Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI
- Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan Perubahan RUU Kelautan - Raker Pansus DPR-RI dengan Tim Pemerintah
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mantan Direksi dan Mantan Pegawai Pelindo II
Tanggal Rapat: 26 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 16 Aug 2021,Komisi/AKD: Panitia Khusus , Mitra Kerja: Mantan Direksi dan Mantan Pegawai Pelindo II
Pada 26 Oktober 2015, Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mantan Direksi dan Mantan Pegawai Pelindo II mengenai Pembahasan Pelindo II. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 12.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://ekbis.sindonews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Mantan Irjen Pelindo II:
- Kedudukan Pelindo II di BUMN ini sangat istimewa.
- Kondisi pelabuhan tidak akan kekurangan pelanggan karena barang banyak yang datang.
- Pelindo II tidak akan kekurangan pelanggan karena perihal persoalan yang ada.
- Pendirian anak perusahaan seharusnya dapat persetujuan Komisaris, tapi banyak yang tahu-tahu jadi.
- Permasalahan Pelindo II sangat kompleks.
- Begitu Gunadi akan masuk Pelindo II, Pelindo II terdapat banyak permasalahan.
- Saran dari para staf yang sudah resign ini untuk Pansus untuk pemeriksaan dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang terjadi menimbulkan riak.
- Di antaranya kasus crane, perjanjian kontrak, pendirian anak perusahaan.
- Komisaris banyak melakukan hambatan dalam melakukan fungsi.
- Pada waktu Gunadi masuk Pelindo II, tiga bulan kemudian ada beberapa pejabat dari Bank Mandiri ini tandatangan untuk peminjaman sebesar Rp4 Triliun. Tapi Komisaris tidak ada yang mengetahui bahwa akan ada peminjaman dana sebesar Rp4 Triliun. Pinjaman yang jangka pendek memang tidak perlu persetujuan Komisaris, tapi Rp4 Triliun itu besar, jadi Komisaris saat itu harus perlu tahu.
- Dahulu jarang ada rapat Komisaris karena beralasan pada sibuk.
- Komisaris ini wakil pemilik, Gunadi mempertanyakan kenapa Komisaris saat itu minta data tidak diberikan.
- Lingkup pemeriksaan Pansus DPR RI, Gunadi mengusulkan kasus crane, perpanjangan kontrak, serta pembangunan New Priok.
- Sekarang yang mengurusi listrik dibuat anak perusahaan namanya Energi Pelabuhan Indonesia. Listriknya juga tidak lebih murah dan pelayanan sama saja.
Mantan Direktur Keuangan Pelindo II:
- Dian menegaskan dahulu diberhentikan Kementerian bUMN yang ditandatangani oleh Dahlan Iskan.
- Dian mengatakan ditawarkan di posisi BUMN lain setelah proses pemberhentian tersebut.
- Kriteria untuk diadakan lelang tidak memenuhi syarat.
- Kenapa perusahaan yang belum mempunyai nama lulus dan menang padahal track record tidak ada.
- Dian melihat ini masalah yang ada karena soal ketidakpatuhan aturan.
- Keberadaan Pansus DPR RI ini sangat tepat untuk membuka jalan hal-hal yang lain.
Perwakilan Mantan Pegawai Pelindo II:
- Para pegawai dari tahun 2013 melakukan kritikan-kritikan terhadap tata kelola Pelindo II.
- Pak Lino menjadi pimpinan masuk jadi Dirut saat menterinya Pak Sofyan Djalil dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- Syarat Pak Lino menjadi Dirut yaitu Direksi Pak Lino yang tentukan, kekuasaan di Direksi.
- Kondisi keuangan Pelindo II saldo akhir tahun 2008 sebesar Rp1,65 Triliun.
- Untuk proses perpanjangan Bogasari sudah lama pelaksanaannya.
- Saat itu Pelindo tidak memiliki hutang Bank.
- Sebanyak 52% pegawai Pelindo II dianggap sampah oleh Pak Lino.
- Iqbal dan kawan-kawan mengkaji tentang investasi. Investasi banyak dilakukan secara asal-asalan.
- Mobil crane sebenarnya tidak cocok untuk pelabuhan, tapi cocok untuk proyek.
- Karena teknologi tidak cocok dan fungsi tidak memadai sehingga crane tidak dipakai.
- Priok sendiri tidak menganggarkan crane berarti mereka tidak butuh.
- Pihak asing telah mengalami pertemuan dengan Presiden Direktur tahun 2012.
- Di dokumen crane ada CV Narishi.
- Ada CV Bambang Warsono itu dari perusahaan Narishi yang menang lelang.
- Para pegawai tahu ada hasil LHP audit investigasi oleh BPKP.
- Ada salah satu anggota audit melihat aneh sekali ada dugaan tindak pidana. KPK yang menangani kasus ini.
- ICT melakukan kontrak sebesar Rp105 Miliar, ada berita acara negoisasi nilainya sebesar Rp104 Miliar.
- Masalah Kali Baru problem ln-nya sangat akut, yaitu mslh akses jalan.
- Akses jalan harus menggusur ribuan warga Kali Baru. Kasus Kali Baru kuncinya di Pak Lino, para pegawai ingin diskusi dan mempunyai kajian tentang Kali Baru. Karena Pak Lino menutup semua diskusi, para pegawai melakukan mogok.
- Pelindo II kini hutang melebihi nilai asetnya.
- Dari awal Pak Lino masuk, tidak terlalu istimewa penambahan aset.
- Hutang Pelindo II sangat luar biasa. Proyek Kali Baru ada potensi mangkrak. Pernah ada aksi demo dan ada seribu pegawai melakukan mosi tidak percaya.
Mantan Direktur SDM Pelindo II:
- Kekurangan dana untuk pembangunan mencari pinjaman dari imeten sebesar 200 Juta USD.
- Ketika jalan selesai itu Pak Lino datang.
- Yang di operator oleh anak bangsa yaitu terminal peti kemas.
- Menurut Mantan Direktur SDM Pelindo II tidak ada ke khawatiran kalau tidak mengajak Hong Kong.
- Konsep pengembangan pelabuhan Kali Baru sudah dipresentasikan.
- Kalau R.J. Lino ingin berhasil di Pelindo II harus bisa mengurus Priok untuk bisa kembangkan.
- Untuk daerah Ancol Timur pernah direklamasi, tapi tertunda tidak dilanjutkan.
- Banyak anak perusahaan didirikan. Para mantan pegawai Pelindo II lihat mereka tidak sebaik yang dicita-citakan.
- Kali Baru ini menurut kami mestinya yang digarap lebih awal.
- Keuntungan Terminal pada tahun 2012 untungnya Rp200 Miliar lebih, tapi ketika tahun 2013 justru turun menjadi Rp70 Miliar.
- Kalau Bojonogero dibangun supaya dapat menampung gardu Tangerang mengarah ke Barat.
- Isu Tidak sama asing itu mengada-ada. Seharusnya para pegawai menghargai anak bangsa.
- New Port memberikan pada pelabuhan Indonesia II.
- Kenapa diserahkan ke pihak lain dan besar sekali pinjaman itu yang ditakutkan Serikat Pekerja.
- Para pegawai yakin Pansus DPR RI menyelesaikan tugas di Pansus ini.
- Cipto mengatakan tidak menyangsikan kawan-kawan JICT mampu mengoperasikan terminal.
- Para pegawai mengharapkan kalau tidak salah dipulihkan namanya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI
- Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan Perubahan RUU Kelautan - Raker Pansus DPR-RI dengan Tim Pemerintah
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi