Pakar

• Di banyak negara, cukai rokok dikembalikan untuk kesehatan, tetapi tidak di Indonesia.
• Koordinasi manfaat terjadi jika suatu layanan dijamin oleh 2 atau lebih penjamin. Tidak perlu melakukan koordinasi manfaat dengan asuransi komersial. Koordinasi manfaat perlu dilakukan antar BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Jasa Raharja. Besaran iuran harus dibenahi jika ingin dibenahi besaran CBD.
• Negara bangga dengan Pemerintah yang berkomitmen dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pembayaran tunggal. Sumber utama program ini adalah iuran dari biaya klaim dan operasional.
• Indonesia menganaktirikan pelayanan dasar kesehatan. Jika iuran Rp23.000 per bulan, maka program ini akan ditutup.
• Di akhir 2015, defisit pembiayaan akan mencapai angka Rp12 Triliun jika tidak dilakukan pengendalian.
• Simulasi berbagai skenario iuran dan implikasinya harus dibuat karena ini program asuransi, maka sumber pemasukannya adalah iuran. Perkiraan rata-rata iuran per orang hanya mencapai Rp27.628. Kemungkinan defisit tahun 2016 adalah Rp26 Triliun kalau tidak ada tindakan apapun. Sementara itu, kalau menaikkan PBI menjadi Rp36.000 per orang, itu dapat menyelamatkan. Kalau muncul usulan segitu, akan ketahuan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kurang disuntik, malah pengeluaran total akan lebih besar. Kecuali kalau langsung dikasih plong Rp36.000 per orang, maka itu akan lebih hemat. Penurunan tarif pelayanan kesehatan di 2016 akan bisa menyelamatkan program. Kedepan, kalau tarifnya masih segini lagi, maka akan terjadi penurunan yang lebih sadis lagi. Pakar menghimbau untuk tidak menyalahkan teman-teman rumah sakit jika nanti mereka kecewa.
• Peraturan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus direvisi, kalau ingin memperbaiki dari hulu ke hilir.
• Orang kalau berasuransi tidak untuk mencari benefit. Pakar menghimbau jangan sampai rumah sakit mendapatkan profit.
• Pakar menyarankan kepada DPR agar meminta ke BPJS Kesehatan untuk membuat mapping koordinasi benefit antar perusahaan asuransi, mulai dari mapping coalition benefit, dan asuransi jiwa. Punggawa-punggawa DPR harus bergerak.