Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia.

Tanggal Rapat: 26 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirut Kereta Cepat Indonesia

Pada tanggal 26 Maret 2019 Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia untuk membahas pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemy Fraksi Gerindra dapil NTT 2 pada pukul 10:50 WIB rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Fary mengatakan bahwa focus kali ini akan membahas pengoprasian LRT dan MRT di Jakarta, evaluasi penyelenggaraan LRT di Palembang dan evaluasi pembangunan dan penyelesaian jalur rel kereta api. Masih belum optimalnya penempatan dari jumah penumpang menjadi persoalan dengan integritas dalam sistem trasportasi dengan adanya kejadian anjloknya kereta api yang kemarin , Fary menanyakan apakah adanya kendala dari anggaran yang sudah diberikan agar memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Perkeretaapian
  • Kondisi saat ini, yaitu: (i) panjang jaringan KA di wilayah Sumatera, jalur KA yang beroperasi ± 1.872,78 Km dan jalur Non-aktif ± 628 Km. (ii) panjang jaringan KA di wilayah Jawa, jalur KA yang beroperasi ± 4.131,71 Km dan Jalur Non-aktif ± 1.862,51 Km. (iii) di wilayah Sulawesi saat ini telah terbangun jaringan KA sepanjang ± 45 Km sebagai bagian dan Trans Sulawesi.
  • Jumlah angkutan penumpang pada tahun 2018 ±422.332.287 Pnp, dan jumlah angkutan barang pada tahun 2018 ±45.263.000 Ton.
  • MRT Jakarta koridor Utara-Selatn sepanjang ±24,7 Km terdiri dai fase I Lebak Bulus-Bunderan HI (15,7 Km) dan fase II Bunderan HI-Jakarta Kota –Kampung Bandan (9 Km). MRT Jakarta Utara-Selatan fase I yang telah beroperasi terdoro dari I konstruksi elevated sepanjanjang 9,8 Km dan underground
    sepanjang 5,9 Km.
  • Nilai manfaat pembangunan, peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, mengurangi kepadatan lalu lintas melalui perpindahan moda , dan mewujudkan alternatif transportasi yang modern dan ramah lingkungan. Penanggungjawab proyek DJKA Kemenhub (Executing Agency), Pemprov DKI Jakarta (Implementing Agency), PT MRT Jakarta (Sub-Implementing Agency).
  • Pembiayaan MRT Jakarta koridor Utara – Selatan fase I, seumber pembiayaan dari LOAN JICA (Japan International Cooperation Agency) besaran biaya Rp.13.776.070.000.000, dan kewajiban pembayaran pemerintah pusat sebesar Rp. 6.750.260.000.000 dan pembayaran pemerintah pusat sebesar Rp.7.025.810.000.000. dan lingkung pekerjaanya, kajian perentanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar/ Jalur KA/ Track, penyediaan rolling stock, sistem persinyalan/ operasi, fasilitas-fasilitas lainnya, dan supervise/pengawasan proyek.
  • Jam operasi MRT dari pukul 06.00 – 22.00 pada weekday dan 06.00 – 23.00 pada weekend.
  • Progres LRT paada tanggal 15 Maret 2019 sudah mencapai 59,41%. Luas wilayah yang sudah dicapai di daerah Jakarta Timur seluas 2.684 m², Jakarta Selatan seluas 5.870 m², depok seluas 4.369 m², Kota Bekasi seluas 4.290 m² dan Kabupaten Bekasi luas 117.525 m².
  • Operasional LRT Sumatera Selatan, (i) panjang trase stasiun bandara - stasiun DJKA 23,4 Km (13 Stasiun), (ii) waktu operasional pukul 04.48 – 18.59 WIB, headway tercepat 24 menit , headway terlama 48 menit, dan waktu tempuh 60 menit. (iii) jumlah perjalanan selama 1 hari sebanyak 52 perjalanan, dan 6 trainset beroperasi/hari. (iv) biaya tarif dari, Stasiun bandara SMB II – Stasiun DJKA Rp. 10.000, Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 5.000, dan Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 2.000. integrasi antar moda Trans Musi dan DAMRI.
  • Operasional normal LRT Sumatera Selatan pada akhir Mei 2019, (i) panjang trase stasiun bandara - stasiun DIKA 23,4 Km (13 stasiun). (ii) waktu operasi pukul 04.00 – 22.20 WIB, headway 24 menit, dan waktu tempuh 42 menit. (iii) jumlah perjalanan 1 hari sebanyak 108 perjalanan, dan 6 trainset beroperasi/hari, dan 2 trainset cadangan. (iv) biaya tariff dari, Stasiun bandara SMB II – Stasiun DJKA Rp. 10.000, Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 5.000, dan Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 2.000. integrasi antar moda trans musi dan DAMRI.
  • Masyarakat Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya sudah menggunakan dengan LRT.
  • pengelolaan penggunaan LRT, Jangka Pendek 2019-2020 belum adanya perubahan kebijakan. subsidi keperintisan tetap diberikan oleh pemerintah pusat mengingat biaya operasi masih lebih besar dari pendapatan tariff, asel masih dalam status kontruksi dalam project dimana kontrak pembangunan selesai pada bulan Mei 2019 dengan masa pemeliharaan hingga bulan Mei 2020, dan dilakukan upaya peningkatan jumlah penumpang, penataan trayek angkutan umum LRT sebagai Trunk Line, BRT dan angkutan umum sebagai feeder, penetapan tariff angkutan umum terintegrasi dan upaya sosialisasi terhadap masyarakat.
  • Pengelolaan penggunaan LRT, Jangka Menengah 2020-2023 perbaikan integrasi antarmoda. Subsidi keperintisan tetap diberikan oleh pemerintah pusat, namun pendapatan Non-Care mulai tumbuh sebagai pengurangan terhadap operasional, penyediaan fasilitas park dan ride, dan perbaikan fasilitas integrasi, perbaikan halte, penerapan sistem tiket elektronik pada angkutan terintegrasi LRT, dan penyediaan fasilitas naik turun, penyebrangan, dan penjadwalan angkutan umum terintegrasi.
  • Pengelolaan penggunaan LRT, Jangka Panjang 2023-2047 perbaikan integrasi antarmoda serta pengimbangan TOD. Perbaikan integrasi antarmoda serta pengembangan TOD sampai radius 1 Km di setiap stasiun.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Menargetkan pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 Km´sp . dan program RENSTRA, untuk peningkatan konektivitas dan kapasitas dengan target pembangunan jalur KA 1.349 Km´sp (Reviu RESTRA), Peningkatan pelayanan dengan target jumlah pelayanan keperintisan 9 lintasan dan jumlah penumpang PSO, dan Peningkatan keselamatan dengan target penurunan ratio kecelakan menuju zero accident.
  • Pembangunan jalur kereta api di Papua adanya jalur khusu Freeport dengan 26 Km.
  • Dalam harga tariff bagaimana pemerintah bisa mengendalikan tarif ekonomi dan ekonomi, Dirjen Perkeretaapin dalam mengenai tariff sedang melakukan pengkajian.

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
  • Kondisi makro di Jabodetaek total populasinya sudah mencapai 34.555.988 dan luas Jabodetabek 6.399,70 Km.
  • Dalam Perpres No 55 tahun 2018 adanya rencana induk transportasi Jabodetabek indikator kinerja, dengan adanya ganjil genap sekarang masyarakat menjadi menggunakan trasportasi umum.
  • Terkait dengan akses jalan kaki ke angkutan umum maximal 500 M karena jika akses dalan kaki lebih dari 500 M akan menimbulkan pengguna akan menggunakan lagi trasortasi pribadi yang mereka akan guakan. Sehingga disetiap stasiun MRT dhubungkan dengan jalur busway maupun transportasi yang lainnya.
  • Kepala BPTJ meminta untuk pemerintah perlu adanya percepatan pembangunan barat dan timur. MRT Jakarta sudah sesuai dengan implementasi Perpes No 55 tahun 2018, MRT akan terintegrasi dengan moda angkutan umum 7 rute untuk transjakarta, pelayanan bus akan bertmabh sebanyak 50 unit, KRL 1,1 juta penumpang setiap harinya dan angkutan berbasis online seperti grab dan gojek.
  • Pada stasiun tugu sudah mengoprasikan aplikasi dengan menggunakan grab now untuk menghindari dari semeraut antara driver mencari costumer, sehingga pengguna bisa memesan dari stsiun sebelumnya.
  • BPTJ sudah bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan menggunakan satu kartu transportasi bisa digunakan untuk moda trasnportasi lainnya sehingga untuk mempermudah seperti pembayaran Toll, pembayaran parker, pembayaran retail, dan pembayaran angkutan umum perkotaan lainnya.
  • Total investasi 600 T alokasi anggaran dari APBN, APBD, dan swasta. Dan pendanaan yang paling besar dari pihak swasta sekitar 75%

Dirut Kereta Cepat Indonesia
  • KCI hanya sebagai pelaku yang menjalankan saja, dengan meningkatnya pengguna dari 5 tahun lalu sudah adanya peningkatan yang signifikan sehingga masyarakat dapat meninggalkan trasportasi pribadi yang beralih ke umum.
  • Terkait dengan anjloknya KNKT sedang melakukan pengkajian, kereta api siap meakukan yang terbaik karena kereta apibuka PT tetapi public service.
  • Dalam meyambut persiapan lebaran sudah dilakukannya penjualan tiket kereta api sejak tanggal 25 Februari, pada awal bulan April ini akan mengumumkan tambah tiket kereta api.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Anthon mengatakan masyarakat Indonesia terutama yang di Pulau Jawa sudah tersosialiasi kereta api sanhat tinggi, sehingga pemerintah harus mengadakan sosialiasi dalam pembatasannya kendaraan pribadi.

  • Fary mempertanyakan apakah ada 1 stasiun atau halte yang mempertemukan ini semua, dan jika ingin dari stasiun satu ke stasiun lain harus mengguakan gojek jika menyambung . Fary berharap agar estimasi waktu rute kereta yang akan datang jangna terlalu lama, sebaiknya kedatangan kereta sekitar 5 menit dan berharap jangan hanya membangun saja tetpai untuk menanggulangi kemacetan, fary mengkhawatirkan jika maintenance akan dikurangi sehingga pelayanannya juga akan berkurang.

  • Bambang mengtakan moda transportasi dapat terintegrasi dari dalam moda sendiri, semestinya LRT, MRT, kereta badara dan Commuter Line sebaiknya terhubung antar pusat stasiun. Bambang tidak setuju dengan adanya subsidi LRT yang ada di Palembang, karena jika LRT di Palemang bisa menyambung lintas Kota dan Provinsi mudah diakses trasportasi publik lainnya. Central stasiun seharusnya menjadi ujung tombak dari kereta. Jika ini jalurnya nyambung dengan lain pasti akan ramai. Bambang mengatakan sejak dari awal tidak menyetujui pembangunan MRT dan sangat memperhatinkan dengan depo (gudang kereta tidak dabangun lebih awal.

    Bambang mengatakan intermodal harus tersambung dengan moda lainnya untuk mempermudah akses. Bambang menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju dengan subsidi ini karena hanya untuk masyarakat kalangan atas karena stasiun di sana terpusat di mall, karena tidak adanya terakomodir di wilayah publik, sebaiknya subsidi LRT dari APBD bukan APBN karena tidak disarankan semuanya di seluruh Indonesia dikarenakan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat Palembang saja.

  • Jhoni mengatakan PT. KAI tidak boleh mencari keuntungan karena jika mau mencari keuntungan serahkan saja ke swasta, jadi tentukan harganya saja tidak boleh memakai batas atas dan batas bawah.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirjen Perkeretaapian
  • LRT Sumatera Selatan harus adanya subsidi transportasi umum lainnya. Saat ini pekerjan gudang kereta masih dalam pekerjaan karena pengoprasian kemarin hanya untuk mengejar event Asian Games.
  • Pada saat weekend memang akan penurunannya pengguna sedangkan di weekdays meningkat 10%.
  • Dirjen perkeretaapian menggunakan konsep subsidi printis bukan subsidi pso, yang dimana subsidi printis merupakan sebagai operator diberikan margin keuntungan sebesar 10%. Dirjen Perkeretaapin membutuhkan subsidi 90 M sampai tahun 2023 untuk LRT Sumatera Selatan.
  • Integrasi antar moda untuk di Jabodetabek membutuhkan pusat stasiun, stasiun manggarai akan menjadi sebagai pusat stasiun yang menghubungkan antara kereta bandara, commuter line dan kereta jarak panjang.

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
  • Sampai saat ini masih ketergantungan dengan pabrik dan akan segera menyampaikan ke Pemprov DKI dalam ganjil genap adanya penurunan 10% setelah selesainya Asian Games.
  • Harus adanya mengtrim driver angkutan umum yang terbaik untuk menghindari dari supir yang ugal-ugalan. Integritas BPTJ akan mengawal yang dimana itu sebgai tugas.

Kesimpulan

  1. Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada
    pemerintah atas peningkatan atas peningkatan pembangunan di sector perkeretapiaan
  2. Komisi 5 DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian
    untuk mengevaluasi secara komprehensif perencanaan pembangunan LRT maupun LRT
    yang telah dioperasikan agar terjadi peningkatan okupansi penumpang sehingga
    biaya operasiona dapat diutupi dan subsidi dapat semakin dikurangi.
  3. Komisi 5 DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapiaan
    untuk segera mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul
    dalam pembangunan LRT agar dapat segera diselesaikan dan bermanfaat bagi
    masyarakat.
  4. Komisi 5 DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian
    dan BPTJ Kementerian Perhubungan untuk melakukan integrasi tiket dan
    infrastruktur LRT, MRT, jalur kereta api, mode trasportasi lain dan fasilitas publik
    lainnya dalam rangka meningkatkan layanan mode transportasi massal.
  5. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan kelembagaan
    dan kewenangan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian
    Perhubungan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan trasportasi Jabodetabek.
  6. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah untuk dapat
    memenuhi kebutuhan IMO (Infrastructure Maintenance Operation) PT. KAI dalam
    meningkatkan keselamatan dan keamanan perkeretaapian.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia ditutup oleh Fary Djemy Fraksi Gerindra dapil NTT 2 pada pukul13.17 WIB.

Untuk membaca rangkaianga livetweet RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia kunjungi, https://chirpstory.com/li/423914

Sumber Ilustrasi : Pantau.com

Wikidpr/Sr

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan