Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI
Tanggal Rapat: 18 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 20 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Agus Gumiwang Kartasasmita
Pada 18 Juni 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI mengenai Realisasi Anggaran Tahun 2018. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Banten 1 pada pukul 14:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar rapat Ace Hasan menyapaikan bahwa Kementerian Sosial memiliki program unggulan yaitu program keluarga harapan untuk 10 juta KPM dan bantuan pangan non tunai untuk 15,6 juta keluarga.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Agus Gumiwang Kartasasmita
- Anggaran tahun 2018 Kementerian Sosial sebesar Rp43.393.136.929.000, dan pada akhir tahun 2018 realisasinya sebesar Rp41.234.142.871.044 atau mencapai 95,02%.
- Realisasi anggaran tahun 2018 per belanja dibagi menjadi 4, yaitu :
- Belanja pegawai sebesar Rp471.787.790.261 atau mencapai 97,57%, dari pagu sebesar Rp483.523.265.000
- Belanja barang sebesar Rp3.472.332.616.879 atau mencapai 94,79%, dari pagu sebesar Rp3.663.144.397.000
- Belanja modal sebesar Rp134.171.280.952 atau mencapai 98,01%, dari pagu anggaran sebesar Rp136.894.897.000
- Belanja bansos sebesar Rp37.851.182.997 atau mencapai 95,00%, dari pagu sebesar Rp39.109.574.370.000
- Realisasi angagran per kewenangan pada tahun 2018, sebagai berikut :
- Kantor pusat dengan anggaran sebesar Rp41.999.800.156.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp39.876.574.800.100
- Kantor daerah dengan anggaran sebesar Rp664.823.087.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp652.546.767.553
- Dekosentrasi dengan anggaran sebesar Rp621.935.103.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp606.877.534.168
- Tugas pembantuan dengan anggaran sebesar Rp106.578.583.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp98.143.769.223
- Capaian program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian sosial, sebagai berikut :
- Audit kantor pusat, dengan target 31 satker dan mampu mengrealisasikan 31 satker sehingga mencapai 100%.
- Audit unit pelaksanaan teknis (UPT) Ditjen Rehsos, dengan target 26 UPT dan mampu mengrealisasikan 32 UPT sehingga capaiannya mencapai 123,08%
- Audit unit pelaksanaan teknis (UPT) Badiklitpensos, dengan target 8 UPT dan mampu mengrealisasikan 8 UPT sehingga capaiannya mencapai 100%.
- Audit dana dekonsentrasi, dengan target 16 provinsi dan mampu engrealisasikan hanya 14 provinsi sehingga capainnya baru mencapai 87,5%.
- Breakdown anggaran Sekretariat Jenderal dengan total anggaran sebesar Rp338.089.886.000 dengan realisasi sebesar Rp327.006.448.055 atau mencapai 96,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp11.083.437.945
- Breakdown anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian dengan total sebesar Rp45 Juta dan mampu mengrealisasikan sebesar Rp44 Juta atau mencapai 96,89%, dengan sisa sebesar Rp1.428.911.266.
- terkait dengan program verifikasi dan validasi data terpadu, dengan target sebanyak 96.700.000 jiwa dengan reosask sebanyak 96.869.157, indeks reformasi dan birokrasi dengan target 75 dan mampu mengrealisasikan 74,25.
- Capaian program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemensos, sebagai berikut :
- Audit kantor pusat dengan target 31 satker dan mampu mengrealisasikan 100%.
- Audit Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badiklitpensos dengan target 8 UPT dan mapu mengrealisasikan 100%.
- Audit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Rehsos dengan target 36 UPT dan mampu mengrealisasikan mencapai 32 UPT.
- Audit Dana Dekonsentrasi dengan target 16 Provinsi dan hanya mampu mengrealisasikan 14 Provisni.
- Ditjen Pemberdayaan Sosial mengrealisasikan sebesar 96,45% dengan total anggaran sebesar Rp498.505.882.000 dan mengrealisasikan sebesar Rp480.800.688.223, sehingga sisa anggaran sebesar Rp17.705.193.777. Adanya sisa anggaran disebabkan karena optimalisasi penggunaan dana seperti sisa lelang, tiket, gaji, dan tunjangan dan juga pelaksanaan peogram pemberdayaan KAT masih terkendala dan terdapat LK3 yang tidak mengusulkan pencairan dana operasional.
- Ditjen Rehabilitasi Sosial mampu mengrealisasikan mencapai Rp992.473.134.218 atau mencapai 96,77% dengan c apaian program rehabilitas I sosial sebagai berikut :
- Kesejahteraan sosial anak integratif dengan target sebanyak 101.372 anak, dan mampu mengrealisasikan mencapai 141.442 anak.
- Rehabilitasi sosial bagi lanjut usia dengan target 25.300, dan mampu mengrealisasikan mencapai 25.300 orang.
- Pemberian layanan home care bagi lanjut usia dengan target 15.000 orang dan mampu mengrealisasikan mencapai 15.000 orang.
- Rehabilitaso sosial orang dengan HIV/AIDS dengan target 821 orang, dan mampu mengrealisasikan sebanyak 825 orang.
- Rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan dengan taget 750 orang dan hanya mampu mengrealisasikan 593 orang.
- Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan target 28.610 orang dan mampu engrealisasikan mencaai 29.233 orang.
- Literasi khusus bagi penyandang disabilitas dengan target 35 jenis, dan mampu mengrealisasikan 35 jenis.
- Alat bantu khusus penyandang disabilitas dengan target 3.864 alat bantu, dan mampu mengrealisasikan mencapai 4.620 alat bantu.
- Untuk program perlindungan dan jaminan sosial dengan capaian, sebagai berikut :
- Penyaluruan bantuan PKH dengan target 10.000.000 KPM dan mampu mengrealisasikan mencapai 10.000.232 KP.
- Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 92.000 orang mampu mengrealisasikan melampaui dari target yang mencapai 607.643 orang.
- Kesiapseiagaan dan penguatan masyarakat di lokasi bencana dengan target 6.500 orang dan mampu mengrealisasikan mencapai 6.500 orang
- Korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 137.000 orang dan mampu mengrealisasikan menglampaui dari taget yang mencapai 138.107 orang.
- Ditjen penanganan fakir miskin dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.483.719.617.272 atau encapai 90,81%. Dengan program penanganan fakir miskin, dengan rincian program sebagai berikut:
- Bantuan sosial pangan : dengan Bantuan Pangan Non Tunai 9BPNT) dengan target 10.259.899 KPM dan hanya mampu merealisasikan sebanyak 10.228.526 KPM, dan untuk Bansos rastra dengan target 5.340.101 KPM dan mampu mengrealisasikan 100%.
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan target 119.020 orang dan hanya mampu mengrealisasikan 118.809 orang
- Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dengan target 10.775 orang dan hanya mampu mengrealisasikan sebanyak 10.736 orang.
- Badan pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial dengan presentasi realisasi sebesar 93,78% dan sisa anggaran sebesar Rp8.036.601.615 dengan anggaran sebesar Rp361.434.463.000.
- sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2019 per 17 Juni 2019 dengan total anggaran sebesar Rp58.966.502.006.000 dan sudah direalisasikan sebesar Rp36.391.051.247.006 atau mencapai 61,71%.
- Pagu indikatif Kemensos tahun 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000, kenaikan pagu tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar Rp3,8 Triliun atau 6,55%. Kenaikan bansos tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 adalah Rp4,1 Triliun .
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)