Marwan Batubara, Aktivis 

• Marwan mendukung pembentukan Pansus Hak Angket KPK.
• KPK cenderung tidak melanjutkan pengusutan untuk beberapa kasus besar, sehingga muncul istilah KPK dengan kepanjangan Komisi Perlindungan Koruptor. Namun, ia memperkirakan itu hanya oknum pimpinan di KPK saja. 
• Marwan memberi contoh kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Taman BMW, dan kasus terkait Ahok tentang penggusuran yang tidak dilanjutkan oleh KPK, padahal menurutnya bukti sudah lengkap. 

Adi Massardi, Aktivis

• Adi menyampaikan dukungannya terhadap Pansus Hak Angket KPK. Dukungan itu disampaikan agar KPK kembali kepada tujuan awal pada saat dibentuk yaitu sebagai lokomotif pemberantasan korupsi. 
• Seharusnya KPK bekerja sama dengan DPR-RI dan para aktivis. Seperti pada kasus beberapa tahun lalu, saat KPK terkesan tidak beraksi, DPR dan aktivis bergerak membuat angket Century. Kemudian, KPK melihat ada kecurigaan bail out Century dan meminta audit BPK, hasilnya terbukti benar.  
• Marsadi mempertanyakan alasan yang membuat KPK gentar dalam mengusut kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya, selama ini KPK tidak jelas dalam menjalankan tugas karena tidak memiliki roadmap pemberantasan korupsi. 
• KPK sebagai produk reformasi, tidak dapat menyelesaikan kasus, justru membuat keributan, seperti saat KPK ingin membersihkan kejaksaan namun tidak terbukti. Begitu juga pada kasus Cicak vs Buaya. 
• Masyarakat berharap KPK dapat membersihkan kepolisian, namun penyelesaian kasusnya nihil. 

Ichsanuddin Noorsy, Aktivis

• Ichsanudin mengaku dirinya pernah menggunakan contempt of parliament. Menurutnya, KPK sudah mengacaukan hubungan kelembagaan dengan jawaban surat. 
• Saat ini, terdapat persoalan KTP Elektronik, tapi DPR-RI juga mempunyai persoalan besar yaitu rekomendasi Pansus yang tidak dijalankan mengenai Pelindo. 
• Hasil audit BPK-RI, Pelindo merugikan negara sebanyak Rp4 Triliun. 
• Pada kasus KTP Elektronik, banyak dugaan bahwa DPR-RI membentuk Pansus Hak Angket KPK karena ada nama Anggota DPR yang terkait. Oleh sebab itu, Pansus ini dibentuk untuk melindungi Anggota DPR yang terkena kasus tersebut.
• Ichsanuddin menanyakan konstruksi politik penyelidikan bersifat objektif atau ada tujuan khusus untuk Pemilu 2019 mendatang. Ia mengaku telah menyerahkan sebanyak dua kontainer berisi data tentang peta kejahatan keuangan di Indonesia kepada KPK. Ia pun beretorika tentang siapa sesungguhnya yang bermain citra dalam rangka penegakan hukum.
• Ichsanuddin mengaku pernah diundang KPK dan menyampaikan bahwa KPK tidak akan dapat mematikan sumber api korupsi, jika penegak hukum curang dan tidak adil. 

Ferdinand Hutahean, Aktivis

• Ferdinand bertanya kepada Anggota Pansus yang hadir terkait ada atau tidaknya penyesalan karena telah memilih 5 (lima) orang Komisioner KPK yang sedang dipermasalahkan saat ini.
• Ferdinand mendorong agar Pansus Hak Angket KPK tidak hanya fokus pada kasus KTP Elektronik, tapi juga kasus lain yang berhenti seperti kasus Sumber Waras, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan lain-lain. 

Anhar Nasution, Aktivis

• Anhar tidak rela uang pajak yang ia bayarkan digunakan oleh KPK yang menurutnya menyimpang. 
• Anhar mempertanyakan sikap DPR-RI terkait upaya penjemputan paksa Miryam S. Haryani oleh DPR-RI yang justru diacuhkan oleh KPK. 

Muslim Arbi, Aktivis

• Muslim mengapresiasi pembentukan Pansus Hak Angket KPK.
• Berdasarkan keterangan Gamawan Fauzi, Agus Rahardjo selaku Ketua KPK terlibat kasus KTP Elektronik. 
• KPK di bawah komando Agus Rahardjo menjadi sering melapor ke Presiden. 
• Terkait kasus Sumber Waras, Ketua KPK pernah janjian dengan Presiden di Korea, tapi hasilnya nihil. 
• Muslim menilai pekerjaan KPK di periode ini berantakan. 

Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)

• Selama ini, Komtak selalu membela KPK, tapi kemudian kecewa karena saat demo kasus Sumber Waras justru diserang tembakan gas air mata. 
• Komtak menyetujui adanya pengawasan terhadap KPK. 
• Komtak menegaskan agar DPR-RI serius mengawal kasus ini, karena menurutnya rakyat menaruh harapan besar pada DPR-RI. 
• Surat KPK kepada DPR-RI merupakan bentuk merendahkan DPR-RI, maka Komtak mendorong DPR-RI agar segera bertindak terhadap KPK. 
• Komtak mengungkit terkait kasus makar yang ditudingkan ke Ichsanuddin dan orang-orang lain yang menurutnya membela NKRI, tapi DPR-RI justru tidak bertindak untuk membela. 
• Komtak mengusulkan pergantian 5 (lima) orang Komisioner KPK yang menjabat saat ini. 

Tokoh Masyarakat

• Tokoh masyarakat mempertanyakan posisi dan kedudukan KPK dalam pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Jangan sampai Pansus menghasilkan rekomendasi yang menyimpang dari tujuan. 
• Tokoh masyarakat juga menanyakan pada saat Pansus Century ada rekomendasi, tapi hasilnya tidak ada yang dihukum. 
• Apabila tujuan pembentukan Pansus Hak Angket KPK hanya ingin membersihkan nama Bambang Soesatyo, hal itu dapat dilakukan di Komisi 3 DPR-RI saja. 
• Tujuan dibentuknya Pansus harus dibuat dengan jelas. 
• Diperlukan Dewan Pengawas KPK untuk menjembatani KPK dan DPR-RI agar kinerjanya terukur dan dapat dipantau.
• Tokoh masyarakat menilai bahwa komisioner KPK periode ini menyimpang.
• Kilas balik tentang kasus yang menimpa Abraham Samad, menurut tokoh masyarakat itu hanya kasus sepele, tetapi Abraham Samad diberhentikan secara tidak terhormat dan hasilnya tidak terbukti. 
• Tokoh masyarakat mengusulkan agar Agus Rahardjo diberhentikan sementara sampai kasus KTP Elektronik ini jelas. KPK meminta sumber asli dari bukti yang pernah ditemukan yaitu fotocopy money laundry Bank Mandiri pada tahun 1998 sebesar Rp13 Triliun. Menurutnya, mafia kejahatan di KPK semakin meningkat karena kasus yang ditangani tidak pernah selesai karena kompromi. 
• Tokoh masyarakat menganjurkan agar KPK dibubarkan daripada hanya membuang-buang uang negara. Menurutnya, aneh bila kasus Taman BMW yang sudah dilaporkan dari tahun 2012, tapi sampai sekarang tidak kunjung ditangani. Begitupun dengan kasus Podomoro, yang seharusnya memiliki kewajiban fasilitas sosial kepada Pemerintah sebesar 26 hektar, tetapi yang diserahkan hanya 12 hektar.