· Visi kami mewujudkan sistem penyiaran nasional yang responsif terhadap perkembangan teknologi penyiaran untuk memperkokoh integrasi nasional, serta membina watak dan jati diri bangsa.

· Perencanaan dan aktualisasi sesuai dengan anggaran kerja. Semua itu yang kami kerjakan sampai
saat ini.

· Mengenai sarana dan prasarana itu di tahun 2016 tidak ada pembelian dan kami fokus pada moda
transportasi.

· SDM KPI Pusat terdiri dari PNS sebanyak 28 orang, dan sebanyak pegawai non PNS sebanyak 227 orang.

· Pada tahun 2019 sampai bulan Juni ada sebanyak 1.081 aduan melalui kanal instagram, 507 aduan melalui kanal twitter, 148 aduan memalui facebook, dan sebanyak 96 aduan tatap muka, atau datang langsung ke kantor KPI.

· Sebelumnya ada 15 lembaga penyaringan hingga saat ini bertambah 1 jaringan jadi ada 16 jaringan stasiun televisi yg diawasi oleh KPI.

· Sebelumnya dilakukan secara manual, dengan support dari DPR-RI kami bisa meningkatkan
infrastruktur dan sistem pengawasan dengan teknologi informasi.

· Data pengaduan masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2016 sekitar 12,369 aduan, sedangkan di tahun2019 ini ada 3,177 aduan. Ini menjadi indikasi kami bahwa KPI sebagai pengawas telah melakukan tugasnya sehingga aduan masyarakat menurun.

· Data pengaduan dari Januari hingga Juni 2019 terbanyak dilaporkan melalui email dan instagram KPI.

· Dalam penggolongan siaran masih terdapat kesalahan dalam masalah kategori umur.

· KPI terus melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam masa tenang dan hari H, KPI juga menyampaikan melalui medsos yang kami punya dalam menyiarkan yang berkaitan dengan Pemilu.

· Selain sanksi KPI juga melakukan apresiasi program siaran tv untuk menunjukkan bahwa stasiun televisi kita mampu menjadi tontonan dan tuntunan,terdapat 8 kategori untuk nominasi program siaran.

· Tahun 2016 kami menyelenggarakan anugerah KPI, ditemukan 30 nomisasi tontonan yang juga
bisa menjadi tuntunan.

· Tahun 2017 kami mencoret juga program infotainment dalam anugerah program, karena kami telah
mendapat beberapa masukan dari masyarakat terkait pencoretan tersebut.

· Tahun 2018 kami juga membuat kategori program siaran dokumenter dalam periode tahun 2016-2019
ini kami melakukan peningkatan dalam sekolah P3SPS.

· Hanya ada satu program siaran yang memenuhi standar religi dan program yang hampir
memenuhi standar KPI adalah “Wisata Budaya”.

· Kami membuat produk regulasi KPI tahun 2017 saat ini kami sudah melakukan uji coba
penyiaran di perbatasan, jadi ada beberapa televisi swasta yang bersiaran
menggunakan format digital.

· Tahun 2018 kami juga membuat pemantauan konten lokal melalui aplikasi, saat ini pemantauan konten lokal dapat dilihat di aplikasi bisa lewat komputer dan sedang dikembangkan agar bisa diakses smartphone.

· Tahun 2018 melakukan pemantauan sistem stasiun jaringan melalui aplikasi yang kita
beri nama SSJ.

· Saat ini kita lihat bahasa daerah hampir punah karena tidak ada yang melafazkannya maka fokus kami meningkatkan program daerah dengan menggunakan bahasa bahasa daerah.

· Kami mempunyai dua data base yang terdiri atas beberapa bagian, Pertama Buku Direktori
Penyiaran. Kedua, Data Base Online.

· Dapat terlihat bahwa apakah dalam suatu daerah kepentingan atau kenyamanan publik dapat
terakomodir kepada lembaga penyiaran.

· Tugas di bidang kelembagaan memang tidak bisa terukur, karena sedikit susah dijelaskan
secara gambling.

· Perlu kami sampaikan ada program unggulan riset yang kami lakukan untuk tujuan memberi
keyakinan pada KPI dan masyarakat bahwa lembaga survei mengenai iklan.

· Program unggulan KPI Pusat, literasi media Juli 2016 - Mei 2019 dengan total jumlah peserta
kurang lebih 2.800 orang, program literasi ini melahirkan kader yang kami sebut kader penyiaran.

· Kami memilki sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dengan total jumlah peserta bulan Agustus 2016-Juli 2019 adalah kurang lebih 1.068 orang.

· Pada tahun 2017 kami melakukan MOU dengan 5 instansi negara, kemudian tahun 2018 sebanyak
18 instansi negara, dan tahun 2019 sebanyak 5 instansi negara.

· KPI periode ini kita mengadakan acara forum akademik, melakukan FGD antara KPI dengan KICC,
dengan menghadirkan 30 anggota IBRAF.

· Ketua KPI secara aklamasi dinobatkan kembali menjadi presiden IBRAF sebagai bentuk apresiasi seluruh anggota IBRAF pada posisi Ketua KPI persoalan yang saat ini belum tuntas adalah masalah anggaran, kita selalu bermasalah dengan KPID.

· Persoalan di KPI yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah soal anggaran di KPID. Kami juga pamit dengan para anggota komisi 1, karena saat ini tanggal tanggal terkahir kami menjadi komisioner KPI Pusat.

· Realisasi belanja pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp49.627.944.433 atau 97,19 % dari
pagu anggaran belanja sebesar 51.060.282.000.

· Realisasi belanja pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.654.585.449 atau 98,59 % dari
pagu anggaran belanja sebesar 51.381.082.000.

· Realisasi belanja pada 10 Juli 2019 adalah sebesar Rp26.729.967.738 atau 49,93 % dari pagu
anggaran belanja sebesar 53.534.130.000.