Kementerian Kesehatan:

• Realisasi yang terkait APBN dan APBN-P, terjadi variasi keikutsertaan meski alokasi 8,4 juta.
• Total yang terserap dari semuanya 99,8% oleh alokasi yang ada terealisasikan.
• Selanjutnya untuk tahun 2015 yang menjadi based line berdasarkan verifikasi dan validasi.
• Tahun 2016 BPJS Kesehatan sudah menerima keputusan Mensos yang menjadi best line peserta, telah ditetapkan menjadi 92 Juta.
• Bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta.

Pusdatin Kementerian Sosial:

• Usulan penggantian sebanyak 1.754.409 jiwa diproses dengan mengolah data yang diusulkan daerah dan pusat.
• Data usulan dari data pendamping berdasarkan data verivali dan ada data penambahan.
• PMKS Panti Non Panti sesuai keputusan Mensos No 170 tahun 2010.
• APBN-P 2016 potensi PBI dalam APBN-P 2016 belum tertampung sebanyak 2.236.119 jiwa usulan daerah.
• Total 11.012.974 jiwa yang diusulkan ke dalam APBN-P 2016.
  

Dewan Anggaran Jaminan Sosial:

• BPJS Kesehatan telah mencetak atas 8,2 juta tersebut.
• Dasar pemikiran pasal 7 ayat 3 Tahun 1997 tentang biaya klaim cadangan, biaya ketidakpastian risiko, dan lain-lain.
• Dari hasil kajian utilisasi kasus rata-rata biaya 70 ribu jiwa.
• Maka skenario perhitungan kapitasi pembiayaan rawat jalan tungkat lanjutan rata-rata klaim.
• Ternyata BPJS Kesehatan belum dapat menjadi jaminan
• Ada dua skenario yang Dewan Anggaran Jamsos lakukan, pertama yang kaya harus ikut BPJS dan yang kedua tenaga kerja mengikuti JKN.
• Jamsostek yang berupa BPJS Kesehatan tetap penerima iuran atau upah harus di insert ke dalam peserta JKN.

Dirut BPJS Kesehatan:

• KIS adalah JKN untuk memperoleh yankes melalui tahapan rujukan medis.
• Kartu askes dan Jamkesmas dan distribusi yang akan BPJS Kesehatan sampaikan dalam progresnya.
• Data ini disahkan dan loopnya dikirm ke Kementerian Kesehatan.
• Keinginan untuk meningkatkan tarif, BPJS Kesehatan menerima pendaftaran.
• BPJS Kesehatan menerima pendaftaran dari Kementerian Kesehatan yang menjadi data proses.
• Jumlah peserta BPI, BPJS Kesehatan mencetak Kartu Tanda Kepesertaan sesuai dengan data yang BPJS Kesehatan miliki.
• Semua kartu sudah didistrbusikan ke pihak ketiga, itu merupkan kinerja BPJS Kesehatan.
• BPJS Kesehatan terus memantau apa tepat sasaran atau tidak bagi yang tidak mampu.
• Data ini belum stabil karena di kantor BPJS masih entry.
• Per tanggal 31 Desember diputuskan bahwa tidak lagi menerima lagi bantuan tersebut.
• Kemudian pengaduan BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan.
• Terakhir tentan masalah dan solusi yang sedang jalan saat ini banyak menemukan juga masalah di lapangan.
• Permasalahan yang banyak BPJS Kesehatan hadapi yaitu data dan yang lainnya tidak sesuai dengan yang di daftarkan.
• Pihak ketiga yang menggunakan aparat setempat pada saat pendistribusian kartu mengutip biaya.
• Tentu Pemerintah daerah BPJS Kesehatan membentuk forum pada bulan Januari akhir agar publik mengetahui stakeholders yang ada.