Kepala PPSDM Kemenkes:

• Masukan terkait RUU kebidanan, pertama pendidikan kebidanan. Yang mengacu UU No 12/2012.
• Sertifikasi dan registrasi kebidanan akan diatur dalam UU No.30 Tahun 2014.
• Untuk praktek kebidanan saat ini Kemenkes sudah mengatur Permenkesnya tahun 2010 dan perlu penegasan untuk tugas bidan agar tidak bertabrakan dengan fungsi pihak kesehatan lainnya.
• Pengembangan kompetensi bidan perlu diatur secara jelas melalui program pendidikan dan pelatihan.
• Sampai September 2016, ada 11.091 termasuk bidan di dalamnya sudah mengikuti pelatihan teknis.
• Pelatihan teknis meliputi profesi kesehatan, profesi program kesehatan, profesi teknis umum.
• Yang kelima adalah konsil kebidanan sebagaimana telah diatur dalam UU No 30/2014.
• Substansi yang diatur dalam RUU kebidanan harus lebih spesifik dan lebih tajam dikaitkan dengan karir bidan.
• Yang keenam substansi yang diatur dalam RUU Kebidanan adalah lebih spesifik dan tajam yang dikaitkan dengan kebutuhan bidan dan sebagainya.
• Pengaturan tenaga kesehatan secara komprehensif diatur dalam UU No 36 tahun 2014 tentang Kesehatan
• Untuk kondisi ratio bidan di indonesia, dan bisa Komisi 9 DPR RI melihat sangat-sangat terjadi maldistribusi.

Dirjen Pembelajaran Kemenristekdikti:

• Tentang kebidanan, sudah menjadi tantangan global dan mendapat perhatian.
• Untuk jurusan kebidanan ada 786 termasuk di dalamnya Sarjana dan Magister.
• Namun masih ada 43,% yang berakreditasi C.
• Uji kompetensi nasional dilakukan agar menghasilkan bidan berkompenten.
• Untuk Indonesia, pemahaman profesi bidang perlu diperjelas.
• Pemahamaman kebidanan perlu disampaikan, tidak hanya mengenai persoalan kehamilan.
• Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi belum terlalu banyak apalagi untuk profesi bidan.
• Masyarakat belum bisa membedakan strata profesi bidan yang Diploma maupun Sarjana.
• Bidan hanya dipandang sebagai orang yang membantu ibu melahirkan.
• Tantangan Kemenristekdikti adalah harmonisasi kewenangan bidan yang belum Kemenristekdikti atur.
• Grey Area yang krusial adalah kompetensi dan kewenangan pelayanan bidan.
• Program profesi bidan sudah masuk nomenklatur.
• Direktorat Pembelajaran di Kementerian mencoba menyesuaikan dengan menghasilkan bidan.