Majelis Ulama Indonesia (MUI)

• MUI melarang keras pembunuhan dengan motif apapun.
• Barang siapa yang mengacungkan pedangnya, maka malaikat akan melaknatinya.
• Sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan umat beragama dalam meluruskan ajaran yang benar.
• Jihad artinya melakukan kebaikan dengan tatanan syariat.
• Hukum melakukan jihad adalah wajib.
• Bom bunuh diri hukumnya haram, karena mencelakai dirinya sendiri.
• MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa tindakan terorisme dan bom bunuh diri itu dilarang.
• Tindakan terorisme yang menghalalkan perampokan adalah hal yang dilarang oleh syariat agama Islam.
• MUI ikut mencermati RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. MUI berpandangan perlunya kehati-hatian dalam merumuskannya.
• RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seharusnya tetap menjaga eksistensi kedaulatan negara Indonesia.
  

Muhammadiyah

• RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berangkat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu), sehingga banyak hal yang harus diperbaiki.
• Berkaitan dengan penyadapan perlu diperhatikan.
• Dalam Pasal 13 a, perlu kehati-hatian untuk merumuskannya.
• RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sifatnya criminal justice system.
• Poin keadilan harus menjadi jiwa dalam RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
• Dalam kasus Siyono ada potensi terorisme.
• Terdapat pihak ketiga yang masuk sebagai interest group untuk memberikan bantuan macam-macam
• Pansus ini perlu memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena berkaitan dengan aliran uang.
• Terdapat potensi gratifikasi dan potensi lainnya.
• PPATK termasuk pihak yang tidak bersedia memblokir terduga.
• Kinerja Densus harus diperbaiki.
• Pentingnya pendekatan deradikalisasi.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

• Secara umum, KWI setuju dengan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
• Pemulihan bukan hanya sekedar ganti rugi.
• KWI bersyukur bahwa RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mempunyai spirit yang begitu mendalam.
• Kata pemberantasan di dalam judul lebih baik diganti dengan penanggulangan.
• Aturan ini diharapkan mengedepankan tindakannya, bukan manusianya.
• KWI tidak setuju dengan pidana mati. Lebih bijaksana pidana seumur hidup dibandingkan dengan pidana mati.
• Terorisme itu terjadi karena nilai-nilai yang tidak membudaya.
• Kata kebudayaan di dalam RUU ini sebaiknya diganti dengan pembudayaan.
• Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya diganti dengan Kementerian Hukum, HAM, dan KAN (Kewajiban Asasi Manusia).
  

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

• Pada dasarnya, PGI menyambut baik inisiatif DPR-RI dan Pemerintah dalam merancang undang-undang ini.
• Terorisme adalah strategi yang dirancang untuk menanamkan ketakutan masyarakat.
• Kekerasan dalam hal apapun tidak diperbolehkan.
• Bagi PGI, perubahan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah kemajuan. Diharapkan substansi RUU ini dapat membantu masyarakat luas.
• Hal yang harus dicegah adalah gerakan radikalisme, separatisme, dan lain sejenisnya.
• RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara jelas tentang penanganan korban.
• PGI berpandangan negara harus bertanggung jawab dalam penanganan korban dan harus diperhatikan nasib keluarganya.
  

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin)

• Dalam Agama Khonghucu, sikap ekstremisme perlu mendapatkan kelembutan atau kasih sayang.
• Perlu ada tindakan yang selama ini disebut Hak Asasi Manusia.
• Hukuman mati jika diperlukan, lakukan saja.
• Pendidikan memegang peranan penting.
• Antara senjata, makanan, dan kesehatan yang perlu dihilangkan adalah senjata.
• Rumah ibadah perlu dijaga oleh aparat keamanan.
• Balas lah kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu, diperlukan peradilan yang benar.
• Matakin menyarankan agar nama undang-undangnya bukan pemberantasan terorisme, melainkan diganti dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
• Selama ini, Pemerintah kurang memperhatikan korban dari tindakan terorisme.
  

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

• Terorisme adalah extraordinary crime. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang luar biasa.
• Peran seluruh komponen masyarakat harus ditingkatkan.
• Peristiwa Siyono menjadi contoh pelanggaran HAM dalam terorisme.
• Pasal 45 sekiranya masih relevan. 
• PHDI setuju terkait hukuman mati.
  

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)

• Di dalam Agama Buddha, dasar hukumnya adalah hukum karma.
• Walubi tidak ingin menyoroti pasal demi pasal, melainkan akan memberikan masukan dalam aspek moral.
• Seharusnya kita melihat secara jernih bahwa terorisme tidak ada hubungannya dengan agama, karena agama tidak pernah mengajarkan orang melakukan tindakan seperti itu.
• Hakikat dari Walubi adalah mendeteksi, menelusuri, dan mencegah tindakan terorisme.
• Walubi melihat ISIS bisa jadi orang Irak atau Suriah, tapi itu bukan berarti cerminan orang Islam.
• Perlu adanya penegakan hukum, agar semua manusia sadar.