Kemendagri RI

• Kemendagri RI sudah melakukan pembenahan dalam pembuatan kartu penduduk dengan tidak lagi manual, melainkan sudah menjadi KTP Elektronik. Dengan KTP Elektronik, diharapkan dapat mendeteksi tindakan kriminal dengan lebih mudah.
• Pemerintah Daerah sifatnya hanya membantu deradikalisasi.
• Terdapat forum-forum kebangsaan dan komite intelijen daerah yang akan didorong untuk menciptakan keamanan di daerah.
• Keberadaan Ormas dan LSM terdaftar di Kemendagri, baik di pusat, provinsi/kabupaten/kota.
• Belum terdapat koordinasi yang baik dalam penanganan terorisme.
• Korban aksi terorisme akan menjadi tanggung jawab negara dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah dengan dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya.
• Korban juga perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah melalui APBD.
• Deradikalisasi hanya disebutkan terdakwa, tersangka, dan terpidana.
• Terkait dengan Pasal 43b, terdapat masukan tentang upaya dalam mewujudkannya.
• Operasi militer selain perang juga terdapat tugas-tugas TNI. Oleh karena itu, harus dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah terkait aksi teror terhadap kapal/pesawat negara sahabat yang berada di wilayah yuridiksi nasional Indonesia.
  

Kemenag RI

• Kemenag RI memberikan apresiasi terhadap pembahasan yang dilakukan oleh Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme.
• Kemenag RI sudah menganggarkan program-program anti terorisme dan merancang program yang sangat mendasar terkait upaya untuk memperkuat agama agar dapat membangun gerakan anti terorisme dan radikalisme.
• Kurikulum sudah dibenahi agar mampu membangun agama lebih damai.
• Dialog antar umat beragama sudah menjadi program penting terhadap lintas guru agama.
• Perlu pemahaman terkait radikalisme, karena di Pasal 1 tidak disebutkan pengertian radikalisme.
• Ancaman terhadap ideologi kebangsaan juga perlu dimasukan di Pasal 1.
• Kemenag RI mengimbau agar sumber-sumber informasi terkait dengan tantangan dan ancaman terhadap NKRI dan Pancasila perlu dibuka lebih umum.
• Terdapat beberapa hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan di dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme.
• Target-target program deradikalisasi, yaitu lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan.
• Harus terdapat saringan-saringan terhadap narasumber di televisi atau dakwah.
• Kemenag RI akan melakukan konsinyering khusus untuk membahas mengenai RUU tentang Tindak Pidana Terorisme dan akan segera mengirimkan draf kepada Pansus.
  

Kemendikbud RI

• Kemendikbud RI akan menyampaikan beberapa fakta yang ada di lingkungan pendidikan terkait terorisme.
• Dalam mengatasi paham radikal yang terdapat pada buku-buku pelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara dan jika ingin menarik buku tersebut harus melalui proses pengadilan.
• Kemendikbud RI mengusulkan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perumusan RUU.
• Kemendikbud RI telah mengeluarkan Peraturan Mendikbud RI yang intinya dalam setiap buku pembelajaran harus tercantum penerbitnya, dan lain-lain.
• Keterlibatan dari Kemendikbud RI untuk memantau sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum asing sangat penting.
• Kemendikbud RI akan melakukan kajian untuk pendidikan karakter.
• Pencegahan terorisme harus menjadi clear agar mampu masuk dalam lingkup pendidikan.