Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

• Jika dilihat dari sisi pengusaha, pengusaha sudah dibebani oleh BPJS yang tiap tahunnya dibebani upah minimum dengan rata-rata 4%.  Selain itu, setiap bulan perusahaan mendapatkan beban 19% dari berbagai Jamsostek.
• Jika ditotal, per bulan rata-rata beban sebesar 35% menjadi beban pengusaha. Dengan adanya RUU tentang Tapera ini, secara moral bagus, teknisnya bukan oleh kita, tapi perlu dipertimbangkan oleh Pansus mengenai waktunya.
• Saat ini, Indonesia sudah tidak kompetitif terhadap bidang padat karya dan seperti sedang menarik bidang tersebut. 
• Jika dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia tertinggal jauh. Indonesia perlu jeda waktu seperti Singapura dan China. 
• APINDO keberatan jika jeda waktu implementasi setelah undang-undang ini disahkan hanya diberikan waktu yang sangat singkat. Tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi Indonesia seperti yang sekarang ini. 
• Dari sisi usaha, APINDO menolak, namun jika ada sumber pembiayaan dari yang lain silakan, karena ini sudah di luar kemampuan APINDO untuk membantu.
• Mengenai BPJS, harus sudah ditetapkan di akhir tahun 2013. Seharusnya, angka 19,74% dan 4% tidak setinggi itu jika Pemerintah bekerja dengan baik. 
• APINDO menilai angka setinggi itu membuat trauma tersendiri dalam dunia usaha.
  

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

• APKASI menerima masukan-masukan dari Bupati di berbagai daerah dimana masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang kondisinya tidak layak huni.
• APKASI berpandangan, regulasi terhadap perumahan rakyat perlu segera dilakukan. 
• Tapera merupakan suatu solusi, tetapi dalam pasal-pasalnya belum ada tujuan terkait Tapera.
• Beban tentang besarnya iuran perlu dipertimbangkan. Keanggotaan bukan hanya wajib, tapi juga sukarela.
• Perlu dipertimbangkan perihal iuran bagi peserta yang pendapatannya menengah ke atas dan masyarakat yang sudah memiliki rumah, tapi tetap menjadi peserta. Menurut APKASI, pendapatan menjadi kondensasi dasar dalam menjadi peserta.
• Dalam Pasal 5 mengatur pekerja di bawah upah minimum. Namun, di Pasal 6 belum menjelaskan tentang pembiayaan.
• Pasal 9 juga belum menjelaskan peran pekerja.
• RUU tentang Tapera belum seluruhnya mengakomodir UUD NRI 1945 Pasal 28.
  

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

• APEKSI telah memberikan masukan terkait RUU ini pada 4 tahun yang lalu.
• APEKSI mensuplai kebutuhan rumah subsidi sebesar 65%.
• Tapera ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. 
• APEKSI memberikan target sedikit, sesuai realita, tetapi Tapera belum melihat pemenuhan untuk pekerja dengan gaji tidak tetap dan pengusaha mikro kecil. 
• APEKSI mengusulkan bahwa Pasal 6 diubah menjadi 2 pasal, yaitu pengusaha dan pekerja profesi.
• Pengawasan Tapera sebaiknya ditambahkan, selain mengelola juga merumuskan dan mengawasi kebijakan untuk mengurus Tapera. 
• Dalam Pasal 5 Ayat 1,  pengusaha mikro kecil juga harus dimasukan.
• Dalam Pasal 8, terdapat sebagian yang menganggap Reksadana itu haram dan tidak setuju dengan Reksadana. 
• Pasal 11 Ayat 4, untuk menjelaskan wajib dan tidak tambahkan kata "secara sukarela" dan besaran simpanan tertentu, di bawahnya ada alternatif. 
• APEKSI mempertanyakan nasib dengan peserta yang bukan masyarakat berekonomi rendah, disatu sisi wajib menjadi peserta, tapi tidak berhak mendapatkan fasilitas. Lalu, pada Pasal 1 Ayat 4 juga harus dipikirkan nasib pekerja yang tidak tetap atau musiman. 
• APEKSI mengusulkan pada Pasal 1 Ayat 6 diberikan tambahan lagi menjadi 6a dan 6b. 
• Pasal 1 Ayat 17, pengawasan pengelolaan Tapera dilakukan oleh komite Tapera.
• Pasal 5 Ayat 1 pengusaha mikro kecil harus diberikan kesempatan. 
• Pasal 11 Ayat 4 untuk menjelaskan wajib atau tidak sebaiknya ditambahkan kata "secara sukarela". 
• Pasal 13, harus dipikirkan nasib yang berhenti bekerja atau diberhentikan dari pekerjaannya oleh pemberi kerja. APEKSI mengusulkan untuk Pasal 13 yang diberhentikan wajib lapor kepada Bank Kustodian. 
• Penjelasan Pasal 9a, 9b, dan 9c, tidak tercantum di dalam draft RUU ini 
• APEKSI tidak melihat di dalam Pasal 15 BPJS digabungkan.
• Pasal 21 harus ada rambu-rambunya dari undang-undang agar komisioner Tapera tidak semena-mena menunjuk manajer investasi atau bank.
• Pasal 25b, APEKSI mempertanyakan nasib yang diwajibkan menjadi peserta sesuai dengan undang-undang, tapi bukan anggota. 
• Pasal 25c, APEKSI mempertanyakan peserta yang diwajibkan, tetapi ingin mengganti rumah pertama menjadi kedua karena kebutuhan keluarga.
• Pasal 35 sebaiknya pengawasan berada di badan lain, misalnya: Komite Tapera.
• Pasal 39, sebagai pengelola Tapera, sebaiknya jangan sampai badan tersebut mengawasi dirinya sendiri. 
• APEKSI mengusulkan Pasal 42 berusia paling tinggi 55 saat dicalonkan menjadi anggota, karena jika berusia 60 ketuaan.
• Pasal 43, yayasan, organisasi, dan lain-lain sekarang dapat berbadan hukum. 
• Pasal 59, BPJS Ketenagakerjaan, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), Tabungan Wajib Perumahan (TWP), TNI dan Polri, bisa double pembiayaan.