakukan dengan menggunakan gabus.
- Kekeringan di Pulau Jawa pada September 2019 sampai November 2019 terjadi karena di daerah hulu Pulau Jawa sudah berubah fungsinya. Di beberapa daerah, mata airnya mengalami penurunan yang sangat besar dan yang sangat dikhawatirkan adalah mata air berkurang dan perindustrian mencari air tanah.
- Pada tanggal 6 Januari, Presiden meninjau Kecamatan Suka Jaya dan melihat kerusakan ekosistem di bagian hulu sangat luar biasa. Kerusakan disana bukan lagi longsor tetapi meleleh arena bukit-bukit sudah seperti "ice cream". Tempat yang dimana dulu lahannya HGU lalu digunakan masyarakat dengan menanam pohon musiman. Kawasan HGU tidak terkontrol akan bahaya. Padahal jarak dengan Jakarta tidak jauh, kalau tidak ditangani maka tahun depan kerusakan akan lebih parah.
- Dalam kurun waktu 1 Januari-13 Januari 2020, telah terjadi 158 kejadian bencana yang menyebabkan 71 orang meninggal, 2 orang hilang, 16 orang luka-luka, 1 juta orang mengungsi, dan 8.360 unit rumah rusak.
- Kejadian banjir terjadi 49 kali dan telah menyebabkan 67 orang meninggal, 9 orang luka-luka, 1.079.069 orang mengungsi, dan 3.928 unit rumah rusak. Banjir yang paling banyak memakan korban adalah kejadian di Jabodetabek dan Lebak Banten.
- Limbah yang dapat menjadi sumber masalah dan ancaman adalah limbah industri, kimia dan tekstil. Limbah medis menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Dampaknya, sumber-sumber air yang dikelola PDAM tidak dapat digunakan dan perindustrian tidak lagi menggunakan air sungai sehingga mereka menggunakan air tanah.
- Akar masalah bencana hidro-meteorologi (banjir, longor, abrasi pantai):
- 2001-2018: 25,6 juta Ha tutupan vegetasi hilang.
- Laju deforestasi 1,5 juta Ha per tahun.
- 2001-2015: 89% mulai dari 25,8 juta Ha hilang akibat pembalakan/deforestasi.
- Potensi dengan tutupan vegetasi hilang sebesai 2001-2015:
- Riau 47%.
- Babel 38%.
- Sumsel 38%.
- Jambi 34%.
- Kalsel 27%.
- Konsep pemikiran pariwisata aman bencana di kawasan 5 destinasi pariwisata super prioritas:
- Sebelum bencana.
- Saat bencana.
- Pasca bencana.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)