Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penjelasan terkait Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Obat, Penyelesaian terkait Prosedur dan Perizinan Bahan Baku Impor dan Obat Impor, serta Penjelasan terkait Perdagangan Obat dan Vaksin melalui Sistem Elektronik — Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala BPOM, dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

Tanggal Rapat: 5 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 22 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala BPOM, dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

Pada 5 Oktober 2016, Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengenai Penjelasan terkait Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Obat, Penyelesaian terkait Prosedur dan Perizinan Bahan Baku Impor dan Obat Impor, serta Penjelasan terkait Perdagangan Obat dan Vaksin melalui Sistem Elektronik. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Sulawesi Selatan 2 pada pukul 10.39 WIB. (ilustrasi:

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala BPOM, dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI

  • Indonesia merupakan negara berkembang di bidang farmasi dengan pertumbuhan pasar 11% setiap tahunnya dan memberikan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 1,3%. Dengan demikian, potensi pasar farmasi Indonesia terbuka lebar. 
  • Nilai ekspor obat diharapkan meningkat di tahun 2025.
  • Industri farmasi di Indonesia masih kurang, karena masih mengimpor bahan baku dari Cina yang selalu meningkat setiap tahunnya. 
  • Skenario penyediaan bahan baku terbagi atas natural, kimia, dan biopharma, serta vaksin. 
  • Untuk mendukung kebutuhan farmasi telah  diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016  dan ada juga Paket Ekonomi 11 sebagai upaya pemenuhan bahan baku farmasi. 
  • Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 bertujuan untuk mempercepat pengembangan  farmasi dan alat kesehatan yang sudah diinstruksikan kepada 12 (dua belas) kementerian. 
  • Dalam rangka mewujudkan kemandirian bahan baku obat akan dilakukan transformasi pada industri farmasi Indonesia. 
  • Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa impor terbesar berasal dari Eropa. 
  • Terkait impor narkotika, psikotropika, dan prekursor itu dilakukan oleh eksportir yang telah terdaftar. 
  • Dirjen Farmalkes Kemenkes mengimbau masyarakat untuk membeli obat di tempat yang resmi, dan pedangan obat yang tidak menaati aturan akan diberi sanksi. 
  • Beberapa perusahaan di Indonesia telah menetapkan barcode untuk identifikasi produk dan sistem identifikasi produk secara global merujuk pada  sistem supply obat pada beberapa negara dengan global location number, global identification number, dan lain-lain. Masing-masing mempunyai muatan yang spesifik. 
  • Pengembangan obat sangat penting. Pemerintah harus melakukan upaya untuk pengembangan obat dan melakukan koordinasi dengan shareholder, riset, dan eksportir-importir.

Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

  • Meminta kepada BPOM untuk mengidentifikasi situs-situs yang mengedarkan obat palsu. 
  • Kemenkominfo akan segera memblokir situs tersebut. Lalu, akan dipidanakan.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI

  • Industri bahan baku Indonesia sangat bergantung pada impor dari luar negeri dan pengawasannya dilakukan dari hulu-hilir dimana importir harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh BPOM. 
  • Surat keterangan impor dapat dikeluarkan selama 4,4 jam. 
  • Negara produsen bahan baku obat terbesar untuk Indonesia adalah Cina, sebesar 75% dengan obat terdaftar sebanyak 14.025, dimana 10 zat aktif obat yang tertinggi, yaitu paracetamol dan amoxilin. 
  • Indonesia sudah memiliki bahan baku obat yang telah tersertifikasi dan lolos uji dan sampling.
  • Registrasi obat impor dilakukan jika bahan baku di Indonesia tidak ada. 
  • Layanan deportasi sudah direvisi dari Kepala BPOM, terdiri dari pihak importir dengan online, biayanya dibayarkan ke bank. 
  • Untuk proses Surat Keterangan Impor (SKI), ada 2 (dua) jalur, yaitu melalui jalur bisnis proses SKI dan jalur bisnis proses SKI prioritas. 
  • BPOM melakukan inspeksi langsung ke industri farmasi untuk pengawasan peredaran obat dan vaksin secara online. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh apoteker. Oleh karena itu, apoteker harus memberikan edukasi terkait penggunaan obat. 
  • Aplikasi database bahan baku obat dibuat untuk mempermudah industri farmasi memilih obat yang bermutu, dimulai sejak pembangunan industri awal hingga evaluasi rencana untuk merancang desain sesuai aturan yang berlaku.  
  • Dukungan BPOM untuk mengawasi industri obat antara lain membantu pembangunan industri farmasi. 
  • BPOM juga melakukan audit dan membantu industri farmasi yang tertinggal agar dapat memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). 
  • Regulasi yang didukung untuk pengembangan obat yaitu standar mutu obat, regulasi, standardisasi, dan kapasitas obat. 
  • Kesimpulan yang dikemukakan oleh BPOM adalah  industri farmasi Indonesia masih bergantung dengan Bahan Baku Obat (BBO) impor.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan