Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan PPPK dan Terkait CPNS – Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB

Tanggal Rapat: 18 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 3 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri PAN-RB

Pada tanggal 18 Maret 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB untuk membahas laporan PPPK dan terkait CPNS.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 16:19 WIB rapat dinyatakan terbuka untuk umum

Sebagai pengantar rapat, Herman meminta untuk laporan PPPK dan terkait CPNS dan kami mendapatkan pengaduan guru inpasing, sehingga menurut kami ini juga harus diberikan hal yang sama.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri PAN-RB
  • Peta jalan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) program strategis untuk Perencanaan, Rekruitmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, dan reformasi kesahteraan.
  • RPJM 1 tahun 2005-2009 Good Governance, RPJM 2 tahun 2010-2014 Reformasi Birokrasi, RPJM 3 tahun 2015-2019 Sistem Merit, dan RPJM 4 tahun 2020-2024 Birokrasi Berkelas Dunia.
  • PPPK diatur dalam PP 49 tahun 2019 sebagai bagian dari ASN menurut UU ASN. Kebijaka dalam UU NO.5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN), PP NO.11 tahun 2017 Manajemen PNS, PP NO. 49 tahun 2018 Manajemen PPPK.
  • Peranan PPPK dalam peningkatan kinerja pemerintah, yaitu: Peningkatan kapasitas, Akselerasi, Profesional, Multi level entry, Siap bekerja, dan Fleksibel.
  • Kebijakan seleksi PPPK tahun 2019 sesuai Permen PANRB No.2/2019. Potensi dari pendaftaran PPPK, yaitu: (i) pada Tenaga Honorer (TH) EKS K-II sesuai database BKN, pada Instansi Daerah teridiri dari Guru 135.845, Tenaga Kesehatan/Medis 6.156 dan penyuluh pertanian 1.316. dan pada Kementerian Agama, guru dan dosen 21.063. (ii) Dosen dan tenaga kependidikan pada 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) di Kemenristekdikti, Dosen 1.526 dan Tenaga kependidikan 1.616. (iii) Penyuluh pertanian untuk instansi daerah, berdasarkan SK Menteri Pertanian Dirjen dan/atau MoU antara Kementerian pertanian dengan perda
  • Statistik hasil seleksi PPPK tahun 2019, guru yang memenuhi passing grade sebanyak 34.954, Dosen yang memenuhi passing grade sebanyak 1.392, Tenaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Baru yang memenuhi passing grade sebanyak 1.485, Tenaga kesehatan/Medis yang memenuhi passing grade sebanyak 1.792, dan Penyuluh pertanian yang memenuhi passing grade sebanayak 11.670.
  • Rekapitulasi pengajuan revisi usulan kebutuhan PPPK tahun 2019 dari instansi daerah. Gubernur/Bupati/Wali Kota perlu mengajukan revisi usulan kebutuhan PPPK per kelompok jabatan dengan memperhatikan, ketersedian anggaran, jumlah peserta seleksi yang memenuhi passing grade dan selambatnya pada 11 Maret 2019. Total instansi daerah yang telah seleksi sebanyak 370, total instansi daerah yang menggunakan revisi usulan sebanyak 322, dan total instansi pusat yang telah seleksi 1 Kemenrestekdikti.
  • Hasil diskusi dengan beberapa staff, tentu semua guru inpasing mamiliki hal dan pemerintah akan buka seluas-luasnya di tahun ini akan membuka CPNS walaupun umurnya sudah 35 tahun atau lebih dan nanti akan didiskusikan bagaimana caranya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Sirmadji

    Sirmadji mengatakan jika mengikuti CPNS tidak lolos, bisa mengikuti PPPK dan jika PPPK tidak lolos juga mau tidak mau mereka harus kembali pada honorer.

  • Dadang menanggapi Menteri PANRB tidak semua daerah akan siap menerima penggajiannya, lalu untuk menjadi pertimbangan untuk masuk di K23 tetapi mereka diangkat pun tidak.

  • Firman mengatakan kita bisa sekolah karena guru tetapi kita tidak pernah menghargai jasa-jasanya. Dan samapai kapan mereka harus menunggu terus, sedangkan pemerintah sudah berjanji akan melakukan hal itu.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Herman mengatakan terkit dengan lulusan P1, apakah lulusan P1 yang tidak lolos di tahun 2018 dapat diikutsertakan lagi di SKB 2019. Dukungan sudah dilakukan dan apresiasi sudah dinyatakan dan mudah-mudahan semuanya lancar dari sekaranng.

  • Partai Amanat Nasional / Yandri Susanto

    Yandri memangatakan mereka semua menunggu kejelasan status masing-masing, banyak di daerah saya guru-guru menerima gaji sebesar 100.000 – 200.000 per bulan. Yandri meminta komitmen Menteri Keuangan jika memang mau melaksanakan harus segera dikucurkan dananya.

  • Partai Amanat Nasional / Siti Sarwindah

    Sarwindah menyampaikan ada suatu kasus yang dimana guru SD tenaga honorer yang merupakan lulusan kesehatan, beliau dilarang mengikuti tes CPNS guru karena jurusan S1-nya tidak sesuai. Jadi bagaimana dengan kasus ini apa ada peraturannya seperti itu.

  • Partai Amanat Nasional / Abdul Hakam Naja

    Hakam berharap dengan waktu sisa 6 bulan ini DPR maupun pemerintah bisa menangani permasalahan ini. Hakam mengatakan sudah berusaha untuk mengatasi honorer K2 dengan solus PPPK, tetapi permasalahnnya ini tidak selesai seluruhnya oleh sebab itu dibutuhkan roadmap yang jelas untuk menyelesaikan masalah secara bertahap.

  • Partai Amanat Nasional / Wa Ode Nur Zainab

    Wa Ode mengatakan hal yang sangat memperhatikan di Sulawesi Tenggara banyaknya tenaga-tenaga honorer di Sekolah yang dari awal mereka mengajar sampai mereka meinggal duni statusnya masih sebagai tenaga honorer. Dan adanya masalah-masalah yang menyangkut sertifikasi guru, mereka disyaratakan untuk mengajar selama 24 jam dengan jumlah siswa minimal 20 orang per kelas, kasusu ini ditemukan di daerah Papua dan Sulawesi jumlah siswa sangat sedikir berbeda dengan di Jawa. Hal ini menyebabkan hak-hak keuangan mereka terhambat, Wa Ode menyampaikan untuk persyaratan ini harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Nihayatul Wafiroh

    Nihayatul berharap kepada Menteri PANRB bisa menjabarkan dengan jelas terkait 3% tenaga pendidik yang belum terangkat statusnya, jangan lagi memberi harapan palsu kepada tenaga pendidik. Karena meraka ini datang dari berbagai daerah untuk mewakili kawan-kawan honorer di daerah yang jumlahnya begitu banyak.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri PAN-RB
  • MenPAN menerima usulan terkait menyelesaikan masalah ini dengan berdiskusi antara pemerintah dan DPR.
  • Di Kabupaten Serang guru-guru disana belum diproses karena merea bekerja di sector swasta. Akan tetapi BKN dan BKD akan segera mengevaluasi hal tersebut.
  • Kita perlu mengadakan rapat gabungan dengan Komisi-komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Kita juga akan mengundang menteri-menteri terkait, seperti Mendagri, Menkes, Menkeu dan lain-lain hal ini penting dilakukan agar kita bisa membicarakan masalah ini secara kompherensif.
  • MenPAN sudah berdiskusi dengan Pak Herman jadi pasti akan memperjuangkan ini, jadi yang dibatalkan bukan UU ASN tetapi hanya Permen PAN.
  • Terkait dengan guru yang tidak bisa mengikuti test karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya nanti akan kita bicarakan dengan Mendikbud karena ini terkait dengan Peraturan Mendikbud.
  • MenPAN akan membahas mengenai revolusi 4.0 untuk meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan kinerja Kementerian. Dan terkait dengan P1 yang tidak lolos SKB 2018 mereka bisa mengikuti SKB di tahun 2019, karena pada tahun ini akan menurunkan passing grade hanya formatnya ini yang masih sulit.
  • Pada tahun 2019 MenPAN akan mengrekrut 250.000 tenaga honorer dengan formasi 150.000 PPPK dan 100.000 PNS.

Kesimpulan

  1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan
    Kepegawaian Negara terkait pelaksanaan rekrutmen PPPK 2019 yang berlangsung
    sesuai jadwal dan transparan.
  2. Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian
    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara
    terkait afirmatif rekrutmen P1/TL 2018 yang dilaksanakan pada rekrutmen CPNS
    tahun 2019, dengan memberikan kekhususan untuk langsung mengikuti tahapan
    Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
  3. Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian
    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian
    Negara untuk memberi kesempatan para guru inpassing mengikuti CPNS dan/atau
    PPPK 2019

Penutup

Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB ditutup oleh Herman Khaeron Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 17:41 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB kunjungi, https://chirpstory.com/li/423019

Sumber Ilustrasi : JambiEkspres.com

Wikidpr/Sr

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan