Plt (Pelaksana Tugas) Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

• Pendahuluan:
  • Tujuan: Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
  • Sasaran Strategis (RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019):
    • Menurunnya TFR (Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate), target 2018: 2,31.
    • Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate) modern, target 2018: 61,10%.
    • Menurunnya kebutuhan ber-KB (Keluarga Berencana) yang tidak terpenuhi (unmet need), target: 10,11%.
    • Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), target 2018: 22,34%.
    • Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi, target 2018: 25%.
    • Jumlah PA (Peserta Aktif) tambahan, target 2018: 772.753.
  • Arah Kebijakan:
    • Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
    • Penguatan advokasi dan KIE KKBPK (Komunikasi Informasi dan Edukasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).
    • Peningkatan pembinaan ketahanan remaja.
    • Peningkatan pembangunan keluarga.
    • Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi.
  • Strategi Nasional:
    • Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB.
    • Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon).
    • Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP.
    • Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB.
    • Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
    • Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja.
    • Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
    • Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB.
    • Penguatan Bidang KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui penyediaan data dan informasi program KKBPK.
• BKKBN mempunyai ranah kebijakan peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas sebagai penunjangan program di bidang kependudukan, dan pembangunan keluarga.
• Terkait peran kepedulian dalam program KKBPK, yaitu adanya peningkatan peran advokasi.
• Capaian indikator program KKBPK sampai dengan Agustus 2018:
  • Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (Wanita Usia Subur) 25-49 tahun memiliki target 2,31 dengan capaian 2,4 berdasarkan pada keterangan SDKI’17 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).
  • Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) memiliki target 61,10% dengan capaian 62,53% berdasarkan pada keterangan Pemutakhiran PK (Pendataan Keluarga), Agustus 2018.
  • Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi memiliki target 25% dengan capaian 22,3% berdasarkan pada keterangan Survei RPJMN’17.
  • Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) memiliki target 10,11% dengan capaian 13,11% berdasarkan pada keterangan RR (statistik rutin), Agustus 2018.
  • Persentase peserta KB aktif MKJP memiliki target 22,34% dengan capaian 23,36% berdasarkan pada keterangan SDKI’17.
  • Jumlah peserta KB aktif tambahan memiliki target 772.753 dengan capaian 141.173 berdasarkan pada keterangan RR, Agustus 2018.
  • BKKBN telah menunjukkan capaian yang baik berdasarkan data di atas.
• Sasaran bidang pembangunan kependudukan dan KB tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 dengan capaian angka fertility rate 2,4 dari target 2,3.
• Terdapat anggaran 44,75% dari 9 satker di Pusat dan Provinsi. Capaian tertinggi adalah satker sestama dan yang terendah adalah advokasi. Laporan real yang telah dipertanggungjawabkan dan sudah diSPJkan (Surat Pertanggungjawaban) bendahara disampaikan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
• Realisasi anggaran 53,30% dibawah kontrasepsi dengan nasional anggota penambahan peserta KB aktif dari provinsi Aceh dan Sumut. Masih terdapat 2 provinsi di KB aktif yang signifikan. Berdasarkan evaluasi, kampung KB berjumlah 9.821 kampung KB yang dilaporkan secara online melalui web sampai dengan 9 Oktober 2018 dan daerah yang stunting telah 284 yang dibentuk. Penbentukan kampung KB pada Oktober ini sudah mencapai 37%, sementara berdasarkan serapan anggaran sudah mencapai 54%.
• Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Agustus 2018:
  • Secara nasional, angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi berada di bawah KKP (10,4 dari 25,00%).
  • 30 provinsi angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi sudah di bawah toleransi target KKP.
  • 4 provinsi angka ketidakberlangsungan kontrasepsi di atas toleransi target KKP.
• Realisasi anggaran sampai dengan September 2018:
  • Pagu anggaran Rp6.200.000.000,-.
  • Realisasi Rp3.913.058.369,- (65,11%).
  • Sisa anggaran Rp2.285.941.631,-.
• Data kampung KB yang terintegrasi lintas sektor :
  • 1. 9% kampung KB terintegrasi dengan 1-3 lintas sektor.
  • 2. 4% kampung KB terintegrasi dengan 4-7 lintas sektor.
  • 3. 3% kampung KB terintegrasi dengan lebih dari 7 sektor.
  • 4. 1% kampung KB belum terintegrasi lintas sektor.
  • 5. 84% lainnya belum mengisi intervensi lintas sektor.