Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI
- Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan Perubahan RUU Kelautan - Raker Pansus DPR-RI dengan Tim Pemerintah
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA), dan Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI)
Tanggal Rapat: 10 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 28 Jul 2021,Komisi/AKD: Panitia Khusus , Mitra Kerja: APRINDO, GIMMI, APBMI, ISWA, dan APIDMI
Pada 10 Februari 2016, Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI melakukan Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA), dan Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) mengenai Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Aryo P. S. Djojohadikusumo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil DKI Jakarta 3 pada pukul 11.01 WIB. (ilustrasi: dw.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)
- Saat ini, APRINDO mempunyai 35.000 toko dengan 500 anggota retailers.
- Minuman beralkohol tidak dijual bebas di masyarakat, karena mengikuti peraturan dari kementerian terkait.
- Masyarakat jika ingin membeli minuman beralkohol harus berumur di atas 21 tahun.
- Selain usia, produk juga tidak untuk wanita hamil dan hanya dijual di tempat yang sudah memiliki izin.
- Minuman beralkohol tidak boleh dijual berdekatan dengan rumah sakit, tempat sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain.
- Dalam praktik usaha, APRINDO melakukan kegiatan edukasi yang dinamakan Kampanye Edukasi 21+.
- Kampanye dilakukan bagi operator, minimarket, hypermarket, dan juga department store. Khusus hypermarket dan supermarket, pelatihan ini menjadi sebuah keharusan.
- Program edukasi sudah dilakukan dari waktu ke waktu secara maksimal.
Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI)
- Alkohol prinsipnya ada yang metanol dan etanol.
- Metanol tidak layak dikonsumsi, tapi penjualannya legal, karena untuk bahan bakar.
- Minuman beralkohol sudah diatur secara ketat bagi para pelaku industri dimana dari hulunya sudah diatur yaitu membatasi kuota produksi.
- Di jalur distribusi terdapat pengawasan minuman yang mengandung etil alkohol.
- Minuman beralkohol tidak dijual bebas dan sudah ada pengaturan yang sangat ketat.
- Di Indonesia, orang yang mengonsumsi alkohol hanya 0,2%.
- Berdasarkan survey WHO, Indonesia menjadi negara yang terendah di Asia yang mengonsumsi alkohol.
- Kontribusi cukai industri domestik menyumbang 65-70% kepada negara.
- GiMMI hanya memproduksi dan tidak terlibat di jalur distribusi.
- GIMMI berharap RUU yang sedang dibahas ini dapat memberikan kepastian hukum bagi mata rantai distribusi. Diharapkan pengaturan ini dapat komprehensif dimana sifatnya pengendalian, bukan larangan.
- Saran GIMMI, judul RUU diganti menjadi RUU tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, karena yang ada saat ini tidak sejalan dengan naskah akademik.
- GIMMI berpandangan tidak lazim bagi sebuah undang-undang menggunakan judul larangan.
- GIMMI mendukung Pemerintah dan DPR-RI dalam menyusun peraturan yang adil dan berimbang.
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- APBMI adalah asosiasi yang cukup baru untuk kategori minuman beralkohol, tapi sudah mencakup semua golongan minuman baik A, B, dan C.
- Minuman tradisional yang mengandung alkohol sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu (dari abad ke-13).
- Minuman tradisional yang ada di Indonesia bersifat kedaerahan dan sudah mendunia.
- Produksi masih bersifat rumahan, dan diproduksi secara fermentasi dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah.
- Minuman oplosan menurut APBMI bukan minuman keras, melainkan racun.
- Oplosan terbuat dari metanol yang tidak layak konsumsi. Terlebih dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lain.
- Oplosan mulai beredar di tahun 2010 akhir, karena adanya selisih harga yang tinggi antara oplosan dengan minuman yang resmi, sehingga konsumen memilih untuk membeli yang oplosan dan berujung pada banyaknya korban-korban meninggal.
- APBMI sudah berusaha melakukan 3 kali seminar mengenai minuman beralkohol yang oplosan dengan tujuan edukasi antara minuman beralkohol yang resmi dan oplosan.
- APBMI sudah bekerja sama dengan BNN untuk membuat acara edukasi.
- Satu hal yang belum dilakukan adalah ketegasan bagi produsen minuman beralkohol oplosan. APBMI mengharapkan tidak melakukan pelarangan, tetapi pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol.
Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA)
- Level konsumsi minuman beralkohol Indonesia termasuk yang paling rendah se-Asia Pasifik.
- Adanya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, menurut studi internasional dapat meningkatkan kriminalitas.
- Fakta internasional, banyak negara yang menerapkan Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Di negara-negara syariah juga melakukannya seperti itu (pengawasan dan pengendalian), bukan larangan.
- Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah minuman beralkohol yang masuk ke Indonesia jauh melebihi dari kuota yang ditetapkan Kementerian Perdagangan RI dimana 90% masuk melalui selundupan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Salah satu yang menjadi penyebabnya adala tarif impor yang tinggi.
- ISWA mengusulkan mengubah judul RUU menjadi RUU tentang Minuman Beralkohol dimana di dalamnya mengatur terkait pengendalian dan pengawasan, bukan larangan.
Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI)
- Asosiasi para importir dan distributor baru diresmikan tahun 2009.
- Policy dari Pemerintah yang terus naikkan tarif impor, membuat banyaknya impor minuman beralkohol yang ilegal.
- Importir banyak yang minta kuota serendah mungkin, karena para importir berpikir untuk apa bayar mahal jika dapat diselundupkan melalui oknum tertentu.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI
- Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan Perubahan RUU Kelautan - Raker Pansus DPR-RI dengan Tim Pemerintah
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi