Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Progres Izin Pipa Transmisi Gas Bumi – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM.

Tanggal Rapat: 18 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 7 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: PT. Masinton Abadi Sentosa

Pada tanggal 18 Maret 2019 Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM untuk membahas progres izin pipa transmisi gas bumi dan lain-lain.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ridwan Hisjam Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 pada pukul 11.44 WIB rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Ridwan mengatakan badan pengatur BBM dan kegiatan usaha gas bumi, tugas dan fungsi adalah melakukan pengaturan atas penyedian melalui pipa dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Dengan seiring dengan perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk dan infratruktur, pemerintah berkewajiban memastikan kelancaran pendisribusian BBM yang memada. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 67 tahun 2002, badan pengatur dan pendistribusian gas bumi bertugas untuk mengatur dan mengawasi penyedian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa guna untuk menjamin ketersedia n BBM dan gas bumi.

Ridwan berharap untuk diberikan kajianyang komprehensif dan diberikan penjelasan pipa gas bumi dan realisasi kerjanya untuk pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. dan meminta penjelasan badan usaha mana saja yang sudah berjalan dengan baik dan yang bermasalah. Ridwan meminta penjelasan terkait dengan progres izin pipa transmisi gas bumi, wilayah gas bumi serta realisasi pekerjaan BPH Migas sampai dengan tahun 2019, mengingat produksi gas bumi dalam negeri terus meningkat.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas
  • Sesuai dengan UU Migas No. 22 tahun 2001, tugas kami melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian melalui pipa agar ketersedian BBM tetap terjaga. Dan dalam pengawasan tersebut dilakukan atas hilir yang diterbitkan Kementerian ESDM selain itu, BPH Migas melakukan penarikan usaha terhadap badan usaha.
  • Ada 133 badan usaha niaga BMM dan 22 badan usaha niaga gas bumi. Pada tahun 2018 penerimaaan iuran BBM dan gas bumi sebesar 1,325 T meningkat 17 dari tahun 2017.
  • BPH Migas dalam melakukan pengawasan melalu verifikasi serta bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Berdasarkan verifikasi terdapat 43 badan usaha yang terdiri dari 41 badan usaha BBM serta 2 di bidang gas bumi. 43 perusahaan tersebut tidak pernah hadir dalam acara rekonsilasi yang dilaksanakan oleh BPH Migas.
  • Pada tahun 2016 hingga sekarang ini, hasil daripengawasan telah melakukan penyelamatan terhadap 6 juta liter BBM (72 M). sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001, BPH Migas meakukan pengaturan premium di wilayah Jamail dan Non Jamail.
  • Dalam rangka meningkatan gas bumi di NKRI, sudah terdapat 85 ruas yang dimiliki 13 badan usaha dan 29 badan usaha niaga gas bumi.
  • Jumlah badan usaha yang masih aktif di niaga gas bumi. 23 bergerak di sector niaga, 7 di bidang pengangkutan dan 3 bergerak di bidang niagar dan pengangkutan.
  • Pada UU Migas No.22 tahun 2001, tugas dan fungsi BPH Migas sebagai berikut: Fungsi BPH Migas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyedian dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersedian air dan bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
    Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. dan Tugas
    BPH Migas , mengatur dan menetapkan ketersedian dn distribusi BBM, Mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi, mengatur dan
    menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil,
  • Peran BPH Migas terhadap badan usaha pada bidang kegiatan usaha hilir migas. (i) Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. (ii) Ditjen Migas KESDM, pembinaan terhdap kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
  • BPH Migas hanya mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan, dan tugas lainnya adalah penarikan iuran. 1,35 T dari penarikan iuran usaha badan usaha setiap tahunnya dan jika tidak membayar iuaran akan dikenakan sanksi hingga penarikan izin usaha.
  • Badan usaha pemegang izin usaha pada bidang BBM dan Gas Bumi. (i) Bidang BBM, 164 Niaga Umum, 3 Niaga terbatas, 13 Pengelolaan hasil olahan, 41 Tidak pernah hadir verifikasi dan rekonsilasi iuran, 160 Melakukan pembayaran iuran, dan 25 tidak melakukan pembayaran iuran. (ii) Bidang Gas Bumi, 22 Niaga, 6 Pengangkatan, 6 Niaga dan pengangkatan, 2 tidak pernah hadir verifikasi dan rekonsilasi iuran, 33 Melakukan pembayaran iuran, dan 2 tidak melakukan pembayara iuran.
  • 41 badan usaha yang tidak hadir verifikasi dan 25 badan usah yang tidak membayar iuran.

PT. Masinton Abadi Sentosa

Tidak ada pemaparan


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Golkar / Ridwan Hisjam

    Ridwan mengatakan BPH Migas dan Kemeterian ini berbeda dan PT. Masinton ini mendapat izin dari Dirjen ESDM sedangkan yang diawasi oleh BPH Migas ini volumenya. Ridwan mengatakan PT. Masinton tidak menghargai BPH Migas mereka hanya melaporkan ke Kementeriannya saja sementara pemanggilan dari BPH Migas ini tidak dihadari. Ridwan mengatakan PT. Masinton ini merupakan komisaris bukan direksi jadi jangan asal bicari, karena kalau anda memberikan pernyataan yang tidak benar dapat dikenai sanksi pidani. Ridwan mengusulkan rapat ditunda pelaksanaan setelah raker dengan Kementerian ESDM, dan Ridwan meminta untuk BPH Migas dapat memverifikasi datanya dengan jelas. Kita juga akan menghadirkan pada direktur perusahaan ke dalam rapat dan harus dihadiri langsung oleh Direktur Perusahaan yang bersangkutan agar dapat memberikan keterangan dengan jelas.

  • Gandung meminta data yang jelas, dikarenakan yang dikatakan oleh PT. Masinton Abadi Sentosa tidak pernah hadir dalam verifikasi BPH Migas namun BPH Migas mengatakan perusahaan tidak pernah datang agar semuanya jelas. Gandung menyetujui untuk ditunda rapatnya, tetapi Gandung menanyakan perusahan yang tidak terverifikasi dan tidak membayar iuran ada yang datang selain PT. Masinton.

  • Gerindra / Ramson Siagian

    Ramson meminta untuk memanggil Kementerian ESDM, karena dalam hal ini mereka yang akan mengeluarkan izinnya. Ramson mempertanyakan badan usaha kegiatannya
    apa dan jika tidak ada untuk apa badan usaha ini. Ramson mengatakan BPH Migas ini dibentuk atas amanat UU, jadi dapat kita sumsikan apa yang dilaporkan oleh BPH Migas ini benar. Tetapi sekarng ini kami meminta BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk bersikap tegas, banyak kebijakan Kementerian ESDM yang tidak jelas.

  • Demokrat / Muhammad Nasir

    Nasir mengatakan tidak menerima bahan dan diberikan terlebih dahulu kepada anggota, dan meminta untuk menayangkan materinya agar semuanya bisa melihat. Nasir meminta penjelasan dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas dan temuan yang diperoleh dan jika mereka masih memiliki izin. Nasir mengatakan regulasi pengawasan tidak jelas dan jika tidak bisa dijelaskan sebaiknya dihapus saja anggaran untuk pengawasan dan pada saat ini Dirut Pertamina tidak hadir jika jarang hadir kami mengusulkan untuk Dirut Pertamina sebaiknya mundur saja.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Tamsil Linrung

    Tamsil mengatakan jika badan usaha yang tidak terverifikasi tetapi membayar iuran, apa dasarnya. Permasalahan yang harus kita soroti saat ini adalah kenapa Kementerian ESDM tetap memberikan perizinan akan menimbulkan kekhawatiran ada mekanisme lain dalam hal ini harus segera diselesaikan setiap permasalaha. Tidak bisa langsung menjustifikasi yang salah dan itu harus dicari sumber masalahnya.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas
  • BPH Migas mengatakan sudah memberikan bahan dan akan memaparkan materinya.
  • Dalam melakukan pengawasan yaitu kepada badan usaha akan verifikasi uji lapangan dan akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Dan adnya 40-an badan usaha yang kami panggil dan dalam verifikasi tidak pernah hadir.
  • Pada saat verifikasi ke lapangan, tidak ditemukan kantornya dan kamimengusulkan untuk dicabut izinnya dan dengan tegas Pak Menteri mencabut izin kepada badan usha yang tidak pernah verifikasi dan tidak pernah iuran.
  • Data yang kami keluarkan adalah data hasil mengundang yang tidak pernah hadir verifikasi. Dan perusahan-perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki izin niaga umum dari Kementerian ESDM dan mereka menjual BBM non subsidi.
  • BPH Migas dan Kementerian ini berbeda PT. Masinton ini mendapat izin dari Dirjen ESDM, Sedangkan yang diawasi oleh BPH Migas.
  • BPH Migas terdiri dari 300-an pegawai. Golongan Eselon III melakukan pengawasan dibawah sumpah, jadi tidak bisa diragukan lagi integritasnya para PNS pegawai migas.
  • Dulu penggunaan PNPB BPH ini sebanyak 62%, namun pada saat ini jumlahnya disah diubah.

PT. Masinton Abadi Sentosa
  • PT. Masinton mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh BPH itu data kapan, karena kami sudah melakukan perpanjangan izin pada Desember 2018 dan kami sudah melakukan verifikasi.
  • PT. Masinton tidak pernah diundang ke BPH Migas, tetapi kamu selalu hadir dalam acara verifikasi rekonsillasi. PT. Masinton beum pernah datang dalam verifikasi BPH Migas tetapi dalam undangan per 4 bulan atau triwulan kami selalu datang.

Kesimpulan

Komisi 7 DPR RI sepakat untuk menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Dan RDPU dengan Direktur Utama Perusahaan-Perusahaan Niaga Gas dan BBM dan akan diagendakan kembali yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM ditutup oleh Ridwan Hisjam Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 pada pukul 12:50 WIB.

Untuk membaca rangkain livetweet RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM kunjungi, https://chirpstory.com/li/423014

Sumber Ilustrasi : Merdeka.com

Wikidpr/Sr

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan