Rangkuman Terkait
- Penolakan atas Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) – Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- Penjelasan Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Pengawasan Obat Online, dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Progres Capaian Kebijakan Link & Match, Evaluasi Program Sistem Penempatan Satu Kanal, Evaluasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, dan Lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023, Perkembangan Pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Isu Faktual Lainnya - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
- Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
- Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
- Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
- Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
- Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
- Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
- Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
- Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
- Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
- Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
- Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Tanggal Rapat: 11 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 21 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Kesehatan
Pada 11 Januari 2018, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) mengenai Kejadian Luar Biasa Difteri. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dede Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 14:15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: klikdokter.com)
Pengantar Rapat
Sebulan belakangan ini menghadapi difteri. Sebenarnya virus ini sudah lama dan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada masa reses sehingga tidak bisa memanggil Menteri. 20 provinsi belum aktif melakukan imunisasi dan kurang cepat tanggap dari Pemerintah. Jadi, kemarin terjadi kepanikan untuk vaksin ulang. Sempat terjadi kelangkaan vaksin dan melambungnya harga vaksin.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Kesehatan (Menkes)
- Penyakit difteri adalah penyakit menular yang endemis dan dapat dicegah dengan imunisasi.
- Penyebab: Kuman Corynebacterium Diphtheriae.
- Gejala klinis:
- Demam suhu lebih kurang 38°.
- Terdapat selaput putih keabu-abuan, tak mudah lepas dan sudah berdarah pada tenggorokan.
- Sakit waktu menelan. Sebanyak 96% kasus Difteri mengenai tonsil dan faring.
- Leher membengkak seperti leher sapi, disebabkan adanya pembengkakan kelenjar leher.
- Sesak nafas disertai bunyi mendengkur/ngorok.
- Komplikasi: Miokarditis, kelumpuhan otot jantung.
- Cara penularan: Melalui droplet (percikan ludah) dari penderita (batuk, bersin, muntah). Reservoir adalah manusia.
- Masa inkubasi penyakit: 2-5 hari, tapi penderita dapat menularkan penyakit ke orang lain 204 minggu sejak masa inkubasi.
- Kematian: Angka kematian rata-rata 5-10% (angka kematian di Indonesia tahun 2017: 4,62%).
- KLB ini jika kasus terduga sudah ditetapkan Pemerintah Daerah KLB dalam waktu 24 jam. Kemenkes sudah mempunyai health emergency center.
- Pencegahan difteri dengan imunisasi:
- Imunisasi dasar dan lanjutan difteri.
- Imunisasi lanjutan HID (18 bulan).
- Imunisasi lanjutan usia SD. Imunisasi dikatakan lengkap jika seseorang telah mendapatkan imunisasi dasar waktu bayi sebanyak 3 kali, baduta 2 kali, dan usia sekolah 3 kali.
- Penanggulangan KLB difteri:
- Jika terjadi KLB difteri maka:
- Sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB perlu dilaksanakan dengan baik oleh kabupaten/kota, terprogram dan akurat, sehingga proses penanggulangan dapat berjalan cepat dan akurat.
- Setiap kasus difteri dirawat di ruang isolasi dan diberikan ADS dan antibiotika.
- Melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) D-16.
- Melakukan penguatan imunisasi rutin.
- Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian difteri termasuk pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Jika terjadi KLB difteri maka:
- Harus hati-hati sekali dengan percikan ludah. Jika curiga, cuci tangan atau memakai masker.
- Semua daerah Indonesia terhadap KLB melakukan pencegahan difteri di Februari dan April. Kemarin sempat turun tapi naik kembali di akhir Desember.
- Situasi saat ini:
- KLB difteri terjadi di 170 kabupaten/kota selama tahun 2017 di 30 provinsi.
- Pada tahun 2018 tidak ada penambahan kab/kota yang melaporkan adanya KLB difteri.
- Kasus baru tahun 2018 dilaporkan dari kab/kota yang melaporkan KLB tahun 2017.
- Kriteria berakhirnya suatu KLB adalah apabila tidak ditemukan laporan lagi kasus baru selama 2 kali masa inkubasi terpanjang (sejak tanggal kasus difteri terakhir mulai) dan mempertimbangkan masa penularan terpanjang (4 minggu).
- Data terakhir (9 Januari 2018) terdapat 85 kab/kota (dari 170 kab/kota) sudah tidak ditemukan kasus baru (KLB sudah berakhir).
- Pada tanggal 9 Januari 2018, jumlah kasus difteri ada 14 kasus di 11 kab/kota di 4 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung)
- Upaya yang sudah dilakukan sejak tahun 2014:
- Surveilans
- Deteksi dini setiap suspek kasus difteri agar dapat dicegah penularan dan penyebarannya.
- Penyelidikan epidemiologi untuk melacak kasus baru, mengidentifikasi faktor risiko dan kelompok rentan.
- Pengambilan spesimen suspek kasus difteri dan kontak kasus oleh petugas laboratorium untuk pemeriksaan.
- Kepada orang yang berisiko menularkan diberikan preliasis dengan antibiotik.
- Imunisasi:
- Outbreak Respons Immunication (ORI) setiap adanya sispek difteri.
- Upaya untuk melengkapi cakupan imunisasi dilakukan Sweeping Drop Out Follow Up, Backing Fighting, Crash program, PN dan Sustainable Outreach Services di daerah tidak terjangkau.
- Penyediaan vaksin, logistik.
- Fasilitas pelayanan kesehatan:
- Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam tata laksana kasus dan penyediaan logistik, obat, dan alat pengambilan spesimen dan reagen laboratorium.
- Peningkatan manajemen program melalui pelatihan petugas dan bimbingan teknis:
- Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan melalui program nusantara sehat dan program Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga.
- Dukungan pembiayaan pemerintahan pusat melalui APBN pusat, dekon, dan DAK.
- Surveilans
- Pelaksanaan ORI di daerah KLB:
- ORI dilaksanakan langsung bila ditemukan penderita difteri oleh puskesmas.
- ORI telah dilaksanakan di 170 kab/kota di 30 provinsi dan 85 kan/kota tidak melaporkan ada kasus baru lagi di Desember 2017.
- ORI dilanjutkan di 85 kab/kotaa lainnya, dilaksanakan bertahap karena masih ada laporan kasus baru.
- ORI dilakukan secara bertahap dimulai dari 12 kab/kota di bulan Desember 2017, dilanjutkan di 73 kab/kota pada tahun 2018.
- Pelaksanaan ORI di 85 kab/kota di 14 provinsi tahun 2017-2018:
- 11 Desember 2017: Putaran I 12 kab/kota.
- Januari 2018: Putaran II 12 kab/kota. Putara I 73 kab/kota.
- Februari 2018: Putaran II 73 kab/kota.
- Juli 2018: Putaran III 12 kab/kota.
- Agustus 2018: Putaran III 73 kab/kota.
- Logistik vaksin:
- Kemampuan Biofarma untuk produksi tahun 2018:
- Vaksin DT 1,7 juta vial.
- Td sebanyak 10 juta vial.
- Vaksin pentavalent sebesar 9 juta vial.
- Logistik ini disiapkan untuk kebutuhan rutin imunisasi dan pelaksanaan ORI 2018.
- Dari produksi tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan program rutin dan tambahan selama 2018, bila diperlukan tambahan vaksin maka ekspor vaksin akan di reschedule untuk kepentingan nasional.
- Anggaran untuk tahun 2018 telah disiapkan. Anggaran vaksin terbesar Rp2,08 Triliun dimana di dalamnya terdapat anggaran ORI 2018.
- Kemampuan Biofarma untuk produksi tahun 2018:
- Logistik ADS:
- ADS tidak diproduksi di dalam negeri sehingga diperlukan pembelian melalui sistem SAS.
- Tahun 2017:
- Bantuan Biofarma sebanyak 700 vial.
- Bantuan WHO sebanyak 500 vial.
- Saat ini sudah disediakan sebanyak 1328 vial melalui APBN 2018.
- Apabila dibutuhkan tambahan maka APBN 2018 telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian ADS.
- Difteri endemis dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di Bangladesh Rohingnya, terdapat 3.000 wabah difteri dan kolera.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penolakan atas Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) – Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- Penjelasan Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Pengawasan Obat Online, dan lain-lain — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Progres Capaian Kebijakan Link & Match, Evaluasi Program Sistem Penempatan Satu Kanal, Evaluasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, dan Lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023, Perkembangan Pembahasan Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Isu Faktual Lainnya - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
- Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan lain-lain - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan
- Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
- Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
- Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
- Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
- Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
- Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
- Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
- Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
- Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
- Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
- Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
- Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub