Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Tanggal Rapat: 11 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 5 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut Pertamina

Ridwan Hisjam, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 membuka rapat kerja dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina pada 11 Februari 2019 pukul 11.40 WIB

Sebagai pengantar rapat, Ridwan Hisjam mengatakan terjadinya kesalahan seperti royalty terkait dengan batu bara hasil temuan dari BPK: (1) belum adanya SOP untuk pengelolaan pendapatan SDA, blu migas, tarif bagian pemerintah. (2) kesalahan perhitungan royalty batubara 181,32 M. (3) pemerintah tidak laksanakan tarif adjustments tentang tarif tenaga listrik oleh PLN. Ridwan menyampaikan Komisi VII meminta kepada Menteri ESDM untuk menindak lanjuti hasil laporan pemeriksaan keuangan semester I. BNPB menyatakan hingga sampai tanggal 14 Desember 2018 selama satu decade ini tren bencana meningkat, Komisi VII ingintahu kebiajakan mitigasi dan tanggapan darurat migas di daerah yang rawan bencana.

Ridwan menyampaikan berbagai pelaku usaha dan UMKM untuk meminta jaminan ketersediaan gas. Di akhir 2018 baru 300rb sambungan rumah gas, lambatnya pembangunan ini karena pemerintah pusat masih terkendala perizinan pemerintah daerah. Dan Komisi VII ingin mengetahui perkembangan proyek pembangunan gas bumi dalam negeri, karena ada infrastruktur jaringan gas ke 7.800 rumah. Ridwan mengatakan didalam Undang-Undang No 4 tahun 2019 pasal 103 bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pemurnian di dalam negeri. Ridwan menyatakan Komisi VII igin memastikan relaksasi terkait ekspor tidak diberikan dan mengetahui bagaimana proses pembangunan smelter. Hasil dari kunjungan spesifik DPR RI ke bidang geologi di DIY pada tanggal 5-7 Februari yang lalu terkait petingnya badan geologi Kemen ESDM ini. Dan Komisi VII ingin Kemen ESDM menggunakan anggaran untuk menambahkan kantor-kantor badan geologi Kementrian ESDM di Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM

Mentri ESDM mengatakan denganadanya perbaikan SOP makan PNBP menerbitkan naik dari 40 T di 2017 menjadi 50 T di 2018. Dalam mengenai kebijakan penetapan harga Kementerian ESDM sudah memutuskan sesuai rekomendasi dari BPK. Johan menyampaikan untuk prognosa investasi hilir migas 2019 yaitu: (1) pengolahan 519 juta usd. (2) pengangkuta 55 juta usd. (3) penyimpanan 21 juta usd. (4) niaga 10 juta usd. Jonan menyampaikan progress pembangunan smelter pada Nikel 17, Bauksit 2, Besi 4 dan Mangan berhenti. Dan di tahun 2022 diharapkan ada 57 smelter.

Menteri ESDM mengatakan untuk rekruitmen AUPK DEN periode 2019-2024 terdiri dari 8 posisi terdiri dari 2 akademisi, 2 industri, 1 teknologi, 1 lingkungan hidup dan 2 konsumen. Dalam penetapan formula sudah kami keluarkan JPKP dan JPU yang sesuai dengan kelayakan ekonomi masing-masing dari jenis bahan bakarnya, dan Kementrian ESDM sepakat mengeluarkan inisiatif formula agar disparitas badan usaha diperkirakan agar masyarakat mendapatkan harga BBM yang berkeadilan.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Daryatmo Mardiyanto

    Daryatmo meminta kepada pertamina untuk tidak hanya SPBU tetapi juga ada SPBN, dalam persoalannya pengukuran yang keluar dari tangki SPBN itu adalah tongkat-tongkat panjang sedangkan SPBU menggunakan dengan meteran.

  • Fadel mengatakan tidak nampaknya investasi yang diberikan Kementerian ESDM, masalah ini harus disampaikan ke publik karena agar masyarakat tau. Tinggal 60 hari kita akan mengalami perubahan bsar di pemerintahan, kita disini hanya duduk sebagai penentu kebijakan dan kementerian ESDM sebagai eksekutornya. Anggota sebagai pengatur kebijakan harus berpihak pada rakyat. Fadel megusulkan keijakan gas sebaiknya dikasih ke PGN untuk mengaturya dan mohon kebijakan kepentingan rakyat jadi perhatian agar di daerah tidak ribut.

  • Gandung mengatakan sudah berjanji pada agenda rapat ini untuk menyuarakan badan geologi seperti di DIY dibangun di 3 tempat yaitu Barat, Tengah dan Timur. Nilai anggaran tidak seberapa dibandingkan jika terjadi bencana yang namanya gas LPG 3kg masalahnya tidak selesai-selesai. Gandung mengusulkan gas LPG 3kg diserahkan ke PGN. Gandung mengatakan akan mempersempit lagi pembicaraannya jadi siap tidak siap pertamina mampu atau tidak mampu dalam menangai masalah ini.

  • Gerindra / Ramson Siagian

    Ramson mengatakan jika harga premium saya setuju asalkan sesuai dengan harga pasar. Ramson menanyakan mengenai harga BBM di daerah mana yang belum turun dan apakah harga premium sudah turun. Ramson menyampaikan kekecewaan Komisi VII dengan sikap pak menteri yang tidak mau tanda tangan dalam 1 masa siding. Ramson mengatakan selama masa pak menteri menjabat produsi lifting cenderung turun, eksplorasi dan eksploitasi juga cenderung menurun. Pada saat harga BBM turun 100 tetapi di SPBU tidak adanya premium hanya ada pertalite dan pertamax.

  • Demokrat / Muhammad Nasir

    Nasir mengatakan ingin penjelasan dari Kementrian ESDM terkait dengan harga yang tidak menetap. Nasir mengatakan meminta untuk ditambahkannya terkait gas LPG. Nasir mengatakan harus adnaya breakthrough terkait distribusi gas LPG 3kg dalam disparitas harga tersebut sangat besar dan menimbulkan moral hazard. Nasir menanyakan masalah anggaran subsidi APBN untuk gas LPG 3kg dimana regulasinya berada di Kementerian ESDM atau pertamina. Nasir mengatakan gas LPG 3kg sudah disubsidi tetapi dilapangan gas menjadi langka, kita harus melakukan subsidi untuk orang miskin tetapi dilapangannya orang miskin membeli tidak dengan harga subsidi. Nasir menanyakan terkait pembuatan pangkalan dikutip agen sebesar 50-100 juta dan berapa tabung gas LPG 3kg perh hari yang keluar.

    Nasir mengatakan Hiswana migas yang mengatur regulasi 3kg dengan pangkalan sedengkan pertamina hanya mengatur sampai agen. Nasir menyampaikan ada 1 orang yang memiliki 7 agen ternyata dia sekretaris hiswana migas. Nasir menanyakan hubungan hiswana dengan pertamina.
    Banyaknya SPBU biasa yang tidak menyediakan premium, tetapi SPBU milik direksi pertamina selalu ada premium. Banyaknya direksi di pertamina yang memiliki SPBU , saya sudah melaporkan ini tinggal menunggu tindak lanjutan. Nasir menanyakan terkait biaya listrik yang diisukan tidak naik tetapi masyarakat biasanya bayar 100 ribu menjadi 300 ribu. Nasir mengatakan pernah mengetahu terkait SPBU yang jauh sekali sehingga masyarakat harus menempuh 90 menit untuk ke SPBU, sebaiknya perlu dibangunnya SPBU mini sedangkan adanya pertaminan hanya mengacaukan yang bawah karena dengan harga yang tidak sesuai.

  • Partai Amanat Nasional / Bara Krishna Hasibuan

    Bara mengapresiasi jajaran tetap bekerja walaupun masih ada kekurangannya, dalam bebrgai kunjungan dimanapun mengenai distribusi memang menjadi masalah.

  • Partai Amanat Nasional / Tjatur Sapto Edy

    Tjatur mengatakan di youtube ada tabung listrik ini sangat bagus untuk meningkatkan elektrifikasi ke rumah-rumah yang tidak bis dijangkau kabel PLN. Nelayan sesuai dengan Undang-Undang di atas 30 tidak disubsidi tapi kenyataannya semua kapal dicatat, Tjatur menyampaikan untuk mempermudah orang yang mau masuk ke energy gak bersubsidi. Tjatur meminta untuk beberapa tempat batubara diats 10 sen untuk diriview.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Agus Sulistiyono

    Agus menyampaikan beberapa hal yang beredar di group wa Komisi VII dari biro perencanaan, Agus mengkhawatirkan ketika peresmian kami dikira melakukan kampanye. Agus menyatakan temuan dengan BPK pada semester 1 tidak akan muncul jika langsung tindak lanjut temuan, jika tanpa temuan nanti diakhir tahun akan bisa WTP. Agus mengatakan terkait bencana dan migas, pada saat ke DIY ke BBPPTKG ternyata yang menjadi persoalan erupsi merapi bagaimana cara kita eliminir agar korban sedikit. Agus menyampaikan agar Kementerian ESDM bisa memperhatikan alat-alat di badan geologi. Pada erupsi gunung merapi menjadi berkah untuk masyarakat sekitar mendapat penghasilan pasir.

    Pada Undang-Undang 9/2009 kalo masing-masing IUP punya smelte. Agus mengatakan APBN apakah bisa dirubah, Agus ingin sekali ikut pembahasan di Banggar tetapi bukan dari anggota banggar. Agus menatakan pada saat turun ke daerah pemilihan menemukan desa di Kulon Progo penempatan tiang listrik tidak tepat karena mengambilnya dari kabupaten Magelang. Agus mengusulkan yang mempunya kewenangan ini agar bisa kemunikasikan. Persoalan klasik gas LPG 3kg, adanya gas 3kg subsidi bagi masyarakat miskin tetapi pada faktanya di lapangan penggunaannya 30% bukan orang miskin.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Syaikhul Islam Ali

    Syaikhul mengatakan selama di Komisi VII belum ada konsultasi atau pemberitahuan tertulis terkait dengan wiayah usaha pertambangan.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Farial

    Ahmad mengatakan elektrifikasi listrik sudah dimana-mana tetapi solar cell belum, untuk 6 bulan kedepan batterai habis siapa yang akan mengganti. Banyaknya keluhan tentang gas LPG terutama gas LPG 3kg, ahmad berharap kepada menteri ESDM memiliki sikap yang adil agar Komisi VII bisa mendapatkan LPG yang cukup di daerah pemilihan masing-masing. Ahmad mengatakan belum mengetahui BBM pada saat ini berapa volume yang diminta untuk diberikan subsidi. Ahmad meminta penjelasan Dirjen migas mengenai kontrak-kontrak mana yang akan habis di Indonesia, jangan sampai ada klaim keberhasilan ambil alih padahal kontrak sudah habis.

  • Nasional Demokrat / Kurtubi

    Kurtubi menyatakan ada kegiatan di NTB tidak ada pemberitahuan kepada saya karena berada di daerah pemlihan. Kurtubi meminta klarifikasi terkait masalah itu.

  • Hati Nurani Rakyat / Ferry Kase

    Fery mengklarifikasi dirinya dalam beberapa waktu dipercayai di Banggar. Anggaran yang sudah disepakati mitra Komisi VII sudah diperjuangkan tetapi dari pihak kemenkeu hanya diterima sebagaian. Fery mengatakan sebagai mitra sepakat anggran untuk diperjuangkan. Panja minerba belum ada progress tentang evaluasi perusahaan tambang yang dikasih kesempatan ekspor tapi PNPB dan royalty kurang dan bermasalah pada hukum. Fery mengapresiasi khususnya badan geologi yang sudah melakukan tugas dengan baik terutama di daerah pemilihan saya yang kekurangan air sumur bornya sudah bisa untuk digunakan. Fery mengatakan samapi saat ini pembangunan tangki timbun di NTT belum dibangun dan fery ingin melihat progres pembangunannya seperti apa.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri ESDM

· Menteri ESDM menyampaikan harga premium di pulau Jawa sudah disamakan dengan yang diluar jawa dan sudah menetapkan batas atas dan batas bawah jadi badan usaha tidak boleh menetapkan harga diluar itu.

· Terkait dengan kebencanaan memang berada di daerah yang dikekelingi 68 hunung berapi yang aktif.

· Menteri ESDM mengatakan gas bumi berbeda dengan gas olahan . total konsumsi LPG sekitar 6,9 juta dan Kementerian ESDM akan menguranginya. Harapan dari kami mencapai target ruen 4,7 juta yang harus dikerjakan. Pada jaringan gas nasional yang dibagun APBN sekitar 325 ribu dan yang non APBN sekitar 137 ribu jadi total 463 ribu. Kementerian ESDM berharap sekitar 50 juta rumah tangga ada 10% yang menggunakan jaringan gas sehingga mampu mengurangi impor gas.

· Johan menyampaikan vol yang dtetapkan Komisi VII subsidi kemenkeu dijalankan oleh pertamina.

· Terkait dengan LPG 3kg kementerian ESDM akan melanjutkan secara tertulis. Pertamina menjual yang bersubsidi dan Kementerian ESDM sendiri juga sudah bekerjasama dengan polri untuk menindak penjualan illegal LPG yang 3kg. subsidi LPG bisa kita langsung saja ke masyarakat ada semacam kartu jika kita jual di pangkalan atau dimanapun itu tidak boleh dan bisa diproses hukum

· Peresmian kita mengikuti tetapi sarannya pak nasir itu bagus juga tetapi untuk sambutan diperbolehkan saja .

· Kementerian ESDM mengatakan terkait bencana belakangan ini jadi badan geologi sangat kita butuhkan sekali.

· Smelter yang melanggar kita akan tindak tegas dengan mencabut izinnya dan terkait dengan kenaikan harga yang dirasakan oleh masyarakt sudah sesuai.


Dirut Pertamina

· Dalam penetapan harga yang sampai di masyarakat itu sudah ditetapkan oleh agen-agen dan Pertamina ada proses monitoring dari kita dan Dirjen Migas. Pertamina sudah membagikan call center jika ada yang menemukan harga atau ketersedian yang tidak sesuai

· Terkait dengan pak Ramson katakana nanti akan ditindak lanjuti untuk menyiapkan pasokan yang cukup, karena memang tidak ada kebijakan kita untuk mengosongkan premium di spbu.


Kesimpulan

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM atas tindaklanjut temuan BPK RI hasil pemeriksaan semester 2 2018 dengan melakukan tindakan berupa (1) pembuatan SOP pengelolaan piutang dan pencatatan PNBP di Dirjen Minerba; (2) pembentukan tasforce peningkatan penatausahaan pendapatan dan piutang bukan pajak di lingkungan Ditjen Minerba; (3) koordinasi dan rekonsilasi antar
direktorat, pemerintah provinsi dan perusahaan untuk meningkatkan keandalan database wajib bayar PNPB; (4) telah melakukan peneguran terhadap direktur bina program untuk lebih cermat dalam pengelolaan informasi database perusahaan; (5) telah dibuat aplikasi pengelolaan piutang online melalui sistem informasi piutang PNBP; (6) telah diterbitkan 12 SOP terkait dengan pengelolaan PNPB lemigas; (7) penyelesaian kekurangan pembayaran royalty dan dana hasil produksi batubara dengan menyetor Rp. 71.7 M dan US 669.08 ke kas Negara, sedangkan saldo kurang bayar sebesar Rp.109.6 M telah diterbitkan surat taguhan II; (8) terkait dengan kepatuhan telah disetorkan jaminan pelaksanaan PLTMH Kaltara II Rp. 53.2 Juta ke kas Negara dan Rp. 287.7 Juta ke PUPN dan jaminan uang muga jaragas Kab Penukal Arab Lematang Liir TA 2017 telah disetorkan sebesar Rp.1949 Juta ke kas Negara.

2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI terkait kebijakan mitigasi dan tanggap darurat bidang energy untuk daerah rawan bencana melalui kesiapsiagaan dan penataan ruang berbasis kebencanaan geologi, strategi percepatan mitigasi, bisnis proses mitigasi dan pembuatan tim ESDM siaga bencana.

3. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk lebih cermat dalam melakukan tata kelola gas bumi di sector hulu dan hilir agar diwujudkan alokasi gas yang berkeadilan dan harga gas yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

4. Komisi VII DPR RI medesak menteri ESDM RI untuk memperkuat infrastruktur dan pasokan gas bumi dengan memberi peran kepada PT PGN Tbk sebagai Sub Holding Gas melalui penugasan dari Kementerian ESDM RI untuk membuat jaringan gas, pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi dan LNG, sehingga pemanfaatan gas bumi di Indonesia lebih optimal dan menjamin rasa keadilan.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM dan PT Pertamina (Persero) agar LPG 3kg dapat dijual di agen pangkalan yang berizin jika terjadi pelanggaran maka pertamina mencabut izin dan melaporkannya ke penegakan hukum, serta PT Pertamina (Persero) memutuskan hubungan kerja dengan Hismawa Migas.

6. Komisi VII DPR RI mendesak ESDM RI melakukan langkah strategis dan teknis untuk percepatan pembangunan dan realisasi investasi smelter dan industry hilir yang memanfaatkan output dari smelter dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan nilai tambah mineral.

7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM bagi perusahaan tambang yang mendapatkan izin ekspor mineral tetapi belum juga menyelesaikan kewajiban membangun smelter, izin ekspornya direkomendasikan dicabut

8. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM terkait dengan seleksi anggota DEN 2019-2024 dan selanjutnya akan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pada masa siding berikutnya.

9. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyan dari Pimpinan dna Anggota Komisi VII DPR RI untuk disampaikan paling lambat tanggal 19 Februari 2019.

Penutup

Ridwan Hisjam, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 menutup Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina pukul 16:40
WIB.

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/418142

Wikidpr/Sr

Ilustrasi dari MineralEnergi.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan