Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

• Untuk Rumah Sakit (RS) yang melakukan kontak ke PERSI sudah 100%. Sementara itu, RS swasta baru 60%.
• INA-CBGs sebagai bagian dari JKN:
  • JKN terbukti menjadi revolusi besar bidang pembiayaan kesehatan di Indonesia.
  • Dalam 4 tahun, JKN telah berimbas pada 7 sub-sistem tersebut -> revolusi.
  • INA-CBGs adalah bagain atau sub-sistem dari JKN. Sistem CBGs telah disiapkan sejak 2006 dan digunakan di Indonesia sejak 2008 dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
• Pasien suka tertahan di RS soal biaya. PERSI meminta maaf dan mengatakan terkadang politik juga bermain dalam kasus penahanan pasien.
• Pengalaman sedih PERSI dahulu :
  • Sarkastik "orang miskin dilarang sakit".
  • Inflasi kesehatan bisa 2 kali lipat.
  • Harga obat dan alat kesehatan sulit dikendalikan.
  • Kecurigaan moral hazard dalam pelayanan kesehatan.
• Penerapan sistem INA-CBGs selama 4 tahun dipengaruhi costing, coding, dan fiskal sehingga muncul tarif JkN.
• Saat ini sudah banyak input, tapi masih kebingungan untuk menghitung cost setiap RS. Nanti PERSI akan dibantu oleh WHO untuk menghitung cost setiap RS.
• PERSI mendukung dengan cara sosialisasi ke RS seluruh Indonesia untuk mengisi data cost yang benar. Hal ini dilakukan dengan harapan data yang masuk ke Kemenkes adalah data yang benar.
• SIkap dan pandangan PERSI:
  • PERSI mendukung partisipasi RS agar data costing lebih lengkap dan representatif.
  • PERSI mendukung proses pengolahan data klaim di RS, sepenuhnya dikelola oleh Kemenkes.
  • Data costing harus diperbaiki berbasis pada Hospital-based Rate (HBR) sehingga lebih mendekati biaya yang sesungguhnya secara efisien.
  • Pertimbangan fiskal bukan merupakan faktor utama, seharusnya basis data costing dan coding sebagai penentunya.
• Penerapan sistem INA-CBGs selama 4 tahun:
  • Costing: Diperbaiki dengan unit cost. Akurat menuju HBR yang representatif.
  • Coding: Rehabilitasi.
  • Fiskal: Kecukupan dan komitmen.
  • Hasil: Tarif JKN -> ruang urun biaya, Coordination of Benefit (CoB), satu kelas standar.
• Kapasitas manajemen penampung obat di tiap RS sampai saat ini juga terus diperbaiki.
• Subsistem dalam pelaksanaan JKN terdiri dari:
  • Tarif JKN.
  • Obat atau alat kesehatan.
  • Fasilitas kesehatan atau SDM.
• Kesimpulan dan harapan PERSI:
  • INA CBGs adalah pilihan terbaik saat ini dengan syarat harus terus diperbaiki klasifikasi dan groupingnya.
  • Penerapan INA CBGs seharusnya berbasis pada data coding dan costing, bukan karena kecukupan fiskal.
  • Perbedaan tarif dalam INA CBGs berbasis pada HBR, bukan semata regionalisasi dan indeks keekonomian.
  • Kekurangan alokasi Fiskal dikompensasi dengan insentif pajak, lur biaya, CoB dan subsidi Pemerintah.
  • Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran sangat membantu RS dalam memberikan pelayanan yang baik kepada peserta.

Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA)

• ARSADA dengan senang hati memberikan bantuan atau masukan kepada Pemerintah. Di Indonesia, ada 730 Rumah Sakit Daerah (RSD) berdasarkan data per 22 Januari 2018. 77% RS daerah wajib melayani pasien JKN.
• Perubahan frontal RSD menurut PP No. 18 Tahun 2016:
  • Lembaga Teknis Daerah (LTD), menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah -> dikhawatirkan birokrasi lebih panjang -> mempengaruhi pelayanan.
  • Lembaga struktural menjadi organisasi fungsional -> pengaruh pada tata kelola RS dan tata kelola klinis.
• Data RS Indonesia berdasarkan kepemilikan:
  • RS Pemerintah: 952.
    • Kemkes: 33.
    • Pemda Provinsi: 137.
    • Pemda Kabupaten: 509.
    • Pemda Kota: 84.
    • Kementerian Lain: 84.
    • TNI/Polri: 171.
    • 77% RS Pemerintah adalah RSD yang wajib melayani JKN (730 RS).
    • Sebagian RSD adalah “RS Pendidikan”.
  • RS Swasta:
    • Swasta/lainnya: 1.773.
    • BUMN: 60.
• 19,68% RSD sebagai RS rujukan:
  • 110 RS rujukan regional adalah RSD semua.
  • 20 RS rujukan provinsi adalah RSD semua.
  • 14 RS rujukan nasional -> 4 diantaranya adalah RSD.
• Diharapkan perubahan frontal ini tidak menurunkan kualitas RS terhadap pelayanan pasien.
• Peraturan Perundangan:
  • UU Keuangan Negara.
  • UU Kesehatan.
  • UU Rumah Sakit.
  • UU Pemerintahan Daerah.
  • UU Lingkungan Hidup.
  • UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
  • UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • …… dll UU.
  • RSD diatur oleh 6 Kementerian:
    • Kemenkes.
    • Kemendagri.
    • Kemenkeu.
    • KemenLHK.
    • Kemen PUPR.
    • Kemeneg PANRB.
• Saat ini, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam JKN belum diatur jelas kewenangannya.
• Daerah dengan fiskal kecil tidak diminati dokter atau tenaga kesehatan lainnya.
• Jika dibandingkan di Jepang, dokter yang bekerja di puskesmas kota pendapatannya 50.000.000 per bulan. Sedangkan saat bertugas di pulau kecil pendapatannya 150.000.000 per bulan. Berbeda dengan di Indonesia.
• RS yang 27% belum Badan Layanan Umum (BLU), maka pendapatan kasnya harus disetor dan keuangannya tidak fleksibel.
• Penggunaan APBD sudah terjadi efisiensi di tahun ini. Beberapa kabupaten diamati untuk penggunaan Perdanya.
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telat membayar bukan hanya hitungan minggu, tapi ada juga yang tahunan.
• Daerah yang belum tersedia pelayanan kesehatannya dapat dispensasi. Di Papua, untuk mengirimkan bantuan masih dengan jalur udara.
• Kemampuan pelayanan dan pemerataan pelayanan:
  • RSD wajib melayani peserta JKN.
  • Pendapatan tenaga kesehatan di RSD “berbasis klaim” -> RS dengan klaim kecil (biasanya RSD tersebut berada di daerah dengan kemampuan fiskal rendah) tidak diminati.
  • Daerah belum tersedia fasilitas kesehatan -> Dana Kompensasi (Pasal 23 UU No, 40 Tahun 2004) -> belum terealisasi.
  • Pelayanan ambulans dan pelayanan mobil jenazah: terutama kawasan timur dan kepulauan.
• Pelayanan RS baru bisa dirasakan 2 bulan dari saat pembayaran dan itu masih sangat kecil jumlahnya.
• Tantangan pelayanan JKN ke depan:
  • Pelayanan ambulans dan mobil jenazah.
  • E-konsultasi perlu segera diatur (aspek hukum dan tarif).
  • Pengendalian biaya: perkuat preventif promotif.
  • Pemerataan pelayanan yang berkeadilan (daerah dengan fiskal kecil dilayani dokter spesialis).
  • Perubahan tata Pemerintahan: bagaimana mengatur RSD sebagai UPT yang memiliki Otonomi (Pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2016).
• Pelaksanaan program JKN bertumpu penuh pada daerah, yaitu puskesmas dan RSD.
• Simpulan:
  • RSD yang belum BLUD mengikuti sistem pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dari BPJS Kesehatan masuk sebagai pendapatan daerah yang tidak dapat digunakan langsung -> berpengaruh pada layanan JKN.
  • JKN: Efisiensi belanja obat, tanpa menurunkan mutu.
  • Kriteria daerah yang belum ada faskes: belum jelas! (kawasan timur).
  • Pembagian urusan kesehatan yang belum jelas berpengaruh pada beban RS.

Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)

• Perbedaan tarif RS swasta dan Pemerintah harus disetarakan.
• RS swasta mendukung program Coordination of Benefit (COB).
• Asuransi komersial bisa menjadi single atau second player.
• Kebijakan COB hanya untuk naik kelas.
• Pasien-pasien perusahaan berharap COB fleksibel.
• Saat ini, RS swasta mengalami kendala klaim BPJS. Ada keterlambatan pembayaran karena dana operasional terlambat.
• Pelayanan RS tidak bisa optimal karena obat kosong.
• RS swasta sangat berharap kenaikan tarif INA-CBGs.
• Tarif ICU sangat kecil sekali.

Pengurus International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG)

• Tentang IPMG:
  • Organisasi nirlaba yang terdiri dari 26 perusahaan farmasi internasional berbasis riset beroperasi di Indonesia.
  • Sejak tahun 1999 memperkenalkan lebih dari 900 obat untuk mengobati kanker, penyakit menular, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lainnya.
  • Anggota IPMG yang beroperasi di Indonesia mempekerjakan lebih dari 12.000 orang.
• Misi IPMG: Berperan aktif sebagai mitra para pemangku kepentingan sektor kesehatan.
• IPMG banyak memberikan masukan terkait JKN. IPMG juga bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk memberikan masukan implementasi JKN.
• Permasalahan:
  • Tarif INA CBGs rendah.
  • Tidak ada dasar yang jelas untuk menentukan tarif INA CBGs.
  • Perlakuan tidak sama antara RS swasta dan Pemerintah.
  • Pemantauan pelaksanaan pengumpulan data INA CBGs.
  • Belum ada sinergi antara INA CBGs dengan Panduan Praktik Klinis (PPK).
• RS mengatakan ada keterlambatan pembayaran. Sedangkan menurut BPJS Kesehatan bahwa data dari RS belum lengkap.
• Bukan IPMG tidak supply tapi karena tidak dibayar, maka IPMG tidak mengirim lagi.
• IPMG menyarankan transparansi dan kejelasan terhadap dasar penentuan tarif INA CBGs antar daerah dan tipe RS yang berbeda.
• Rekomendasi dari IPMG:
  • Ada reguler review dan perbaikan tarif INA CBGs.
  • Sinergi INA CBGs dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan clinical pathway.
  • Ada transparansi penentuan tarif INA CBGs.
  • Berikan fair treatment untuk RS swasta.
  • Perlu peningkatan pemantauan penerapan.
• Evaluasi penggunaan obat-obat katalog harus dari e-katalog, bukan dari di luar itu.
• Kalau dilihat kategorisasi JKN adalah obat generik dan branded generik.

Pengurus Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi

• GP Farmasi tidak pernah diikutsertakan dalam INA CBGs sehingga pengetahuan GP Farmasi sangat minim.
• Apakah obat sudah benar-benar memenuhi standar dalam satu rangkaian pengobatan?
• Keikutsertaan RS swasta menimbulkan kompleksitas yang sangat tinggi. Selama ini, dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) yang selalu menjadi masalah utama adalah penyediaan obat.
• Obat yang dibeli dengan e-katalog tapi dijual dengan harga reguler, bisa dijadikan bahan pemikiran mengenai monitoring evaluasi dan pencegahannya.
• Pemerintah selalu memotong PPN 10%. Padahal, GP Farmasi belum menerima uang dari distributor obat sehingga menjadi kesulitan dalam proses restitusi.