Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Kinerja Periode 2015-2019 - RDP Komisi 1 dengan Lembaga Sensor Film
Tanggal Rapat: 4 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 13 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Lembaga Sensor Film
Pada 4 November 2019, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Sensor Film (LSF) tentang laporan kinerja periode 2015-2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Meutya Viada Hafid dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10:25 WIB.
Sebagai pengantar rapat, Meutya mengemukakan bahwa Komisi 1 DPR-RI belum menerima daftar nama calon LSF, sebagai bahan pertimbangan Komisi 1 DPR-RI, serta meminta laporan kinerja yang sudah dilakukan LSF periode 2015-2019.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Lembaga Sensor Film
- Ketua LSF, Ahmad Yani, memperkenalkan anggota LSF yang berjumlah 17 orang sesuai dengan undang-undang, tetapi terdapat satu orang berhalangan hadir saat sumpah pelantikan sehingga saat ini berjumlah 16 orang.
- Ahmad Yani menjelaskan dasar hukum LSF Periode 2015-2019. Dasar hukum LSF periode 2015 -2019 adalah UU No. 33 th 2009 tentang perfilman, PP No.18 th 2014 tentang LSF, Permendikbud No. 15 th 2019 tentang pedoman dan kriteria penyensoran, Penggolongan usia penonton serta penarikan film dan iklan film dari peredaran.
- Paradigma baru LSF bukan hanya menyensor, tetapi ikut serta membangun perfilman nasional dan literasi perfilman.
- Paradagima baru sensor film ini mewarnai pada saat rekrutment SDM, struktur organisasi dan kultur kerja LSF.
- LSF saat ini menggunakan istilah ‘asumsi’ bukan ‘target’ karena keberadaan film tidak membuat film tersebut berada di tangan LSF tetapi di luar LSF pun terdapat keberadaan.
- Asumsi dan realisasi film serta iklan film yang disensor selama periode 2015-2019 ini menunjukkan data grafik yang disensor naik turun dari tahun ke tahun. Ahmad Yani berharap dalam dua bulan akan tergambarkan secara utuh.
- Berdasarkan media penayangan, televisi termasuk paling banyak disensor. Ahmad Yani mengatakan, LSF tidak semuanya bersifat film, tetapi ada talkshow dan penayangan yang ditunjukkan kepada publik.
- Sementara, Palwa adalah yang diperjualbelikan dan disewakan seperti lagu atau contoh konkret nya seperti di Jawa Timur itu Ludruk.
- Terdapat empat kualifikasi sensor kelayakan dan ketetapan kualifikasi usia, yakni semua umur, remaja 13 tahun ke atas, dewasa 17 tahun ke atas dan dewasa 21 tahun ke atas.
- Berdasarkan data asal produksi, produksi film dan iklan film mayoritas berada dari dalam negeri.
- Berdasarkan data penerimaan tarif sensor (bukan PNBP), pada tahun 2015 sebesar Rp3,1M , pada tahun 2016 sebesar Rp3,6M , pada tahun 2017 sebesar Rp3,1M , Pada tahun 2018 sebesar Rp3,3M dan pada tahun 2019 sebesar Rp2,8M.
- Ahmad Yani menjelaskan penyusunan peraturan baru Lembaga Sensor Film diantaranya PP Sanksi Administrarif, PP LSF tentang Kode Etik Anggota Tenaga Sensor, Peraturan LSF pemantauan hasil sensor
dan lain sebagainya. - LSF mengadakan pelaksanaan dialog dengan pemilik film khususnya para film maker serta mengkomunikasikan hal yang dihadapi oleh masyarakat. Ahmad berharap tidak ada film ditolak sehingga semua film dapat lolos.
- Dalam proses penyensoran terdapat 78 judul film yang pengambilan keputusannya dilaksanakan melalui proses dialog.
- LSF juga memberikan pedoman dan buku-buku yang berhubungan dengan LSF untuk memperingati 100 tahun LSF. Produk penerbitan LSF diantara nya, buku sosialisasi dan kebijakan LSF, buku dasar pemikiran budaya sensor mandiri, buku mengenal sensor mandiri panduan praktisi untuk orang tua dan anak serta lain sebagainya.
- Ahmad Yani menjelaskan tugas LSF adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan LSF juga memerlukan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak.
- LSF juga berkordinasi dan kerja sama antara lembaga seperti kementrian dan lembaga, mitra kerja dan instansi perfilman, pelaku usaha perfilman, pelaku kegiatan perfilman dan kunjungan kerja kelembagaan di Malaysia.
- Ahmad Yani menjelaskan latar belakang budaya sensor mandiri yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dampak globalisasi dan efek konvergensi. Budaya Sensor Mandiri adalah perilaku sadar dan cerdas dalam memilih dan memilah film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan ditonton oleh masyarakat.
- Ahmad juga mengatakan masyarakat tidak cukup memahami hal-hal yang berdampak luar biasa, maka LSF juga berkonsultasi dengan beberapa psikolog untuk anak di bawah umur yang menonton kekerasan dan pornografi.
- Menurut LSF, film juga menjadi alat penetrasi budaya. Di samping fungsi ekonomi dan pendidikan maka LSF mengajak masyarakat untuk menggali film-film terkait dengan film budaya nasional, karena
bangsa yang lemah komitmen budayanya akan mudah dipengaruhi oleh budaya asing. - Belum ada aturan mengenai Netflix dan Iflix, itu merupakan efek konvergensi yang melahirkan e-cinema yang kekosongan regulasi sehingga membuka peredaaran film tanpa sensor. LSF akan terus mengingatkan masyarakat.
- Media streaming dan Youtube, seharusnya mempunyai budaya sensor mandiri sesuai dengan kualifikasi usia.
- Alur pikir budaya sensor mandiri dilakukan dengan lembaga terkait film maker, masyarakat dengan literasi film melalui cara memahami kondisi saat ini dengan metode literasi media, ceramah, workshop, dan mendorong kalangan film maker dengan membuat penghargaan.
- Berdasarkan data, kunjungan masyarakat ke LSF yang paling banyak adalah perguruan tinggi dan memberi penghargaan kepada masyarakat perfilman.
- Perayaan 100 tahun sensor film pada tahun 2016 adalah ajakan sensor mandiri sebagai bentuk kepribadian bangsa.
- LSF melakukan sosialisasi budaya sensor mandiri dengan tagline MMT (Memilah, Memilih Tontonan).
- LSF mempunyai isu aktual yang ingin dikomunikasikan seperti Youtube, I-tunes dan sebagainya yang belum mempunyai payung hukum.
- Terdapat perdebatan kualifikasi usia antara LSF dan KPI.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)