Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Koordinasi Kunjungan Kerja - Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pertanian RI, BULOG, Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bali
Ditulis Tanggal: 20 Dec 2018,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: KLHK RI→Sekretaris Jenderal KLHK
Roem Kono , anggota DPR RI dari fraksi Golkar dapil Gorontalo membuka rapat koordinasi terkait kunjungan kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pertanian RI, BULOG, Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bali pada 10 Desember 2018 pukul 13:39 WIB.
Sebelum membagi anggota dalam kelompok untuk kunjungan kerja, Roem Kono mempersilahkan masing-masing mitra untuk menyampaikan wilayah yang dapat menjadi objek kunjungan kerja Komisi 4 untuk segera dievaluasi mengenai kendala dalam program tersebut. Roem Kono mengharapkan agar tidak dilibatkan dalam masalah teknis namun lebih pada strategi mengenai pembangunan di Jawa
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Untuk Sumatera Selatan, mengusulkan lima lokasi dan tidak terlalu jauh jaraknya. Lokasi pertama ialah Kabupaten Banyuasin Sembawa UPT Balai Perawatan Sapi. Kedua yaitu Kabupaten OKU Timur yaitu
pengembangan kawasan Jeruk. Ketiga ialah Kabupaten Lubuk Linggan dimana tempat tersebut merupakan penanaman kedelai jagung di Tumpangsari. Keempat, lokasi berada di Komering yaitu cetak sawah dan terakhir, Kabupaten Prabu Mulih, dimana untuk pengembangan kawasan nenas.
- Untuk wilayah Jawa Tengah, ada 7 objek yang ditawarkan sebagai lokasi kunjungan kerja yaitu Kabupaten Temanggung sebagai kawasan pengembangan bawang putih, cabe dan panen kopi. Kedua, di Kabupaten Demak yaitu kawasan pengembangan bawang merah. Ketiga di Kabupaten Semarang yang merupakan desa pertanian organik. Keempat di Magelang yang merupakan pusat pengembangan kopi. Kelima yaitu Sukoharjo dimana di lokasi tersebut terdapat perkumpulan petanu yang berprestasi dan dapat dijadikan model untuk memajukan petani mandiri. Keenam beradi di Kabupaten Sregem yaitu sistem tumpangsari
tanaman padi jagung dan terakhir berada di Kabupaten Blora yang merupakan kawasan agro srikaya dan alpukat.
- Di Bali terdapat 6 kabupaten yang dapat menjadi objek kunjungan kerja yaitu Tabanan yang merupakan kawasan pengembangan manggis. Kedua di Buleleng yaitu pengembangan buah naga dan ketiga di Klungkung yaitu rehabilitasi jaringan irigasi. Keempat berada di Kabupaten Badung yaitu kawasan pengembangan padi organic dan produk daging yang diekspor ke Myanmar. Kelima di Denpasar yaitu pembersihan dan ekspor manggis dan terakhir di Kabupaten Jembrana yaitu balai perbibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak.
- Untuk Sumatera Selatan, KKP merekomendasikan 4 lokasi yaitu Kabupaten Lubuk Linggau dimana di lokasi tersebut terdapat kelompok pengolah ikan. Kedua di Pangkalan Pendaratan Ikan Jakabarring, ketiga
di Kabupaten Banyuasin dan mengunjungi kelompok petani ian dan keempat di Bioflok Ponpes Al-Furqon di kota Prabumulih.
- Di Jawa Tengah ada 7 lokasi yaitu ke Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Emas, kedua Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan di Tegal. Ketiga ke SUPM KP di kota Tegal dan keempat menuju Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Lokasi selanjutnya yaitu di Kabupaten Rembang yang merupakan penangkapan ikan kelas Madya. Keenam lokasi berada di Kudus yaitu Pokdakan Kramat (pembudidaya ikan lele). Lalu ke kelompok pengolahan bandeng presto di Mitra Baroka dan terakhir di Pokdakan Mulyo Rejo (pembesaran bandeng) serta Pokdakan Mina Tapang Sari.
- Di Bali, lokasi yang dapat menjadi objek kunjungan kerja adalah Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol, kemudian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Jembrana. Ketiga, lokasi selanjutnya yaitu Balai Riser dan Observasi Laut Perancak Kabupaten Jembrana. Pada dasarnya usulan lokasi akan mengacu pada hasil sosialisasi, rehabilitas hutan dan lahan.
- Di Sumatera Selatan, lokasi yang diusulkan adalah hutan desa Muara Danau kemudia PT. Bukit asam mengenai pertambangan batubara dengan IPPPKH operasi produksi batubara. Ketiga yaitu hutan kota di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan rehabilitasi hutan dan lahan antara KLHK RI dengan UIN Raden Fatah. Keempat yaitu DAM Penahan Kota Pagar Alam yang merupakan kegiatan pembangunan konservasi tanah dan air untuk mendukung ketahanan pangan. Kelima yaitu BKSDA Sumatera Selatan yang merupakan habitat hutan Sumatera yang kemudian ditetapkan menjadi holding zone RTRW dan terakhir yaitu BKSDA Sumatera Selatan di Taman Wisata Alam Punti Kayu dimana sebagai wisata alam dan kegiatan penelitian
serta pengembangan ilmu pengetahuan. Tipologinya hutan pinus namun juga sebagian merupakan ekosistem rawa.
- Di Jawa Tengah, terdapat 10 lokasi kunjungan yaitu Desa Gayam dengan skema izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, kedua PT. Semen Indonesia yaitu operasi produksi batuan tanah liat dan sarana penunjangnya dengan IPPKH. Selanjutnya RHL Rawan Bencana dimana rehabilitasi hutan dan lahan yang ditujukan khusus untuk daerah rawan bencana. Kemudian Kebun Bbit Rakyat dan Kawasan Hutan. Kelima yaitu PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan industri primer hasil hutan katu. Keenam yaitu BKSDA Jawa Tengah TWA Telogo Warno Telogo (masih kental dengan unsur mistis), lalu BKSDA Jawa Tengah – CA Pagerwurung Darupono (potensi jati yang mempunyai diameter besar. Selanjutnya BKSDA Jawa Tengah yang merupakan Lembaga Konservasi Sido Muncul dan telah memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Selanjutnya di TN Gunung Merbabu yang merupakan zona tradisional yang dikelola dengan sistem bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan terakhir yaitu TN Gunung Merbabu-Wisata Alam Greden.
- Di Bali terdapat lima lokasi kunjungan kerja yaitu desa Wanagiri untuk mengelola wisata ala, lalu Bali Zoo yang merupakan tempat penangkaran hewan, lokais Penangkar burung yang dilindungi serta penangkar burung jalak Bali.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)