Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang Menjadi Korban Kapal Tenggelam di Perairan Tanjung Pinang Kepulauan Riau — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

Tanggal Rapat: 24 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 25 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

Pada 24 November 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI mengenai Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang Menjadi Korban Kapal Tenggelam di Perairan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Selatan 2 pada pukul 10:35 WIB. (ilustrasi: beritabeta.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

Kepala Basarnas

  • Tugas dan wewenang Basarnas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
  • TKI yang menjadi penumpang kapal ilegal diperkirakan berjumlah 101 orang.
  • Terdapat 16 (enam belas) instansi yang berjumlah 313 (tiga ratus tiga belas) orang yang terlibat dalam pencarian korban tenggelamnya kapal di Tanjung Pinang.
  • Metode yang digunakan adalah analisis pergeseran material air dengan membaginya menjadi beberapa sektor prioritas.
  • Laporan pada 2 November 2016 menjelaskan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) korban selamat, 18 (delapan belas) korban tewas, dan 44 (empat puluh empat) korban hilang.
  • Anggaran operasional pencarian di Basarnas ditentukan dengan operasi pokok selama 7 (tujuh) hari .
  • Terkait perubahan angka korban selamat yang semula 5 (lima) menjadi 6 (enam) merupakan hasil laporan dari kepolisian.
  • Basarnas melakukan maklumat pelayaran selama 7 (tujuh) hari dan semua operator terus melakukan pelaporan ke Basarnas.

Kepala BNP2TKI

  • BNP2TKI bertugas di hili dengan memulangkan korban dan memberikan uang bantuan kepada keluarga korban.
  • Di penghujung tahun 2016, BNP2TKI mencatat sebanyak 4 (empat) kecelakaan yang sudah terjadi di Batam, Tanjung Pinang, dan Pontianak.
  • Terdapat 1,2 juta TKI ilegal di Malaysia. Permasalahan TKI ilegal ini dikarenakan migrasi resmi prosesnya mahal dan panjang.
  • Kepala BNP2TKI menyarankan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat menangani masalah di hulu agar tidak ada TKI yang undocumented (ilegal). 
  • Kepala BNP2TKI memberikan solusi jangka panjang dengan membuat layanan terpadu satu pintu di Batam yang khusus menampung TKI di Malaysia, memanfaatkan pelayanan KTP-Elektronik, serta dibuatkan visa dan paspor baru di Batam, sedangkan untuk solusi jangka pendek, TKI ilegal yang dibutuhkan bukan hanya sosialisasi. Namun, persoalan regulasi terkait rangkaian proses pengurusan dokumen dengan biaya yang murah dan tidak berbelit.
  • Permasalahan ini harus dilakukan dengan melibatkan multi stakeholders.
  • Pemangkasan less cost dan sistem online yang lebih cepat merupakan cara yang efektif dari turunan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20, karena orang yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui 22 (dua puluh dua) meja yang dimulai dari imigrasi dan seterusnya.

Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

  • Sebanyak 41 (empat puluh satu) orang saksi dimintai keterangan dan 1 (satu) orang berinisial D untuk sementara waktu ditahan.
  • Nahkoda kapal ditahan, sementara pemilik kapal masih dalam pencarian oleh Polda Kepri.
  • Secara terkoordinasi Polda Kepri sering mengadakan patroli bersama dengan Angkatan Darat, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan bea cukai.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan