Rangkuman Terkait
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua
- Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri
- Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
- Program Prioritas Pembangunan – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
- Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Konawe Selatan dan Perwakilan Kota Raha
- Pergeseran Anggaran Kementerian Dalam Negeri - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI
- Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Rencana Strategis 2020-2024 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- Program Strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2019 - 2024 - Komisi 2 Raker dengan Menteri PAN-RB
- Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - Komisi 2 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kabupaten Agam
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - RDPU Komisi 2 dengan dengan Bupati Nabire, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan DOB Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
- Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertahanan Nasional Kedepan - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertahanan Nasional
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Strategis TA 2020-2024 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI
Tanggal Rapat: 2 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 4 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ketua Ombudsman RI
Pada 2 Desember 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI membahas Rencana Strategis TA 2020-2024 dan Isu-Isu Aktual. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh M Arwani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jawa Tengah 3 pada Pukul 10:05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Ombudsman RI
- Genetika legislatif dalam tubuh Ombudsman : Fungsi pengawasan, bukan eksekusi atau vonis; Rezim pengaruh, bukan sanksi; Produk akhir berupa rekomendasi; Hak imunitas dalam melaksanakan tugas; Menganut stelsel aktif.
- Ombudsman dibentuk dengan tujuan: Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efesien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari KKN; Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek - praktek maladministrasi, diskriminasi dan KKN; Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
- Visi Ombudsman Tahun 2020-2024 adalah pengawasan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan, sedangkan misinya adalah memperkuat kelembagaan; meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI; mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Kekuatan Ombudsman RI adalah kanal/saluran partisipasi publik (pengaduan) resmi milik negara yang mempunyai kewenangan sangat kuat; Bagian Ombudsman Internasional; Tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman RI sangat luas; adanya perwakilan di provinsi; SDM; Pengelolaan keuangan makin membaik.
- Kelemahan Ombudsman RI adalah belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman RI; pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman RI yang meningkat di pusat dan 34 perwakilan belum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai; dukungan sarana dan prasarana baik di pusat dan perwakilan yang masih belum memadai; belum adanya grand design pengembangan dan pelatihan SDM Ombudsman RI; belum optimalnya kehadiran Ombudsman RI melayani masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang Ombudsman.
- Peluang yang dimiliki Ombudsman adalah UU 23/2004 memberi penguatan kewenangan Ombudsman RI dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; hasil survei yang menunjukkan kualitas pelayanan publik yang masih rendah; penerapan standar pelayanan minimum (SPM) di beberapa instansi mendorong Ombudsman RI untuk melakukan monitoring dan memfasilitasi; harapan/ekspektasi masyarakat terhadap peran ombudsman sangat tinggi; dorongan komisi 2 kepada Ombusman, keinginan lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan kerjasama; publikasi kinerja Ombudsman semakin meluas; tingkat kepatuhan K/L/D menjadi salah satu indikator kinerja yang digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- Ancaman Ombudsman RI adalah rendahnya pemahaman masyarakat atas hak dalam pelayanan publik; tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat, tepat, dan memuaskan; penyelenggara pelayanan publik yang masih resisten terhadap keberadaan Ombudsman; tindak lanjut terlapor terhadap rekomendasi atau mediasi pelayanan publik belum optimal; rendahnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.
- Strategi dalam peningkatan sistem pengawasan publik adalah percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat; penguatan kelembagaan; peningkatan mekanisme kerja pencegahan maladministrasi; pengembangan jaringan pengawasan pelayanan publik; melakukan monitoring pelaksanaan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; peningkatan kualitas laporan hasil pemeriksaan; penjaminan dan pengendalian mutu terhadap kualitas produk dan tahapan penyelesaian laporan serta pencegahan maladministrasi.
- Strategi peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pengembangan SDM adalah pengembangan SDM melalui kegiatan - kegiatan penguatan kapsitas baik asisten maupun ASN; pemenuhan jumlah asisten baik di pusat maupun 34 perwakilan yang harus dipenuhi sesuai dengan beban kerja tugas dan fungsi yang dimiliki; pengembangan infrastruktur kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung efektifitas dan efesiensi pelaksanaan seluruh kegiatan; pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas - tugas pengawasan melalui pengembangan aplikasi dan database.
- Topik kluster utama yang menjadi fokus Ombudsman RI adalah penegakan hukum, ekonomi dan sosial budaya.
- Produk Keluaran Ombudsman RI anatra lain Ringkasan verifikasi laporan, Konsultasi pelayanan publik, Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP), Rekomendasi, Berita acara hasil mediasi/konsilisasi, Putusan adjukasi khusus, Laporan monitoring pelaksanaan rekomendasi, Laporan monitoring pelaksaan LAHP, Laporan monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi/konsiliasi, Saran, Laporan informasi, Laporan inisiatif, Hasil deteksi, Hasil analisis, Perlakuan pelaksanaan saran (treatment), dan Policy brief.
- Ada 174 Ombudsman, Indonesia bersama Thailand menjadi pemerkasa Southeast Asia Ombudsman Forum.
- Realisasi anggaran sampai tanggal 29 November 2019 adalah 88,42% (Rp145.320 miliar dari alokasi anggaran Rp164.353 miliar).
- Total pagu anggaran tahun 2020 adalah Rp166.309.152.000, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp130.552.252.000 dan program pengawasan pelayanan publik sebesar Rp35.756.900.000.
- Memohon dukungan dari Komisi 2 DPR-RI terutama soal anggaran karena Ombudsman sudah memiliki 34 kantor perwakilan di masing - masing provinsi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua
- Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri
- Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
- Program Prioritas Pembangunan – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
- Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Konawe Selatan dan Perwakilan Kota Raha
- Pergeseran Anggaran Kementerian Dalam Negeri - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI
- Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Rencana Strategis 2020-2024 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- Program Strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2019 - 2024 - Komisi 2 Raker dengan Menteri PAN-RB
- Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - Komisi 2 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kabupaten Agam
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - RDPU Komisi 2 dengan dengan Bupati Nabire, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan DOB Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
- Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertahanan Nasional Kedepan - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertahanan Nasional