Menteri Dalam Negeri RI

• Pemerintah mengapresiasi rangkaian kerja Pansus DPR-RI terkait revisi Undang-Undang tentang Pemilu, walaupun sudah masuk Tim Perumus (Timus) tapi materi substansi masih mungkin dibuka ulang.
• Di dalam materi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak membahas calon tunggal, ternyata dalam kenyataannya di Pilkada ada calon tunggal.
• Mendagri mengusulkan partai politik yang sudah ikut Pemilu walaupun tidak ada kursi di DPR-RI, tidak perlu diverifikasi kembali.
• Mendagri mengusulkan untuk mengundang KPU untuk memastikan proses penyertaan suara pemilu hingga pemungutan suaranya. Lalu, mengenai verifikasi itu regulasinya sudah jelas ada di kementerian/lembaga terkait, dan juga hal prinsip bagi Pemerintah yaitu ambang batas parlemen yang penting naik.
• Mendagri mengusulkan Kepala Daerah yang mencalonkan diri tidak perlu mundur, hanya perlu izin dari Presiden RI.
• Mendagri melihat hampir seluruh fraksi ingin musyawarah tanpa voting untuk memutuskan isu-isu RUU ini.
• Mendagri menyatakan kompensasi sudah ditingkatkan, Pemerintah memerintahkan hak budget ada di DPR-RI.
  

Menteri Hukum dan HAM RI

• Terkait verifikasi partai politik, baik partai baru dan partai lama tetap harus di verifikasi.
  

Staf Ahli Keuangan Kementerian Keuangan RI

• Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Pengawas TPS-nya dan itu merupakan usulan dari Bawaslu.
• Pemerintah tidak sepakat dana saksi Partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana saksi adalah tanggung jawab partai politik.
• Pemerintah tidak setuju jika dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden dibiayai oleh  APBN, seharusnya dibiayai oleh masing-masing calon pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.
• Kementerian Keuangan RI setuju bantuan partai politik naik Rp1.000/suara yang sah. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional partai politik dan pendidikan politik kader partai.