Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pengarah BNPB Atas Nama Lilik Yuliarso, Heddy Agus Pritasa, Singgih Seno Hardjono, Jartinus Purba, dan Ferry Widya
Tanggal Rapat: 4 Dec 2015, Ditulis Tanggal: 26 Jul 2021,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Calon Pengarah BNPB Atas Nama Lilik Yuliarso, Heddy Agus Pritasa, Singgih Seno Hardjono, Jartinus Purba, dan Ferry Widya
Pada 4 Desember 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Atas Nama Lilik Yuliarso, Heddy Agus Pritasa, Singgih Seno Hardjono, Jartinus Purba, dan Ferry Widya mengenai Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Saleh Daulay dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 11:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bnpb.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Lilik Yuliarso - Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Carah BNPB)
- Ini adalah sejarah bencana Indonesia, jadi tidak lepas dari bencana gempa dan tsunami yang pernah terjadi pada 24 Desember 2004. Gempa bumi yang ada di Aceh itu dampaknya besar sekali. Banyak negara-negara yang terkena dampaknya. Di Indonesia, gempa bumi mengakibatkan 160.000 korban jiwa. Bencana tersebut menjadi bencana yang paling mematikan di abad-21. Dampaknya sangat besar sehingga menimbulkan kerugian moril bagi Indonesia.
- Pada tahun 2015, kebakaran hutan yang menjadi bencana yang saat ini masih didiskusikan.
- Visi carah adalah merencanakan penanggulangan bencana secara nasional.
- Misi carah:
- Melakukan evaluasi penanggulangan bencana guna kesempurnaan pelaksanaan di masa yang akan datang.
- Melaksanakan penanggulangan bencana secara nasional, terkoordinasi, terpadu, dan bersinergi dengan cara menyusun rencana strategi nasional penanggulangan bencana, menyiapkan Integrated Community Based Risk Reduction (ICBRR), merencanakan Community-based Disaster Risk Management (CBDRM), dan membuat Community-based Disaster Preparedness (CBDP).
- Membuat masyarakat tangguh bencana.
- Memberikan bimbingan penanggulangan bencana.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dan melaksanakan sesuai rencana.
- Melakukan evaluasi penanggulangan bencana untuk evaluasi masa berikutnya.
- Masyarakat yang terkena dampak bencana biasanya kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dll. Penanggulangan bencana harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Dukungan masyarakat penanggulangan bencana harus dilakukan. Masyarakat harus diingatkan bahwa hidup di antara bencana yang terjadi di muka bumi.
Heddy Agus Pritasa - Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Carah BNPB)
- Latar belakang Indonesia terletak di 3 lempeng tektonik dunia menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tangguh bencana.
- Carah ingin memperkenalkan manajemen bencana di negara-negara lain.
- UU No. 24 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan jenis gempa tidak hanya termasuk yang bencana alam, tapi juga bencana non alam atau bencana sosial.
- Visi carah adalah ketangguhan bangsa dalam menanggulangi bencana.
- Misi carah:
- Melindungi bangsa dari bencana.
- Melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu.
- Carah ingin menekankan 4 jenis manajemen penanggulangan bencana di Indonesia yang masih lemah. Dari 4 manajemen tersebut, mitigasi jauh lebih baik. Indonesia bisa mencontoh negara yang bisa melakukan mitigasi secara nasional seperti di Jepang, Taiwan, Meksiko, Kepulauan Karibia, dan Turki. Di Kepulauan Karibia tadi hanya gempa bumi, tetapi badan dan curah hujan yang tinggi membuat Kepulauan Karibia membentuk CCIF
- Carah mengutip peribahasa sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati.
- Penyadaran bencana itu harus oleh seluruh masyarakat.
- Jenis bencana semakin kompleks. Oleh karena itu masyarakat harus lebih tanggap. Harus melakukan segera disaster risk financing sebagai media risk transfer.
- Perlu ditingkatkan kerjasama sektor Pemerintah dan sektor usaha untuk penanggulangan. Perlu diciptakan program manajemen kebencanaan yang handal.
- Asas keterbukaan aktivitas kegiatan BNPB harus diketahui masyarakat.
Singgih Seno Hardjono - Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Carah BNPB)
- Carah merasa sanggup berkontribusi dengan keilmuan yang dimiliki.
- Mempertimbangkan bahwa kenyataannya bencana dan penanggulangan bencana cakupannya luas, disiplin ilmu geoteknik erat sekali dengan ilmu fisika dan mekanika.
- Di dalam Perpres ditegaskan bahwa unsur PB di bawah Kepala BNPB.
- Masalah yang khas dari teknik sipil yang sangat populer tentu perkiraan gempa bumi terhadap tanah dan batuan.
- Sejenak, BPNB merasa perlu mengevaluasi kejadian 2005-2014 mengenai kecenderungan bencana Indonesia. 2,65 juta jiwa menderita dan mengungsi.
- 99% bencana di 2014 adalah bencana hidrometeorologi, 60% disebabkan tanah longsor.
- Menyangkut tren bencana, bahwa data sementara pada tahun 2014 terdapat 1.475 kejadian bencana.
- Memperhatikan semangat dan UUD 1945, bangsa Indonesia diarahkan untuk siap sedia dalam bencana.
- Visi carah adalah ketangguhan insinyur teknik sipil - geoteknik berperan signifikan dalam menanggulangi bencana.
- Misi carah adalah menggunakan info data untuk menyampaikan konsep kepada kepala BNPB Indonesia.
Jartinus Purba - Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Carah BNPB)
- Dilatarbelakangi konsep-konsep yang disusun Pemerintah seperti UU No. 24 Tahun 2007, PP No, 21 Tahun 2008, dan Perka BNPB, visi carah adalah penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- Misi carah:
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.dengan lembaga usaha masyarakat dan lembaga internasional.
- Meningkatkan adanya kesepakatan bersama.
- Meningkatkan pengkoordinasian PB tahap pra bencana.
- Bencana alam yang dominan adalah banjir, longsor, kebakaran, letusan gunung api dan tsunami yang memiliki dampak yang luar biasa. Inilah yang melatarbelakangi untuk menyusun visi dan misi agar bisa realistis.
- Banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang masih memegang peranan besar di tahun 2015.
- Dampak akibat bencana meningkat sehingga penanggulangan bencana ini juga harus memiliki dampak lebih. Apabila dampak penanggulangan bencana meningkat, maka akan mengurangi korban bencana. Oleh karena itu kualitas sarana peringatan dini harus ditingkatkan.
- Bencana itu adalah milik semua.
- Ketersediaan data yang akurat dan kepentingan penanggulangan harus ditingkatkan.
- Harus ada dokumen kerjasama yang ditandatangani oleh bersama.
Ferry Widya - Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Carah BNPB)
- Carah memiliki latar belakang dari bidang ekonomi dan bekerja di perusahaan swasta.
- Misi carah adalah melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengendalian dan pengurangan risiko.
- Kebanyakan penanggulangan bencana itu terjadi setelah bencana.
- Bencana itu ada 3, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
- Jika carah terpilih, akan ada sedikit perubahan visi dan misi BNPB nantinya. Dasarnya dari UU No. 24 Tahun 2007 dimana disebutkan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya kegiatan pencegahan.
- Untuk bencana non alam, tidak bisa dilakukan identifikasi,
- Carah ingin mencoba beralih meninggalkan comfort zone untuk bekerja secara penuh apabila diterima.
- Satu hal yang ditambahkan yaitu deputi bidang teknologi karena hal ini akan mendukung masalah pencegahan. Tanpa teknologi, suatu bencana tidak dapat diprediksi dengan baik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)