Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Tanggal Rapat: 11 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 5 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut Pertamina

Ridwan Hisjam, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 membuka rapat kerja dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina pada 11 Februari 2019 pukul 11.40 WIB

Sebagai pengantar rapat, Ridwan Hisjam mengatakan terjadinya kesalahan seperti royalty terkait dengan batu bara hasil temuan dari BPK: (1) belum adanya SOP untuk pengelolaan pendapatan SDA, blu migas, tarif bagian pemerintah. (2) kesalahan perhitungan royalty batubara 181,32 M. (3) pemerintah tidak laksanakan tarif adjustments tentang tarif tenaga listrik oleh PLN. Ridwan menyampaikan Komisi VII meminta kepada Menteri ESDM untuk menindak lanjuti hasil laporan pemeriksaan keuangan semester I. BNPB menyatakan hingga sampai tanggal 14

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM

Mentri ESDM mengatakan denganadanya perbaikan SOP makan PNBP menerbitkan naik dari 40 T di 2017 menjadi 50 T di 2018. Dalam mengenai kebijakan penetapan harga Kementerian ESDM sudah memutuskan sesuai rekomendasi dari BPK. Johan menyampaikan untuk prognosa investasi hilir migas 2019 yaitu: (1) pengolahan 519 juta usd. (2) pengangkuta 55 juta usd. (3) penyimpanan 21 juta usd. (4) niaga 10 juta usd. Jonan menyampaikan progress pembangunan smelter pada Nikel 17, Bauksit 2, Besi 4 dan Mangan berhenti. Dan di tahun 2022 diharapkan ada 57 smelter.

Menteri ESDM mengatakan untuk rekruitmen AUPK DEN periode 2019-2024 terdiri dari 8 posisi terdiri dari 2 akademisi, 2 industri, 1 teknologi, 1 lingkungan hidup dan 2 konsumen. Dalam penetapan formula sudah kami keluarkan JPKP dan JPU yang sesuai dengan kelayakan ekonomi masing-masing dari jenis bahan bakarnya, dan Kementrian ESDM sepakat mengeluarkan inisiatif formula agar disparitas badan usaha diperkirakan agar masyarakat mendapatkan harga BBM yang berkeadilan.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan