Kementerian Kesehatan:

• INA CBGs merupakan suatu pembayaran yang bermakna tarif sesuai kelompok diagnosa.
• Dalam JKN, Kemenkes melakukan pembayaran persepktif dengan INA CBGs.
• Perpres 12 secara eksplisit menjelaskan Kemenkes harus menggunakan INA CBGs.
• INA CBGs merupakan pembayaran seperti tarif paket.
• Ada kode diagnosa sebanyak 14.500 kode di Indonesia yang diadaptasi dari international diagnosa disease.
• Klasifikasi adalah maknanya menggolongkan sesuatu yang sesuai dengan Indonesia.
• Tujuan penggunaan pembayaran adalah mendorong effisiensi di RS. Di mana mengurangi pelayanan yang tidak bermutu.
• INA CBGs membayar RS berdasar tingkat RS. Bukan pada jenis pelayanan atau bagian-bagian tertentu.
• Di banyak RS ada pembayaran dengan INA CBGs, tapi juga masih pembayaran tarif RS sehingga ada ketimpangan.

Kementerian Keuangan:

• Uang yang masuk ke JKN amblas semua hanya untuk membiayai pelayanan.
• Surat yang masuk ke Kemenkeu menuntut dengan hal yang ideal.
• Untuk PBI kelas1 Rp80.000, kelas 2 Rp50.000, kelas 3 Rp30.000.
• Semua dana yang lari dari BPJS memang untuk meningkatkan pelayanan.
• Bagiaman menggali informasi seagai bahan dasar untuk menetapkan tarif yang diberikan untuk kesehatan.
• Kalau kenaikan tarif Kemenkeu respon itu akan menjadi hal yang kritis.
• Sebenarnya ingin menaikkan tarif tanpa tau persoalannya tapi Kemenkeu mengetahui masalah dan kisarannya sekarang.
• Dibuat kajian apa kira-kira dampak tanpa melakukan evalusi perbanykan tarif muncul di media

BPJS Kesehatan:

• Pasal 24 menyatakan BPJS wajib membyar fasilitas kesehatan paling lambat 15 hari setelah pembayaran.
• Semoga pembayaran ini dapat memberikan pelayanan yang baik dengan INA CBGs.
• BPJS Kesehatan berkewajiban meberikan pembayaran dengan cara membayar pada RS.
• BPJS Kesehatan membayar pada fasilitas kesehatan sudah tercantum juga jasa medis.
• BPJS Kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan saja. Tapi juga memberikan mutu.
• Selama ini banyak sekali menunjuk BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab penyelenggraaan kesehatan ini.
• Kalau BPJS Kesehatan melihat segitiga hubungan ini peserta wajib membayar dan mendaftar.
• Selama ini keluhan hanya BPJS Kesehatan yang menanggung padahal ini kerjasama dengan RS.
• RS wajib mengajukan klaim, selanjutnya petugas BPJS Kesehatan di RS akan melakukan verifikasi.