Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN

Tanggal Rapat: 11 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 26 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT.Kereta Cepat Indonesia China

Pada tanggal 11 Desember 2018, Komisi 6 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Deputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengenai optimalisasi aset BUMN.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Azam Azman pada pukul 15.00 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk
umum.

Sebagai pengantar rapat, Azam menyatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku perekonomian
nasional yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian BUMN
  • Presentase laba rugi BUMN saat ini mencapai 29% per tahun. Secara keseluruhan, total jumlah
    prognosa 2018 adalah Rp 14.100.000.000.000 per tahun. Adapun investasi BUMN
    telah sejalan dengan program infrastruktur, dan dalam tiga tahun terakhir
    selalu mengalami peningkatan.
  • Saat ini BUMN juga telah melakukan pelepasan aset. Adapun alasan dilakukannya pelepasan aset
    adalah sebagai berikut: (i) Adanya kebutuhan penyelesaian restrukturisasi utang, (ii) Kebutuhan untuk memperoleh recurring income, (iii) Umur perekonomian yang semakin lama semakin berkurang.
  • Optimalisasi aset untuk memperoleh income saat ini terjadi di perusahaan Hutama Karya.
  • Mengenai pengoperasian kereta cepat, dana yang dialokasikan untuk pengoperasian kereta
    cepat ini adalah Rp 224.000.000. Pembangunan ini dilakukan tanpa jaminan dari pemerintah.
  • Kereta cepat ini menyerap 1946 pekerja dengan breakdown 558 sejumlah 558, dan tenaga lokal sejumlah 1388.

Direktur Utama PT Jasa Marga


Direktur Utama PT.Kereta Cepat Indonesia China


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Daniel Lumban Tobing

    Daniel menanyakan bagaimana cara pembagian pekerja dalam pembangunan kereta api cepat. Dalam
    rapat, Daniel juga menyampaikan kekecewaanya terkait proyek investasi Jasa Marga di Bekasi. Oleh sebab itu, Daniel mengharapkan agar BUMN dapat memberi penjelasan yang rinci terkait masalah investasi. Karena investasi Jasa Marga merupakan investasi yang mahal.

  • Lili menyoroti masalah kereta api cepat, ia menanyakan mengenai cara perekrutan dan kriteria karyawan
    kereta api cepat yang akan dipilih. Sebab, banyak tenaga asing ditemukan bekerja sebagai buruh kasar dalam pembangunan kereta api cepat ini, dimana seharusnya hal itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Selain itu, Lili juga menanyakan bagaimana rumusan anggaran yang dialokasikan untuk setiap kilometer
    pembuatan jalan.

  • Bowo meminta agar setiap mitra BUMN dapat memberikan laporang keuangan yang jelas dan arus kas
    yang digunakan untuk melunasi utang-utang yang ada.

  • Gerindra / Khilmi

    Khilmi menanyakan apakah kereta cepat Jakarta-Bandung akan transit di setiap stasiun atau dapat
    berangkat langsung.

  • Azam meminta Deputi BUMN untuk menjelaskan secara rinci mana pinjaman yang dijamin
    oleh pemerintah dan mana pinjaman yang tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Untuk Jasa Marga, Azam menyatakan bahwa Jasa Marga harus segera menyerahkan data fisik kepada komisi 6 terkait proses pembangunan dan pembiayaan perusahaanya.

  • Demokrat / Linda Megawati

    Linda menanyakan aset apa saja yang sudah dilepaskan oleh BUMN dalam rangka melakukan optimalisasi
    aset. Mengenai pembangunan kereta api cepat, Linda menanyakan kapan target penyelesaian kereta api cepat Jakarta-Bandung segera diselesaikan. Linda berpendapat bahwa pembangunan kereta cepat ini harus segera diselesaikan untuk mengurangi kemacetan.

  • Partai Amanat Nasional / Nasril Bahar

    Nasril meminta agar semua jawaban yang disampaikan oleh BUMN dapat dipertanggung jawabkan dengan
    benar. Nasril juga menanyakan mengenai pembangunan nfrastruktur dan perumahan yang akan segera di bangun oleh beberapa BUMN. Nasril menyampaikan bahwa hampir seluruh proyek BUMN meninggalkan utang yang beralrut-larut. Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan utang BUMN ini.

  • Partai Amanat Nasional / Mohammad Hatta

    Hatta menyampaikan bahwa PT. Hutama Karya tidak akan cukup jika hanya mengharapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah harus segera membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan performa keuangan Hutama Karya. Hatta menyatakan bahwa Hutama Karya benar-benar membutuhkan alternatif sumber pendanaan lain. Sebab, kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini sangat sulit untuk ditingkatkan.

  • Partai Amanat Nasional / Daeng Muhammad

    Daeng meminta agar BUMN yang hadir dapat menjelaskan anggaran dan pembiayaanya secara rinci. Karena proses pembiayaan pembangunan ini menggunakan uang rakyat, sehingga penggunaanya harus benar-benar efektif.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Muhammad Martri Agoeng

    Martri menyatakan bahwa pengadaan jalan layang dari Sudirman ke Kampung Melayu masih sangat sepi,
    padahal untuk melewati jalan tersebut tidak dipungut biaya sepersenpun. Martri juga menilai bahwa pengadaan jalan layang ini hanya akan berguna untuk mengatasi kemacetan pada hari-hari tertentu saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengatasi kemacetan setiap hari.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian BUMN
  • Saat ini utang yang dibiayai oleh pemerintah adalah utang Perusahaan Listrik Negara (PLN),
    pelunasan utang tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden.


Direktur Utama PT Jasa Marga
  • Total biaya proyek yang digunakan untuk pembangunan jalan tol adalah Rp 14.694.819 .


Direktur Utama PT.Kereta Cepat Indonesia China
  • Pembangunan Kereta Api cepat didanai oleh China dan pembangunan ini tidak mendapat jaminan.
  • Mengenai akses kereta cepat Jakarta-Bandung, ada beberapa kereta yang berangkat langsung dan ada
    beberapa kereta yang harus melalui transit. Jarak tempuh kereta apabila langsung adalah 36 menit, sementara bila transit kereta akan memakan waktu sekitar 44 menit.
  • Kereta api cepat Jakarta-Bandung ini direncanakan akan selesai pada tahun 2021. Adapun total
    capital injection yang ada adalah sejumlah Rp 20.285.858.093 dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 adalah sejumlah 11.461.927.482.885, anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembebasan lahan.

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

1. Komisi VI DPR –RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN agar dalam pekerjaan infrastruktur konstruksi dan perumahan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang terkait lainnya.

2. Komisi VI DPR-RI meminta Kementerian BUMN dan para Direktur Utama BUMN Infrastruktur konstruksi
dan perumahan untuk menyampaikan data secara rinci mengenai nilai utang jangka pendek dan jangka panjang, baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh pemerintah, dengan rencana penggunaan dan realisasinya paling lama sampai tanggal 20 Desember 2018.

3. Komisi VI DPR-RI meminta Kementerian BUMN dan para Direktur utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,
PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menyampaikan data rinci tentang pembiayaan terhadap Kereta Api Cepat paling lambat tanggal
20 Desember 2018 sebagai bahan RDP Komisi VI berikutnya.

4. Komisi VI DPR-RI meminta Kementerian BUMNdan Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk untuk
menyampaikan data secara rinci mengenai inisiatif proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari awal perencanaan, proses pelelangan tender, dan data pengguna jalan tol, paling lambat tanggal 12 Desember 2018 .

5. Komisi VI DPR-RI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk mencari alternatif dalam pembiayaan jalan tol.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Deputi BUMN ditutup oleh Azam Azman pada pukul 18.35 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN, kunjungi https://chirpstory.com/li/412835

Sumber Ilustrasi : Swamedium.com

wikidpr/frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan