Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI

• Dasar Hukum Perancangan Pekerja Migran Indonesia
  • Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan pelaksanaan amanat Pasal 29 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
  • Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sekaligus akan mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.
• Sistematika Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
  • Bab I : Ketentuan Umum
  • Bab II : Program Jaminan Sosial
  • Bab III : Tata Cara Pendaftaran dan Kepesertaan
  • Bab IV : Jangkauan Waktu Pelindungan
  • Bab V : Iuran dan Tata Cara Pembayaran
  • Bab VI : Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    • Bagian Kesatu: Jaminan Keselamatan Kerja
    • Bagian Kedua: Jaminan Kematian
    • Bagian Ketiga: Jaminan Hari Tua
    • Bagian Keempat: Program Jaminan Sosial Lanjutan
  • Bab VII : Tata Cara Pelaporan dan Klaim
    • Bagian Kesatu: Jaminan Kecelakaan Kerja
    • Bagian Kedua: Jaminan Kematian
    • Bagian Ketiga: Jaminan Hari Tua
  • Bab VIII : Pelaporan dan Evaluasi
  • Bab IX : Penyelesaian Perselisihan
  • Bab X : Pengawasan
  • Bab XI : Ketentuan Lain-Lain
  • Bab XII : Ketentuan Peralihan
  • Bab XIII : Ketentuan Penutup
• Hal-Hal Penting dalam Rancangan Permenaker tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • Ruang lingkup Rancangan Permenaker ini pelindungan bagi PMI melalui jaminan sosial PMI
  • Rancangan Permenaker ini terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 46 Pasal
  • Rancangan Permenaker ini mencantumkan jenis program jaminan sosial PMI meliputi:
    • Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
    • Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)
    • Jaminan Kematian (JKM)
    • Jaminan Hari Tua (JHT)
• Beberapa persyaratan Kepesertaan dan Jangka Waktu Program Jaminan Sosial PMI (Jamso PMI)
  • Peserta Program Jamsos PMI ini adalah:
    • Calon PMI atau PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan
    • Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia perseorangan
  • Jangka Waktu Pelindungan
    • PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan:
      • Sebelum bekerja paling lama 5 bulan
      • Selama bekerja 25 tahun
      • Setelah bekerja paling lama 1 bulan
    • PMI Perseorangan
      • Selama bekerja 1 bulan sebelum keberangkatan ditambah 24 bulan selama bekerja
      • Setelah bekerja paling lama 1 bulan
• Manfaat Program Jaminan PMI
  • Program JKK 
    • Calon PMI atau PMI untuk pelindungan sebelum bekerja dan pelindungan setelah bekerja mendapatkan manfaat berupa:
      • Santunan berupa uang, yang meliputi:
        • Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit/rumahnya
        • Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan catat total tetap
        • Santunan kematian
        • Santunan berkala
        • Biaya rehabilitasi
        • Penggantian biaya gigi tiruan
        • Bantuan uang bagi calon PMI yang gagal berangkat bukan karena kesalahan calon PMI
        • Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta
        • Bantuan uang bagi PMI yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal
      • Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi Calon PMI atau PMI yang mengalami kecacatan akibat Kecelakaan Kerja
    • Manfaat Program JKK bagi PMI diberikan dalam bentuk:
      • Perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja
      • Santunan berupa uang
      • Pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja
  • Program JKM
    • Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Calon PMI/PMI apabila Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif
    • Manfaat program JKM sebelum bekerja dan setelah bekerja, diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:
      • Santunan kematian
      • Santunan berkala
      • Biaya pemakaman
    • Manfaat Program JKM bagi PMI selama bekerja diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:
      • Santunan kematian
      • Santunan berkala
      • Biaya pemakaman
      • Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta
  • Program JHT
    • Manfaat Program JHT, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta
    • Manfaat Program JHT dapat diberikan pada saat calon PMI atau PMI:
      • Berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan
      • Mengalami PHK
      • Meninggal dunia
      • Cacat total tetap
      • Menjadi warga negara asing

BPJS Ketenagakerjaan

• BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik draf Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).
• Peningkatan pemanfaatan apabila terakumulasi, manfaatnya lebih besar dan begitu sebaliknya.
• Terkait aspek quality, terdapat 4 program yang didalamnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu digabungkan.
• Terkait aspek moral hazard, jangan sampai peningkatan manfaat meningkatkan moral hazard.
• Klausul Permenaker yang baru ini diharapkan dapat di-review secara berkala.
• BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun terakhir selalu mendengar keluhan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).
• Penyempurnaan regulasi penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Kedepannya, setiap negara akan memiliki keunikan regulasi sendiri. Tidak semua PMI di-cover askes.
• Risiko
  • Risiko Cacat Tetap
    • Manfaat Konsorsium: catat total tetap Rp50.000.000, cacat tetap sebagian maksimal Rp50.000.000.
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: cacat total tetap Rp100.000.000, cacat tetap sebagian (patokan upah untuk persentase Rp142.000.000)
  • Risiko Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan TKI
    • Manfaat Konsorsium: Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Rp1.000.000
  • Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Pemerkosaan
    • Manfaat Konsorsium: Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Diberikan manfaat pengobatan dan perawatan sampai sembuh apabila dipulangkan ke Indonesia
  • Risiko Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan TKI
    • Manfaat Konsorsium: Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Bantuan uang sebesar Rp1.000.000, penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan sesuai tiket pesawat udara kelas ekonomi maksimal sebesar Rp10.000.000
  • Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    • Manfaat Konsorsium: Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Masa kerja dalam hitungan 3 sampai 6 bulan sebesar Rp2.000.000, 6 sampai 12 bulan sebesar Rp3.000.000, 12 bulan sampai 18 bulan sebesar Rp4.000.000, 18 sampai 3 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp5.000.000
  • Risiko Kurang Berfungsinya Struktur dan Fungsi Tubuh
    • Manfaat Konsorsium: Tidak Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Santunan sesuai dengan persentase kecacatan yang ditetapkan
  • Risiko Berkurangnya Kapasitas Fungsi Tubuh Akibat Kecelakaan Kerja
    • Manfaat Konsorsium: Tidak Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja
  • Risiko Kehilangan Gigi akibat Kecelakaan Kerja
    • Manfaat Konsorsium: Tidak Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Penggantian biaya gigi tiruan
  • Risiko Pemulangan Akibat Kecelakaan Kerja
    • Manfaat Konsorsium: Hanya untuk cacat total hidup
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Tidak hanya cacat total tetap, tetapi termasuk kondisi sembuh, cacar fungsi, cacat sebagian anatomis apabila dipulangkan pemberi kerja maka dijamin biaya pengangkutan oleh BPJS Ketenagakerjaan
  • Risiko Berhentinya Pendidikan Ahli Waris
    • Manfaat Konsorsium: Tidak Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: untuk 2 (dua) anak dibayarkan per tahun, TK/SD sederajat Rp900.000, SLTP/sederajat Rp1.200.000, SLTA/Sederajat Rp1.800.000, dan Perguruan Tinggi/Pelatihan Rp3.000.000
  • Risiko Hilangnya Pendapatan Keluarga
    • Manfaat Konsorsium: Tidak Ada
    • Manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Diberikan bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja