Koordinator BPJS Watch

• Permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan yang masih lamban dan kantor BPJS yang belum tersebar secara merata.
• BPJS Watch memohon bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
• Peralatan kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di desa dan dusun masih kurang memadai, karena keterbatasan anggaran. Contohnya, seperti stetoskop yang sudah berkarat.
• BPJS Watch mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang harus membayar Rp400.000 terlebih dahulu jika ingin membuat BPJS Kelas 2.
• Pembayaran iuran dengan sistem online sering bermasalah. Contohnya, seperti ada orang yang terkena denda. Padahal, ia tidak telat membayar iuran.
• Seharusnya, BPJS membuka pos pembayaran di desa-desa agar mudah diakses oleh masyarakat di pedesaan.
• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 mengharuskan janin yang masih dalam kandungan untuk membayar iuran. Padahal, kita belum tahu janin ini akan lahir ke dunia atau tidak, karena hak janin masih melekat pada ibunya.
• BPJS Watch meminta bantuan kepada DPR-RI, karena yang disampaikan tidak mengada-ada, dan pada prinsipnya asuransi itu bersifat sosial, bukan nirlaba.
• Seharusnya, BPJS dapat langsung digunakan saat itu juga. Tidak harus menunggu 14 hari lagi jika ingin menggunakan BPJS.
• Semua rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung dan Semarang harus memiliki standar rumah sakit seperti RS Cipto Mangunkusumo agar tidak kewalahan melayani pasien.
• Tidak semua RS kelas C dan D memiliki ruang intensif, sehingga pasien dilempar-lempar dan juga belum ada RS menggunakan sistem online, sehingga keluarga pasien menjadi kerepotan. 
• Pelayanan di beberapa RS juga tidak 24 jam. Padahal, sakit itu tidak mengenal waktu.
• Masih sering terjadi pelayanan kesehatan yang setengah hati, seperti pasien miskin yang ditelantarkan di pinggir Unit Gawat Darurat (UGD) dengan alasan tidak ada kamar, sedangkan orang-orang yang memiliki BPJS kelas atas langsung tersedia.
• Banyak RS swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS. Padahal, di sekitar RS tersebut banyak pabrik-pabrik yang mana buruh pabrik tersebut ketika berobat pasti perginya ke RS tersebut. Namun, tidak bisa ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, RS swasta perlu ditarik agar dapat bekerja sama dengan BPJS.
• Jika berkunjung ke Banten, dapat mendatangi RS Nisa, RS tersebut selalu mengalami surplus dan berbanding terbalik dengan RS milik Pemerintah yang mengalami kerugian.
  

Tim Jaminan Kesehatan (Jamkes) Watch

• Janin dalam kandungan menjadi peserta BPJS ini tidak logis. Jamkes Watch memandang janin belum memiliki nyawa, sehingga tidak pantas didaftarkan kepesertaan BPJS.
• Terkait dengan Coordination of Benefit (CoB), belum dapat berjalan dengan maksimal dan keputusan direksi jauh dari yang telah diharapkan.
• Ada beberapa RS yang menolak pasien dan menekan biaya kepada BPJS tanpa adanya alasan yang jelas.
• Patut dipikirkan nasib masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan.
• Pemerintah harus membangun RS dan Puskesmas, serta klinik-klinik baru yang memadai.
• Perbedaan pelayanan pasien umum dengan pasien BPJS menyedihkan.
  

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

• Industri asuransi jiwa dan asuransi umum sudah ada sejak lama sebelum adanya asuransi kesehatan.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 23 Ayat 4 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 24, isinya membahas pasien yang ingin mengikuti asuransi tambahan.
• Sejak April-Desember 2014, sudah ada 27 perusahaan asuransi jiwa dan 25 asuransi umum.
• Tujuan koordinasi manfaat untuk memastikan korban bukan lagi berasal dari asuransi tambahan.