Gubernur DKI Jakarta :

Bagi kami yang menjadi agenda utama adalah memastikan bahwa perhatian Pemerintah terhadap masalah-masalah yan dialami oleh kawasan Ibukota karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil yaitu, pertama, tantangan lingkungan hidup, kedua, integrasi transportasi , ketiga, pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Pansus agar komitmen-komitmen ini tercermin juga dalam perencanaa anggaran di tahun-tahun yang akan datang.

Pilihan membangun Jakarta terkait infrastruktur harus dikerjakan secara bertahap atau semuanya dalam satu dekade, artinya di tahun 2030 semua infrastruktur dasar di Jakarta harus sudah beres.

Jakata tetap menjadi pusat perekonomian artinya magnet Jakarta sebagai pusat kegiatan tetap jalan terus, oleh sebab itu pembangunan perumahan menjadi dasar utama.

Terkait pengelolaan air limbah mjd satu tantangan yang besar dimana pada tahun 2030 ditargetkan bisa naik mjd 81%.

Kami di Jakarta mengharapakn perencanan perpindahan Ibukota diiringi dengan meneruskan komitmen pembanguan infrastruktur di Jakarta, jadi keduanya berjalan bersamaan.

Saat ini Jakarta memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau sebagai sebuah kota dimana sekitar 92% dari kawasan Jakarta tertutup, kita berharap dengan adanya realokasi K/L Pusat kedepannya Jakarta bisa memiliki paru-paru lebih banyak.

Terkait dgn UU 27/2009 terkait dengan kekhususan Ibukota Jakarta, perlu mengalami revisi karena ada perubahan dimana di dalam perubahan itu harus menyelesaikan sebagian dari PR ini

Aspek tata ruang menjadi sangat penting untuk bisa kita rencanakan bersama terkait lingkungan hidup. kita berharap revisi UU 27/2009 bisa jd satu paket yg memasukan perhatian dr lingkungan sekitar kpd wilayah Jakarta.

Kepala Bappenas :

Dengan mengurangi beban Pulau Jawa ini kami dari Bappenas memang tidak bisa dengan visi bombastis tapi mngkin paling bagus kita bisa mengurangi beban 5% dan meningkatkan yang diluar Pulau Jawa 5%.

Kita ada program pengembangan kota baru, kita juga mau mendorong yang tema kotanya industri dan pariwisata.

Kita melihat urbanisasi ini jakarta mnjd merupakan daerah penduduk terpadat dalam 10 besar didunia thn 2015

Minimal 50% lokasi ibu kota baru adalah ruang terbuka hujan.

Biaya pembangunan ibukota baru adalah 466 T.

Pemindahan ibu kota merupakan interversi kbijakan yg akan mmberikan dampak positif trhdap prekonomian jangka pendek, menengah dan panjang.

Menkeu :

Kami akan lebih fokus pada dampak fiskal.

Strategi pembiayaan ibu kota baru 19,2% dari APBN, 54,4% dari KPBU, 26,4% dari swasta.

Sumber pembiayaan Ibukota negara dari sisi APBN yaitu bisa dengan pengelolaan barang milik negara (BMN) dengan 2 plihan yaitu pemanfaatan BMN atau pemindahtanganan BMN.

Pada tahun 2020 belum ada dianggarkan secara khusus di APBN, jadi jika benar ingin mau melakukan ini K/L terkait bisa menaikan anggarannya mungkin nanti PU.

Menteri PUPR :

Kami lakukan sekarang adalah desain Ibukota baru dengan jalan sayembara.

Kebutuhan infrastruktur IKN Sumber daya udara kebutuhan air baku, penanganan banjir, drainase, dan infrastruktur energi Jalan dan jembatan : jalan Nasional tol dan non tol, fasilitas pejalan kaki, lajur sepeda, rel kereta, Perumahan : kebutuhan 1.500. 000 orang

Alasan sayembara ini adalah jangan sampai Ibukota sudah pindah tapi orang-orang tidak mau pindah. Jadi kita perlu desain yang bagus, yang dari segi teknologi, kemajuan, kenyamanan bisa mengimbangi Ibukota yang lama. Kita mengajak semua orang terlibat.

Kemen LHK :

Kami akan memberikan kebijakan-kebijakan lanjutan untuk memperbaiki flora dan fauna.