• Bupati Natuna mendapatkan penjelasan dari Menteri Kesehatan (Menkes) bahwa tidak ada di negara lain yang tempat evakuasinya diletakkan di kapal. Bupati Natuna berharap agar selama masa observasi, Menkes dapat beroperasi di Natuna
• Masyarakat Natuna meminta agar dibangun posko-posko kesehatan dan pelayanan cepat tanggap. Pemerintah Natuna sudah membangunnya dengan cara memfungsikan semua puskesmas yang ada di Natuna.
• Pemerintah Natuna juga sudah membangun posko terpadu di Pantai Piwang bersama dengan TNI, Polri, dan seluruh tenaga medis.
• Menkes memberikan perintah bahwa bagi WNI yang berada di luar negeri dan sudah dicek kesehatannya serta dinyatakan sehat, maka boleh keluar dan kembali ke Indonesia, tetapi jika dinyatakan tidak sehat, tidak boleh dipulangkan ke Indonesia.
• Tanggal 7 Februari 2020 mendatang, Bupati Natuna akan mengadakan doa bersama di Masjid Agung Natuna. Bupati Natuna juga mengundang Menkopolhukam. Bupati Natuna berharap doa bersama ini dapat menyejukkan dan menenangkan masyarakat Natuna dengan adanya isu virus corona.

• Alasan perwakilan masyarakat Natuna datang ke Jakarta dan meminta Audiensi ke Komisi 9 DPR-RI disebabkan adanya gejolak yang terjadi di Natuna. Puncaknya pada Sabtu kemarin, Bupati Natuna dipaksa untuk hadir di tempat demonstrasi di gedung DPRD Natuna. Saat itu, masyarakat meminta agar Bupati Natuna menyampaikan keluh-kesah masyarakat Natuna kepada Presiden. Oleh sebab itu, perwakilan masyarakat Natuna yang hadir dalam Audiensi ini belum merasa aman untuk kembali ke Natuna jika belum membawa hasil yang konkret.
• Perwakilan Masyarakat Natuna berharap agar Komisi 9 DPR-RI dapat memfasilitasi untuk bertemu dengan Presiden. Perwakilan Masyarakat Natuna juga berharap agar ada perwakilan eksekutif dan legislatif yang turut bermukim di Natuna untuk melihat kondisi masyarakat Natuna secara langsung.
• Perwakilan Masyarakat Natuna merasa Pemerintah Pusat sering mengambil kebijakan tanpa melibatkan Pemerintah Daerah.
• Perwakilan Masyarakat Natuna juga berharap agar status pemerintahan di Natuna ditingkatkan menjadi provinsi, sehingga segala kebijakan di pusat bisa diintegrasikan dengan cepat.

Dalam Audiensi ini, tidak ada pemaparan dari Ketua DPRD Kabupaten Natuna.

Dalam Audiensi ini, tidak ada pemaparan dari Perwakilan Mahasiswa Kabupaten Natuna.