Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Panja BPJS Kes) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kadin dan Pakar

Tanggal Rapat: 21 Apr 2016, Ditulis Tanggal: 19 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Kadin dan Pakar

Pada 21 April 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kadin dan Pakar mengenai Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Panja BPJSK) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Ermalena dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Nusa Tenggara Barat pada pukul 15:24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bpjs-kesehatan.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kadin dan Pakar

Kadin

  • Akses masyarakat ke pemberi pelayanan kesehatan sangat banyak.
  • Masih banyak provider kesehatan swasta yang belum berpartisipasi.
  • DPR pasti mempunyai data jumlah provider swasta dan negeri yang telah bergabung dalam BPJS Kesehatan.
  • Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana koordinasi dan titik temu antara BPJS dan asuransi swasta.
  • Kadin mengerti banyak PBI yang nakal yang memanfaatkan fasilitas BPJS untuk menikmati fasilitas tanpa membayar.
  • Kadin mendukung iuran non bulanan karena Kadin baru membayar kalau sakit, begitu sembuh tidak bayar.
  • Akses kepada fasilitas kesehatan relatif percepatan pertambahan kalah dengan peserta.
  • Kemungkinan bisa dimaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta.
  • Kadin berharap pengembangan RS swasta tidak dipersulit.
  • Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagus untuk semua karyawan. Prioritas perlindungan memang memakai yang lama.
  • Hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana industri swasta tidak mati akibat adanya BPJS.
  • Kadin mendukung JKN yang asuransi sosial. Kadin sangat setuju single benefit untuk JKN agar tidak jadi inferior dengan asuransi lain. Harusnya JKN itu sama manfaatnya bukan kelasnya. Menurut Kadin harusnya JKN itu sama manfaatnya, bukan kelasnya. Menurut Kadin, merubah struktur benefit tidak ada salahnya.
  • Pelayanan tingkat pertama kesehatan tidak berjalan baik sehingga manfaat JKN tidak terasa di masyarakat.

Pakar - Anton S.

  • Political will adalah apakah BPJS Kesehatan harus untung atau boleh mismatch (rugi).
  • Persoalannya yaitu sampai kapan APBN kuat menanggung dana BPJS Kesehatan.
  • Ada yang belum seimbang antara iuran dan pengeluaran BPJS Kesehatan.

Pakar - Budi H.

  • Indonesia adalah lahan yang empuk untuk menjual asuransi.
  • Ciri khas asuransi sosial yaitu kepesertaan wajib.
  • Asosiasi sosial tidak risk just.
  • Obama sulit meyakinkan kongres untuk menyetujui Obama care akibat di belakangnya ada kepentingan pebisnis asuransi.
  • JKN membawa nilai plus pada perbaikan akses peserta dan income fasilitas kesehatan.
  • Solusi untuk menyelesaikan JKN adalah dengan menuntaskan defisit.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan