Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes

• Langkah-langkah pengendalian DBD Tahun 2020
  • Mesin Fogging
    • 157 buah
    • 19 provinsi
    • 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan
    • 1 Balai Teknik Kesehatan Lingkungan
  • Rapid Diagnostic Test (RDT)
    • 67.080 test
    • 33 provinsi
  • Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)
    • Jumlah kab/kota sebanyak 123
    • 24 provinsi
    • 9.570 kader Jumantik
• Upaya Percepatan
  • Penyediaan akses universal untuk diagnosis dan pengobatan TB yang berkualitas 
  • Meningkatkan manajemen program TB, monitoring dan evaluasi 
  • Memastikan semua kasus TB terkonfirmasi memulai pengobatan segera setelah terdiagnosis
  • Pemberian layanan berpusat pasien (patient-centered services) termasuk pengobatan ramah pasien dan dukungan psikososial
  • Keterlibatan komunitas
  • Meningkatkan kualitas manajemen klinis
  • Untuk Kasus TB resistensi obat pengobatan all-oral 
  • Kepemilikan dan leaderships program TB di setiap tingkat
  • Optimalisasi screening TB pada keluarga risiko TB  (ODHA, lansia, anak) dan populasi khusus (lapas, pondok pesantren, lingkungan padat kumuh)
  • Optimalisasi pengelolaan TBC laten (anak, ODHA, kontak serumah)
  • Penguatan jejaring layanan pemerintah-swasta 
  • Meningkatkan investasi sumber daya
  • Koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, BPJS dan swasta 
  • Penguatan sistem informasi
• Pelibatan Lintas Program dan Sektor dalam Eliminasi Tuberkulosi
  • Pemerintah Pusat (K/L)
  • Masyarakat/Mantan Pasien
  • Dunia Usaha
  • Media Massa
  • CSO/LSM/mantan pasien
  • Organisasi Profesi
  • Legislatif
  • Pemerintah Daerah/OPD terkait
• Tantangan yang dihadapi, yaitu:
  • Peningkatan kasus menjadi KLB masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia 
  • Terjadinya fluktuasi jumlah kasus dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya curah hujan, perubahan lingkungan, kepadatan populasi manusia yang berdampak pada peningkatan tempat perkembangbiakan nyamuk
  • Masih rendahnya alokasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk pengendalian DBD
  • Peran serta masyarakat terhadap upaya mengendalikan vektor DBD masih belum optimal untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk di dalam, di luar dumah, tempat kerja, dan tempat umun lainnya
• Manajemen dan Perencanaan Program TBC dalam masa Covid-19; pengelola program TB provinsi dan kabupaten diharapkan untuk membuat rencana kontingensi untuk penanganan TB dengan membuat:
  • Layanan TBC tidak boleh dihentikan karena jika putus berobat akan menjadi Resistan Obat (RO) dan akan menularkan kepada yang kontak 
  • Rencana kebutuhan obat TB dan logistik lainnya termasuk masker dengan berbagai pertimbangan kondisi yang terjadi
  • Mapping dan penunjukan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) rujukan TB RO sementara (terpisah dengan fasyankes Covid-19) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat
  • Mapping dan penunjukkan faskes lain untuk layanan laboratorium dalam rangka diagnosis TB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat, apabila jejaring yang lama perlu dilakukan penyesuaian akibat penanganan Covid-19 di wilayah tersebut
  • Rencana untuk memantau pengawasan minum obat pasien TB menggunakan teknologi digital atau nomor whatsapp, hotline, sesuai dengan kemampuan setempat
  • Mapping dalam pelibatan komunitas setempat untuk pendampingan pasien
• Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  • Layanan TBC tidak boleh dihentikan, untuk itu Dinas Kesehatan kabupaten/kota mengatur dan memantau pemindahan lokasi ke faskes lain yang ditunjuk menjadi jejaring diagnosis dan pengobatan
  • Pengelola program TB kabupaten/kota perlu membuat hotline pelayanan TBC untuk pemantauan pengobatan pasien
  • Tidak semua fasyankes yang memiliki Tes Cepat Molekuler (TCM) dapat melakukan pemeriksaan Covid-19 untuk tahap pertama
  • Fasyankes rujukan Covid-19 dengan TCM yang tidak memiliki standar biosafety laboratorium akan bisa melakukan pemeriksaan pada tahap selanjutnya dengan menyiapkan laboratorium  dan APD sesuai dengan protokol
  • Kontribusi daerah dalam pemenuhan standar biosafety laboratorium (standar laboratorium lain) dan pemenuhan APD standar

Kepala Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes

• Dari studi inventory, Litbang Kesehatan banyak menemukan pasien TB itu tidak dilaporkan kepada sistem terpadu TB
• Selain studi inventory, Litbang Kesehatan juga menggunakan studi angka

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes

• Tugas Pusat Krisis Kesehatan adalah membantu daerah jika kapasitas daerah sudah tidak mampu menanggulangi wabah DBD. Sebagai contoh di NTT, Saat ribuan orang terkena DBD, Pusat Krisis Kesahatan membantu dan mendatangkan dokter dengan total 27 tim yang Kemenkes tugaskan untuk membantu tenaga kesehatan di NTT