Rangkuman Terkait
- Penolakan atas Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) – Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- Penjelasan Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Pengawasan Obat Online, dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Progres Capaian Kebijakan Link & Match, Evaluasi Program Sistem Penempatan Satu Kanal, Evaluasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, dan Lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023, Perkembangan Pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Isu Faktual Lainnya - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
- Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
- Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
- Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
- Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
- Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
- Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
- Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
- Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
- Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
- Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
- Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
- Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
Tanggal Rapat: 27 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 12 Oct 2023,Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia
Pada 27 September 2023, Komisi 9 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Golkar dapil NTT 2 pada pukul 10.33 WIB. (Ilustrasi: Republika Online)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia
- Pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (arahan Presiden);
- Perbaikan Tata Kelola;
- Evaluasi hulu-hilir tata kelola;
- Pengawasan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Mempermudah prosedur penempatan.
- Perbaikan skema Pelindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum, selama dan setelah bekerja.
- Evaluasi regulasi terkait dengan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Perbaikan Tata Kelola;
- Rencana Aksi Nasional Perbaikan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa (Amanat UU 18/2017):
- Kemudahan administrasi pendaftaran dan penempatan PMI;
- Kemudahan akses biaya penempatan PMI;
- Peningkatan skills PMI;
- Optimalisasi pelindungan PMI;
- Pilot plan penataan penempatan PMI di 6 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT, dan NTB).
- Langkah-langkah Kemnaker menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Perbaikan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI;
- Administrasi
- Menghapus dokumen di luar persyaratan dokumen pada pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017, termasuk menghapus Surat Rekomendasi Disnaker untuk pengurusan Paspor;
- Integrasi data Dukcapil untuk seluruh proses pendaftaran dan penempatan PMI.
- Sistem
- Pengembangan SIAPKerja sebagai sistem terpadu PMI yang end-to-end (integrasi SiskoP2MI, SIAK, BPJS TK (POM dan E-Klaim), SIMKIM dan Portal Peduli WNI);
- Pendataan PMI undocumented oleh Kemlu melalui kemudahan pelaporan kolektif P3MI dan digital/mobile Apps. Untuk mendorong hal tersebut, akan diberikan insentif berupa pemberian paspor, dan fasilitas bea masuk barang bawaan dan kiriman;
- Penandaan NIK dan masuk dalam daftar pengawasan imigrasi untuk mencegah keberangkatan PMI non prosedural secara berulang.
- Prosedur
- Standarisasi informasi pasar kerja luar negeri dan pelaksanaan verifikasi dilakukan maksimal 7 hari kerja;
- Penerbitan Surat Izin Perekrutan PMI dilakukan dalam 1 hari kerja dan ditandatangani oleh Eselon II;
- Verifikasi usia, kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani CPMI dilakukan secara daring oleh Disnaker dengan waktu 1 hari kerja;
- Pelaksanaan seleksi dan penandatanganan Perjanjian Penempatan dengan waktu 3 hari kerja;
- Pemenuhan dokumen persyaratan melalui optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)dan Mall Pelayanan Publik (MPP);
- Penghapusan Surat Rekomendasi untuk kepengurusan paspor;
- Penyederhanaan penerbitan SKCK CPMI yang semula dari POLDA menjadi di POLRES;
- Penggabungan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberkatan (OPP) dan pendataan sidik jari biometrik dengan waktu 5 hari kerja;
- Perluasan lokasi pelayanan PMI di Bandara, Pelabuhan, dan Kantor Perbatasan Lintas Negara.
- Administrasi
- Perbaikan Skema Pelindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum, selama dan setelah bekerja (Permenaker 4 Tahun 2023);
- Optimalisasi kepesertaan Jaminan Sosial bagi PMI yang melakukan perpanjangan di negara tujuan penempatan baik melalui P3MI maupun sendiri.
- Kemudahan pengajuan klaim program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Memperbanyak desk pelayanan di embarkasi dan debarkasi;
- Optimalisasi terhadap 21 manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
- 7 manfaat baru:
- 9 penambahan nilai manfaat;
- 5 manfaat tetap.
- Evaluasi Regulasi terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Mencabut Kepmenaker No. 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah;
- Mencabut Kepmenaker No. 291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
- Mencabut Kepmenaker No. 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baik untuk mengembalikan proses penempatan pada UU 18/2017;
- Mencabut Kepmenaker (4) dan Kepdirjen (10) mengenai biaya penempatan calon PMI ke negara tujuan penempatan.
- Konsep Pembangunan Manusia RPJMN 2020-2024
- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang :
- Sehat dan cerdas;
- Adaptif dan kreatif;
- Inovatif, terampil, dan bermartabat.
- Modalitas Pelatihan Vokasi Kemnaker 2023
- Jejaring Kolaborasi
- 100 KIOS SIAPKerja (pelatihan, sertifikasi, penempatan)
- 127 Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI)
- 27 Skill Development Center (SDC)
- Kapasitas Pelatihan Vokasi Nasional adalah 4.289.628 orang/tahun
- Kapasitas Sertifikasi Nasional adalah 4.873.200 orang/tahun
- Jejaring Kolaborasi
- Rekapitulasi Klasifikasi Tipe BLK Komunitas s.d. 2022 menurut BLK UPTP Pembina
- BLKK Tipe Mandiri 283
- BLKK Tipe Berkembang 876
- BLKK Tipe Tumbuh 1.752
- BLKK baru selesai dibangun tahun 2022 adalah 846
- Jumlah BLK Komunitas adalah 3.757
- Total Capaian Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi hingga Agustus 2023
- Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri 108.996 orang
- Lulusan Pelatihan 466.862 orang
- Tenaga Kerja Tersertifikasi 3.337.923 orang
- Sebaran Distribusi Pelatihan CPMI Tahun 2022-2023
- Tahun 2022 : 3.664 orang
- September Tahun 2023 : 2.096 orang
- Strategi untuk menunjang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024
- Penguatan peraturan perundang-undangan terkait Bidang Jaminan Sosial
- Peningkatan Program Jaminan Sosial
- Penguatan kelembagaan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan SJSN
- Pada September 2023, capaian program JKK, JKM, dan JP telah mencapai lebih dari 70%, sedangkan program JHT baru 45,31%.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penolakan atas Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) – Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- Penjelasan Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Pengawasan Obat Online, dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Progres Capaian Kebijakan Link & Match, Evaluasi Program Sistem Penempatan Satu Kanal, Evaluasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, dan Lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023, Perkembangan Pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Isu Faktual Lainnya - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
- Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
- Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
- Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
- Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
- Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
- Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
- Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
- Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
- Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
- Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
- Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
- Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan