Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 

• KPPI meminta 30% Calon Legislatif (Caleg) perempuan harus berada pada nomor urut 1 (satu) di 30% dapil yang ada. 
• Untuk partisipasi Caleg, KPPI merekomendasikan kontribusi Caleg di dalam Partai Politik (Parpol) minimal 3 (tiga) tahun.
• Penetapan Caleg Terpilih dengan suara sama didasarkan dengan sebaran perolehan suara dan mengutamakan perempuan.
• KPPI mendorong adanya dukungan finansial dari Pemerintah untuk Caleg perempuan.
• KPPI mendorong adanya pusat pengaduan Pemilu dengan base khusus untuk perempuan di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) 

• GPSP meminta Pansus RUU Pemilu untuk memperhatikan UUD Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2), serta draft RUU Pemilu versi Pemerintah.
• GPSP mengusulkan ketentuan persyaratan pemilih diubah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun.
• GPSP menghindari adanya pernikahan di bawah umur.
• GPSP mengusulkan persyaratan bagi Caleg sekurang-kurangnya telah menjadi Anggota Parpol selama 1 (satu) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu serta dilarang menerima honor.
• Dalam pengumpulan KTP bagi Caleg DPD, GPSP mengusulkan bagi perempuan dikurangi 30% sebagai tindakan afirmatif bagi perempuan.
• GPSP mengusulkan diatur dalam undang-undang untuk mewajibkan Parpol mengikutsertakan minimal 30% perempuan dalam Panitia Seleksi (Pansel) pengurus Parpol.
• Terkait penyusunan daftar calon, GPSP mengusulkan untuk menggunakan model zipper system (selang-seling).
• GPSP meminta kepada Parpol untuk wajib mengalokasikan dana kampanye khusus untuk Caleg perempuan.
• GPSP mengusulkan kepada KPU untuk membatasi dana kampanye yang dikeluarkan Parpol dan Caleg.
• Untuk menghilangkan oligarki, GPSP mengusulkan agar kampanye Parpol dibiayai oleh APBN, khususnya untuk kampanye di media elektronik.
• Caleg Terpilih harus berdasarkan zipper system agar keterpilihan perempuan terjamin.
• Untuk penggantian Caleg Terpilih, jika Perempuan, maka penggantinya harus tetap perempuan.

Maju Perempuan Indonesia (MPI)

• MPI adalah perkumpulan perempuan dari berbagai profesi, anggotanya tersebar di beberapa negara.
• Usulan MPI untuk RUU Pemilu memiliki kesamaan dengan GPSP dan KPPI.
• Angka keterpilihan perempuan sebesar 30% didasarkan oleh penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana harus ada kesetaraan partisipasi untuk temporary spatial atau keterlibatan pengambilan keputusan. Parpol yang tidak memenuhi kuota Caleg perempuan sebesar 30% di dapil, dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilu.
• Syarat caleg sekurang-kurangnya menjadi Anggota Parpol selama 1 (satu) tahun. Lalu, telah menjadi pengurus Parpol, dan membuat surat keterangan bersedia bekerja penuh waktu.
• Terkait usul untuk Caleg DPD, MPI sama dengan GPSP terkait syarat pengumpulan KTP.
• Penjaringan penetapan bakal calon, harus ditetapkan secara akuntabel dan transparan, maka harus ada 30% perempuan dalam Pansel yang nanti dipublikasikan kepada publik.
• Jika ada Anggota Legislatif Perempuan yang diganti, maka penggantinya harus perempuan juga dengan suara terbanyak berikutnya.
• Caleg yang melakukan money politic dikenakan sanksi pidana dan administratif.
• Syarat pemilih sudah menikah harus dihapuskan.