Rangkuman Terkait
- Penolakan atas Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) – Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- Penjelasan Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Pengawasan Obat Online, dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Progres Capaian Kebijakan Link & Match, Evaluasi Program Sistem Penempatan Satu Kanal, Evaluasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, dan Lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
- Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
- Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
- Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
- Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
- Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
- Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
- Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
- Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
- Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
- Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
- Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023, Perkembangan Pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Isu Faktual Lainnya - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
Tanggal Rapat: 7 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 19 Dec 2023,Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Kesehatan
Pada 7 November 2023, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan membahas perkembangan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023, perkembangan pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan isu faktual lainnya. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Felly Estelita dari Fraksi Nasdem dapil Sulawesi Utara pada pukul 10.25 WIB. (Fajarasia.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Kesehatan
- Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023:
- Program pengampunan jejaring rujukan bertujuan meningkatkan kompetensi layanan di masing-masing strata RS;
- RS Madya
- MPU diagnostik invasif dan intervensi non-bedah, misal pasang ring
- Mampu diagnostik invasif dan intervensi non-bedah, misal trombektomi/coiling
- Mampu melakukan bedah tumor dasar dan terapi sistemik
- Mampu melayani hemodialisis & CAPD Dewasa; Mampu melakukan terapi batu saluran kemih dan prostat dewasa dengan teknik invasif minimal; Mampu skrining dan diagnosis PGK, keganasan urologi, dan CAKUT
- RS Utama;
- Mampu melakukan bedah jantung terbuka
- Mampu melakukan bedah saraf terbuka/clipping
- Mampu melakukan terapi radiasi, bedah kanker stadium lanjut, dan terapi sistemik
- Mampu melayani hemodialisis & CAPD anak, serta hemodialisis dengan teknik khusus; Mampu skrining calon transplantasi ginjal; Mampu tetapi dan operasi keganasan urologi dan CAKUT; Mampu melakukan biopsi ginjal
- RS Paripurna;
- Mampu melakukan pelayanan bedah dan intervensi non-bedah jantung advanced
- Mampu melakukan pelayanan bedah dan intervensi non-bedah saraf advanced
- Mampu melakukan terapi kanker komprehensif dan mutakhir, misal microsurgery, Proton therapy
- Mampu melakukan transplantasi ginjal; Mampu melakukan biopsi ginjal dengan imunofluoresen; Mampu tetapi dan operasi keganasan urologi dan CAKUT dengan teknik invasif minimal
- RS Madya
- Kementerian Kesehatan memberikan bantuan penyediaan alkes berdasarkan ketersediaan user di RS jejaring jantung, stroke, kanker, dan uronefrologi
- Progres dukungan penyediaan Alkes untuk penyakit prioritas;
- 2022: 465 alat diadakan melalui DAK dan Banper 2022 dengan total anggaran Rp3,2 triliun
- 2023: 230 alat diadakan melalui DAK 2023 dengan total anggaran Rp3,4 triliun
- 2024-2027: Pendanaan bersumber dari DAK dan dukungan dari development partner
- Dari total 99 RS teralokasi alkes PEN 2022 untuk jejaring jantung, terdapat 97 (97,9%) RS yang alkesnya siap digunakan;
- Kendala operasional berupa: izin Bapeten dan Uji paparan
- Dari 202 alat kesehatan dengan radiasi, terdapat 183 alat yang sudah mendapat izin Bapeten (per 31 Oktober 2023)
- Pemenuhan anggaran program imunisasi Rp690,1 miliar;
- APBN Rp54,5 miliar (realisasi 86%)
- DAK Fisik Rp55,5 miliar (realisasi 94%)
- DAK Nonfisik Rp574,6 miliar (realisasi 52%)
- Sumber lainnya Rp5,5 miliar (realisasi 58%)
- Capaian nasional intervensi spesifik percepatan penurunan stunting;
- Intervensi untuk rematri dan ibu hamil (sebelum melahirkan)
- Intervensi untuk balita (setelah kelahiran?
- Intervensi lintas siklus hidup
- Pemenuhan intervensi stunting melalui APBN Kemenkes dan DAK Tahun 2023;
- APBN Rp7.772,5 miliar (realisasi Rp4,317,9 miliar)
- DAK Fisik Rp3.149,4 miliar (realisasi Rp2.886,1 miliar)
- DAK Nonfisik Rp4.426,3 miliar (realisasi Rp2.152,3 miliar)
- Total Rp15.348,2 miliar (realisasi Rp9.356,5 miliar)
- >453 juta dosis telah disuntikkan dan >64% dari total populasi Indonesia telah menerima vaksinasi lengkap.
- Detail vaksin Covid-19 diterima Tahun 2021-2023;
- Jumlah vaksin diterima sejumlah 487,8 juta dosis di mana jumlah vaksin diterima bersumber dari pembelian sebesar Rp349,8 juta dosis dan hibah sebesar Rp137,4 juta dosis.
- Terdapat stok 231.810 dosis vaksin di 23 provinsi;
- Beberapa upaya penguatan tata kelola vaksin Covid-19 telah dilakukan;
- Pemantauan stok vaksin Covid-19 secara real time melalui SMILE dan update stok opname setiap bulan
- Optimalisasi pemanfaatan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri yang telah memiliki sertifikat halal, serta mendorong perpanjangan masa kadaluarsa vaksin Covid-19 dalam negeri
- Percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melalui vaksinasi bagi pelaku perjalanan luar negeri termasuk jamaah haji dan umroh
- Menerbitkan Surat Edaran Dirjen sebagai acuan bagi entitas pelayanan vaksinasi dalam melakukan pengelolaan vaksin Covid-19 rusak dan/atau kadaluarsa, dan melaksanakan pemusnahan vaksin sesuai dengan peraturan Kemenkeu terkait pengelolaan aset BMN, melibatkan BPOM, KL, Inspektorat Jenderal, BPKP, KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan
- Beberapa upaya penguatan tata kelola vaksin Covid-19 telah dilakukan;
- Program pengampunan jejaring rujukan bertujuan meningkatkan kompetensi layanan di masing-masing strata RS;
- Perkembangan Pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 101 Delegasi Peraturan Pemerintah;
- RPP tentang Peraturan Pelaksana UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Delegasi Peraturan Presiden;
- RPerpres tentang Pengelolaan Kesehatan
- 5 Delegasi Peraturan Menteri Kesehatan;
- RPMK tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
- RPMK tentang Imunisasi
- RPMK tentang Keselamatan Pasien
- RPMK tentang Standar Pelayanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- RPMK tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan
- 101 Delegasi Peraturan Pemerintah;
- Isu Faktual;
- Pemerintah memberikan bantuan untuk penderita GGAPA (Gangguan Ginjal Akut);
- Santunan untuk penderita GGAPA;
- Meninggal Rp50.000.000 untuk 204 orang
- Sembuh Rp60.000.000 untuk 122 orang
- Pembiayaan pelayanan kesehatan GGAPA ditanggung oleh JKN;
- Santunan untuk penderita GGAPA;
- Kasus Dengue terjadi di 464 kab/kota pada 34 provinsi;
- Strategi penanggulangan Dengue;
- Manajemen vektor;
- Pengendalian vektor sebelum masa penularan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumatik
- Pemeriksaan jentik berkala
- Surveilans;
- Mewujudkan surveilans real-time
- Tim Gerak Cepat dalam penanggulangan KLB
- Sistem kewaspadaan dini KLB
- Tatalaksana;
- Penerbitan pedoman tatalaksana Dengue
- Penggunaan RDT Dengue sebagai alat bantu penegakan diagnosis dini
- Jejaring rujukan
- Partisipasi masyarakat
- Managemen program, kemitraan, dan komitmen pemerintah
- Pengembangan kajian, penelitian dan inovasi
- Manajemen vektor;
- Pelaksanaan inovasi nyamuk ber-wolbachia di 6 kota (Semarang, Bandung, Jakbar, Denpasar, Bontang dan Kupang)
- Pemenuhan anggaran program Dengue;
- APBN Rp52,6 miliar (realisasi 83%)
- Strategi penanggulangan Dengue;
- Per Oktober 2023, 68% kasus TB sudah ditemukan;
- Notifikasi kasus tahun 2022 mencapai 724.309 (75%), capaian tertinggi secara absolut maupun persentase dalam 5 tahun terakhir.
- Pencegahan harus dilakukan dengan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah
- Pengobatan TBC RO dengan Panduan BPaL mempersingkat durasi berobat menjadi 6 bulan, dari sebelumnya ~9-20 bulan
- Pemenuhan anggaran program Tuberkulosis;
- APBN Rp321,9 miliar (realisasi 7%)
- Sumber Lainnya Rp794,2 miliar (realisasi 77%)
- Status perkembangan Mpox di Indonesia tahun 2023;
- Sejak 13 Oktober 2023, telah dilaporkan 34 kasus Mpox yang berasal dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada laki-laki 18-49 tahun, mayoritas memiliki orientasi seksual LSL dan merupakan pengidap HIV.
- Indonesia adalah negara dengan Prevalensi Hepatitis B no 1 dan Hepatitis C no 3 di South East Asia Region (SEARO);
- Strategi utama pengendalian Hepatitis B;
- Screening Ibu Hamil
- Pencegahan infeksi bayi baru lahir
- Strategi pengendalian Hepatitis C dengan skrining Kelompok Beresiko
- Strategi utama pengendalian Hepatitis B;
- Segara global, 1 dari 8 orang mengalami gangguan jiwa;
- Anxiety Disorders 31%
- Depressive Disorders 29%
- Developmental Disorder 11%
- Attention-deficit hyper-activity disorder 9%
- Bipolar Disorders 4%
- Conduct Disorders 4%
- Rating Disorders 1%
- Di Indonesia ,1 dari 10 orang mengalami gangguan jiwa;
- Gangguan Mental Emosional 9,8%
- Depresi 6,1%
- Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia) 0,2%
- 416 kab/kota (77%) telah melaksanakan skrining kesehatan jiwa di Puskesmas
- 5.694 (55%) Puskesmas, 279 (10,7%) RSU, dan 44 RSJ/RSKO di Indonesia mampu memberikan layanan kesehatan jiwa
- Secara internasional, layanan kesehatan jiwa sudah bergeser dari pendekatan institusionalisasi ke layanan berbasis masyarakat (deinstitusionalisasi)
- Kementerian Kesehatan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado sedang melakukan piloting kesehatan jiwa berbasis masyarakat
- Penanganan Diabetes Melitus;
- Tantangan;
- Pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk periksa
- Ketersediaan BMHP
- Kendala pencatatan ASIK-SIPTM
- Tantangan;
- Pemerintah memberikan bantuan untuk penderita GGAPA (Gangguan Ginjal Akut);
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penolakan atas Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) – Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- Penjelasan Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Pengawasan Obat Online, dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Progres Capaian Kebijakan Link & Match, Evaluasi Program Sistem Penempatan Satu Kanal, Evaluasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, dan Lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
- Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
- Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
- Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
- Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
- Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
- Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
- Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
- Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
- Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
- Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
- Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan