Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI
- Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan Perubahan RUU Kelautan - Raker Pansus DPR-RI dengan Tim Pemerintah
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyampaian Aspirasi — Panitia Khusus tentang Hak Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Keluarga Korban Kasus Burung Walet di Bengkulu
Tanggal Rapat: 21 Aug 2017, Ditulis Tanggal: 20 Apr 2021,Komisi/AKD: Panitia Khusus , Mitra Kerja: Syarifuddin Umar (Mantan Hakim Tipikor)
Pada 21 Agustus 2017, Panitia Khusus tentang Hak Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Keluarga Korban Kasus Burung Walet di Bengkulu mengenai Penyampaian Aspirasi. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Agun Gunandjar dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 10 pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: news.detik.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Korban Kasus Burung Walet di Bengkulu → Irwan Siregar
- Irwan adalah seorang korban perlakuan biadab Novel Baswedan
- Kami memang maling sarang burung walet tapi kami tidak melakukan perlawanan. Kami disiksa, kemaluan kami di setrum, kemudian di bawa ke pantai dan ditembak
- Setelah ditembak, kami di bawa ke RS tetapi tidak dilakukan pengobatan
- Irwan menuntut perlakuan Novel Baswedan
- Kami dipaksa untuk mengakui, BAP tidak kami tandatangani tetapi di persidangan ada
- Irwan bersyukur Novel Baswedan menjadi korban peyiraman air keras
- Irwan sudah 3Xdatang dan mengadu ke DPR RI
- Pada Februari 2016, Irwan menarik kaki HM Prasetyo (Jaksa Agung) untuk menanyakan kelanjutan kasus
Irwan - Pukul 19.00-23.00, kami disiksa di Polres, disetrum dan digilas memakai motor
- Waktu disetrum, kami ditidurkan di lantai
Korban Kasus Burung Walet di Bengkulu → Dedi Mulyadi
- Dedi adalah tukang ojek, tidak tahu apa-apa tetapi dipukuli dan disetrum
- Dedi sedang naik motor, seseorang dengan pakaian preman menarik Dedi ke Polres
- Dedi dipukul, kemaluannya disetrum, dilempar ke mobil dan dibawa ke pantai untuk ditembak
- Dedi meminta keadilan
- Waktu penyetruman, Novel Baswedan ada di lokasi dan tertawa
- Kami datang atas keinginan sendiri untuk menuntut keadilan
Korban Kasus Burung Walet di Bengkulu → Ali
- Kami disuruh tidur di paha, diletakkan papan, kemudian kami digilas motor shogun berkali-kali
- Kami disetrum dengan raket nyamuk di kelamin dan lidah
- Waktu di pantai, kami dibariskan, lalu ditembak dari belakang, jika kami melihat ke belakang maka kami dipukuli. Orang yang menembaki kaki ada 6 orang
- Selama 2 minggu, kelamin (barang yang disetrum) tidak hidup
Korban Kasus Burung Walet di Bengkulu → Kuasa Hukum
- Ada korban salah tangkap yang tetap dianiaya dan satu orang lainnya meninggal
- Orang yang meninggal akibat pendarahan bernama Johan Wahyudi, biasa dipanggil Aang
- Tahun 2012, Kuasa Hukum telah mengajukan surat permohonan keadilan
- Sampai sekarang register perkara di PN belum dicabut, artinya ada penunggakan perkara, kasus ini belum kadaluarsa karena masa kadaluarsanya 12 tahun setelah ter-register
- Tahun 2004, terjadi penganiayaan terhadap korban
Syarifuddin Umar (Mantan Hakim Tipikor)
- Jangan mengharapkan keadilan pada hakim/pengadilan
- Saya (mantan hakim) datang menemui pansus untuk mencari keadilan, jika mencari kebenaran maka ikuti fakta persidangan dari awal sampai akhir
- Syarifuddin akan memperlihatkan jalannya persidangan, bahwa KPK melakukan rekayasa untuk mengkriminalisasikan Syarifuddin
- Syarifuddin bukan hakim pemutus pada waktu itu, Syarifuddin adalah hakim pengawas pengganti yang ke tiga
- Syarifuddin menolak memakai atribut tersangka, jadi orang KPK yang merekayasa memakainya
- Semua perkara diawali KPK dengan persoalan wanita untuk membentuk opini dan membunuh karakter
- Jika CCTV di KPK ditayangkan maka akan terlihat bagaimana kebobrokan KPK
- Penggunaan anggaran KPK ke ICW perlu dipantau. Ada institusi yang tidak disentuh ICW, seperti Freepot dan Pertamina karena mendapat jatah dana dari sana
- Banyak pelanggaran SOP oleh KPK
- KPK pandai dalam rekayasa kasus orang yang berlindung pada nama besar KPK
- Perlu audit penggunaan anggaran untuk OTT, karena selalu berlindung kepada OTT
- Fakta hukumnya sudah objektif bahwa hakim Syarifuddin tidak meminta uang, tetapi pertimbangan hukumnya lari dari fakta hukum
- Syarifuddin somasi Komisi Yudisial untuk mengangkat harkat dan martabat hakim
- KUHAP sudah memberikan jaminan apabila tersangka terbukti melawan hukum, maka harus dihukum, jika tidak terbukti maka dibebaskan
- Rekaman pembicaraan bisa dipenggal dan dipalsukan oleh KPK
- Tidak ada tuntutan tipikor sampai 20 tahun kecuali hakim Syarifuddin. Akhirnya diputuskan 4 tahun, karena memang Syarifuddin adalah hakim tipikor lulus dari penilaian ICW
- Syarifuddin tidak menjadi hakim tipikor karena membebaskan orang
- Bambang W (pimpinan KPK) sebagai saksi bukan verbalism, Bambang juga penyidik, penyelidik, dan pemeriksa kasus Syarifuddin
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI
- Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan Perubahan RUU Kelautan - Raker Pansus DPR-RI dengan Tim Pemerintah
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi