• ADEKSI menjelaskan bahwa KPK lahir karena keinginan rakyat, saat itu korupsi sedang merajalela. Disaat KPK disenangi rakyat, angket DPR dianggap melemahkan KPK. Opini yang berkembang di masyarakat seperti ini.
• Menurut ADEKSI tidak salah angket ini bergulir karena bukan untuk melemahkan institusi KPK tetapi melemahkan oknum, jadi pandangan ADEKSI hak angket KPK ini tidak melemahkan KPK. KPK dibuat oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. ADEKSI menyambut baik angket ini karena dalam demokrasi tidak ada yang merasa paling benar sendiri. Superbody, tidak dapat diawasi.
• Sekjen ADEKSI bertanya apakah KPK diperlukan di daerah, KPK bukan lembaga struktural seperti jaksa dan polisi, tetapi mengapa KPK berhasil menyadap, sedangkan kita memiliki lembaga struktural (Kepolisian dan Kejaksaan). Dalam semua hal sudah tentu ada salah dan benar begitu pula KPK, dan ADEKSI merasa senang dengan adanya Pansus.
• Maka, ADEKSI meminta tolong regulasi dibuatkan antara kepolisian dan kejaksaan, agar mereka kuat. KPK ini merasa ingin menang sendiri dan merasa hebat sehingga tidak ingin lagi diawasi, sehingga jangan terkesan kalau DPR melaksanakan angket akan melemahkan KPK.
• Di lapangan ADEKSI membutuh KPK, KPK masih manusia biasa sehingga masih butuh pengawasan & pelurusan, dan perlu diperjelas KPK bertanggung jawab ke siapa, lalu sanksinya apa. Harapan ADEKSI ke depan bisakah lembaga struktural bisa bekerja luar biasa di luar daerah maka tidak butuh KPK.
• Sekjen ADEKSI juga menjelaskan bahwa pukul 12 siang dirinya dipanggil KPK sebagai saksi kasus Bupati Cimahi, dan ia pulang pukul 10 malam. Pemeriksaannya santai, rileks, tidak ada penekanan. Dirinya berbicara tentang evaluasi kinerja KPK melalui pengalamannya KPK sangat substansial dan tidak pernah bertanya tanpa bukti.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

• APKASI menjelaskan bahwa peran KPK di daerah tidak terlalu urgent karena di daerah ada Kejaksaan, Kepolisian, Saber Pungli, dan Densus. APKASI memberikan apresiasi pada KPK dalam hal pemberantasan korupsi, adanya hak angket tidak berarti tidak setuju dengan adanya KPK.
• APKASI selaku lembaga apapun tidak merasa lebih hebat dari lembaga manapun, maka dengan adanya Pansus, KPK ini yang bersifat independen mungkin ada yang dilanggar menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2009, maka keberadaan KPK tidak urgent di daerah namun APKASI selaku kepala daerah, ada rasa takut tetapi bagi yang melakukan kesalahan, bagi yang tidak jangan takut.
• Kepala Daerah kadang kala menjadi sasaran utama hampir tiap bulan ada yang ditangkap tangan, harusnya KPK melihat dulu, apakah itu murni kasus korupsi atau ada unsur politiknya. Melihat hal tersebut APKASI meminta kepada pihak pansus angket agar dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.