Kepala BPOM :

• BPOM memberikan banyak donasi yang berkaitan dengan hand sanitizer dan pengadaan APD. Banyaknya dukungan bantuan dari industri farmasi yang mana saat ini sudah BPOM serahkan ke BNPB yang menyangkut banyak hal mulai dari obat-obatan, Alkes dan makanan bergizi.
• Percepatan pelayanan publik BPOM sesuaikan karna kami juga harus menerapkan work from home dan BPOM juga memberikan percepatan izin edar untuk obat-obatan Covid-19 dengan berbagai skema.
• BPOM secara internal PNS BPOM mengumpulkan bantuan juga sampai 500 juta dan diserahkan langsung ke BNPB.
• BPOM juga menyadari aspek meningkatkan daya tubuh adalah aspek utama dalam situasi seperti ini. Maka kami sangat mendukung aspek-aspek pencegahan dan kita terus mengembangkan obat obat tradisional.
• Terkait pengawalan akses ketersediaan obat, pada intinya obat-obatan yang saat ini digunakan dengan pedoman yang BPOM berikan adalah obat-obat yang menjadi rujukan dalam pengobatan Covid-19, BPOM juga mendukung dan membantu percepatan bahan baku obat, terutama Chloroquine.

Dirjen Farmalkes Kemenkes :

• Produk untuk Covid19 terdiri dari surgical apparel, surgeons and examination gloves, clinical electronic thermometer, antiseptika, rapid test, ventilator, microbiological specimen collection and transport device and liquid chemical sterilants.
• Percepatan dan kemudahan perizinan bagi produsen dan distributor produk alkes untuk penanganan Covid-19 terdiri dari sertifikat produksi, sertifikat distribusi dan izin edar.
• Pengawasan post market dengan membentuk tim satgas alat kesehatan untuk penanggulangan covid19, membentuk tim pengawas terpadu lintas sektor untuk pengawasan diperedaran, melakukan pengawasan impor alat kesehatan untuk donasi dan implementasi standar APD melakukan sosialisasi standar APD.
• Langkah-langkah yang telah dan sedang kita lakukan adalah revitalisasi dukungan instalasi farmasi di provinsi, konsolidasi lintas K/L dan asosiasi produsen, konsolidasi kebutuhan logistik terutama APD, implementasi sistem informasi logistik Covid-19.
• Jaminan produksi dan distribusi kefarmasian terdiri dari koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku obat, percepatan persetujuan SAS obat covid, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PSBB.
• Kemenkes bersinergi dengan BKPM untuk percepatan dan kemudahan bagi produsen dan distributor produk-produk Covid-19 dengan menerapkan layanan one-day-service dan menambah jam buka layanan, dimana pada Sabtu Minggu selama 24 jam.
• Untuk menunjang produksi alkes banyak pelaku usaha diversifikasi menjadi produsen APD yaitu seperti masker dan hand sanitizer dimana terdapat peningkatan yang signifikan sebagai contoh produsen masker meningkat 77%, semula hanya 22 industri sekarang menjadi 39 industri, kami mengharapkan ini mampu mendukung ketersediaan masker dan kami juga akan melakukan pemenuhan akan standar dari alkes.
• Kemenkes sudah mengeluarkan standar APD yang disesuaikan dengan tingkat risiko penularan, standar ini dapat dilakukan dengan sosialisasi yang masif.
• Dalam melakukan pengawasan post market telah dilakukan pembentukan tim Satgas Penanggulangan Covid-19 untuk meninjau ketersediaan bahan baku APD.
• Kami juga membentuk tim pengawas terpadu Kemenkes, BNPB, Polri, dan BPOM. Kami masih terkendala bahan baku yang diimpor, koordinasi masih terus dilakukan untuk menangani kelancaran dalam penanggulangan Covid-19.

Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin :

• Kita memang masih mengimpor cukup banyak bahan baku untuk antibiotik, vitamin, dan parasetamol, itu impor yang terbesar. Jadi kami terus mendorong ketersediaan bahan baku obat bagi industi dalam negeri.
• Disamping bahan baku Petrokimia, saat ini sangat memungkinkan obat-obat herbal seperti OMAI atau Obat Modern Asli Indonesia, sehingga kita bisa menggenjot industri dalam negeri yang bekerjasama dengan Kemenkes dan BPOM.
• Ada beberapa usulan untuk mengembangkan ventilator di dalam negeri seperti yang dibuat oleh UI, ITB, dan ITS yang mana saat ini sedang diuji di Kemenkes, mudah-mudahan inovasi ini bisa dikembangkan.
• Khusus untuk obat kimia terus kita dorong terutama Chloroquine dan juga vitamin, ini akan kita dorong terus supaya daya tahan tubuh masyarakat terus meningkat disamping obat-obatan lainnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag :

• Kebijakan ekspor impor dalam mendukung penanganan Covid-19, terdapat 3 Permendag yang telah direvisi dalam 1 Permendag guna merespon situasi tanggap darurat dan antisipasi Covid-19.
• Kemendag sudah melalukan regulasi dan deregulasi beberapa kebijakan strategis seperti kebijakan ekspor impor dalam rangka pengamanan alat kesehatan dan pengawasan post market oleh Kemendag.
• Ada 18 Maret 2020, Kemendag telah merelease Permendag 34/2020 tentang Perubahan atas Permendag 23/2020 tentang Pelarangan Sementara Ekspor seperti antiseptik, alkes, dan APD. Pelarangan tersebut guna menunjang ketersediaan antiseptik, masker, dan APD dalam menunjang kebutuhan masyarakaat dmn saat ini sangat tinggi kebutuhannya untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi :

• Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan gabungan perusahaan farmasi itu menyediakan obat yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. 90% dari kebutuhan JKN disupply dari perusahaan farmasi. Sisanya yang 10% adalah obat-obat impor.
• Kami ingin mengusulkan peran Pemerintah dilaksanakan melalui G to G. Ini untuk ketersediaan obat. Kapasitas yang kami miliki baru terpakai 55%-60%.
• Kami juga sudah mendorong teman-teman dalam meningkatkan produksi vitamin. Ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kemampuan daya tubuh khususnya untuk vitamin C. Kami melihat kebutuhan sekarang melonjak luar biasa.
• Kita bersyukur di Indonesia tidak memberikan atau menggunakan obat-obatan hewan sebagai pengganti kelangkaan obat seperti yang terjadi di Spanyol dimana saya baca di koran, obat yang seharusnya untuk hewan, diberikan kepada manusia dalam penyembuhan Covid-19.
• Khusus untuk penanganan Covid-19, kita sudah mengetahui dari publikasi media bahwa secara pararel dilakukan pengobatan dengan menggunakan Chloroquine yang dikombinasikan dengan senyawa dan antibiotik yang telah digunakan di RS rujukan.
• Khusus untuk Chloroquine, kami dari GP Farmasi memiliki kapasitas yang sangat besar untuk produksi Chloroquine, karena kami merupakan produsen Chloqoruine terbesar pada masa lalu, pada saat wabah malaria.

Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group :

• IPMG juga mendukung serta siap berpartisipasi memastikan aksesbilitas obat-obatan yanv digunakan untuk Covid-19 sebagaimana diinformasikan BPOM.

Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes dan Lab :

• Gakeslab merupakan penyangga usaha alkeslab yang stratejik dan berkembang pesat. Terdiri dari 475 anggota dengan kurang lebih 20.000 pekerja.
• Pada 4 Maret 2020, kami melakukan himbauan kepada Anggota Gakeslab untuk tidak menimbun dan menaikan harga Alkeslab. Pada 16 Maret 2020, himbauan kepada Anggota Gakeslab untuk mendukung pembatasan sosial namun tetap mengutamakan pelayanan.
• Pada 7 April 2020, Gakeslab Indonesia berpartisipasi dalam Webinar Covid-19 untuk memberikan masukan tentang standar kualitas APD.

Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia :

• ASPAKI beranggotakan 107 anggota per 1 April 2020 yang memproduksi berbagai macam alat kesehatan seperti diagnostic instrument, hospital furniture, instrumen electromedik, alkes steril, in vitro diagnostik, consumables dan peralatan kedokteran gigi.
• Inisiatif ASPAKI terkait penanganan covid19 yaitu permintaan bantuan penyediaan bahan baku G2G via Kemenkoekuin 31 maret 2020, peningkatan kapasitas produksi hingga mencapai titik maksimal, penambahan shift kerja dan modifikasi alur produksi dan mesin sehingga kapasitas meningkat.
• Justru yang patut dikhawatirkan jika Covid-19 sudah selesai, nantinya akan kembali masuk produk dari Cina, disinilah produsen masker akan lebih tertekan, jadi kami harapkan dari Pemerintah untuk membantu mengadakan bahan baku dan mungkin industri kita ini disubsidi.
• Harga e-katalog sudah tidak cocok sehingga penjualan via e-katalog sudah tidak berjalan, dengan situasi saat ini perlu langkah LKPP untuk menegoisasi ulang ataupun melakukan pembelian-pembelian di luar e-katalog atau offline dengan pendampingan dari LKPP jadi mohon ini menjadi perhatian dari LKPP agar satker dan LKPP bisa mengisi problema mengenai pengadaan alkes.