Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR-RI - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Rapat Paripurna ke-28
- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Parpurna ke-17
- Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16
- Laporan Komisi 1 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Laporan Komisi 11 atas hasil Uji Kelapayakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang diajukan BPK-RI dan Kementerian Keuangan, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13
- Laporan Komisi 1 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan— Rapat Paripurna DPR-RI ke-12
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-46
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156
Tanggal Rapat: 11 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 23 Sep 2019,Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani
Pada 11 Juni 2019, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna tentang tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah memberikan tanggapan berdasarkan pandangan fraksi yang telah dipaparkan pada tanggal 28 Mei 2019.
Rapat dipimpin dan dibuka oleh Fadli Zon dari fraksi partai Gerindra dapil Jawa Barat 5 pada pukul. 14:02 wib. Menurut data sekretriat rapat ditandatangani oleh 292 anggota dari total 560 anggota DPR RI. Berdasarkan hasil headcount dari WikiDPR, sebanyak 121 anggota hadir di dalam Rapat Paripurna.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sri Mulyani baru saja kembali dari pertemuan menteri keuangan dengan gubernur bank sentral G-20 di Fukuoka, Jepang. Kondisi terkini perekonomian global masih dipenuhi tantangan dan ketidaksiapan akibat eskalasi perang dagang, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini menyebabkan turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, pelemahan investasi, dan perdagangan global. Menurut Bank Dunia proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia turun sampai dengan 2.6% (terendah sejak krisis keuangan 2008), IMF mengatakan 3.3%, dan OECD memproyeksikan 3.2%.
Tekanan global menyebabkan kinerja ekspor Indonesia mengalami perlambatan. Namun, perekonomian Indonesia masih memperlihatkan ketahanannnya dengan pertumbuhan di atas 5.07% didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga dan kebijakan makro ekonomi, fiskal, dan moneter yang bijak, dan berkelanjutan namun tetap mendukung ekonomi. Lembaga Pemeringkat Hutang Internasional S&P pada bulan Mei lalu menaikkan peringkat hutang Indonesia satu tingkat menjadi BBB dengan outlook stabil.
Capaian reformasi ekonomi juga membawa perbaikan peringkat daya saing. Berdasarkan penilaian IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), peringkat daya saing naik ke posisi 32 dari 43 di tahun 2019.
Pemerintah mengawasi dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ketidakpastian global dan terus memperbaiki daya kompetisi dan produktivitas ekonomi Indonesia melalui kebijakan investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Reformasi struktur dan kebijakan ekonomi untuk memacu investasi dan ekspor.
Menanggapi pandangan F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-GERINDRA, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-NASDEM dan F-HANURA mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 - 5,6%, pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimis yang terukur, perkiraan batas bawah menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan. Landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat rendah yang terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat. Program bantuan sosial yangkomprehensif untuk mendorong pemerataan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Investasi terus ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, pemberian fasilitas investasi, dan promosi investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat F-Hanura agar pemerintah lebih proaktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.
Pemerintah menghargai pandangan F-Nasdem, F-PKB, F-PKS, F-PD, F-PPP, dan F-PAN tentang peluang peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaaatan SDA, penerimaan deviden BUMN, pendapatan negara yang dipisahkan serta PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Secara umum, peningkatan PNBP dapat dilakukan melalui aspek kebijakan maupun perbaikan tata kelola pemungutan. Optimalisasi PNBP melalui aspek kebijakan dapat ditempuh dengan peningkatan subyek, perluasan obyek PNBP, dan peningkatan tarif PNBP.
Pemerintah mengapresiasi seluruh pandangan fraksi agar belanja pemerintah tahun 2020 mampu menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengendalikan defisit dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah tahun 2020 harus efektif untuk mendorong perekonomian, peningkatan kesejahteraan, serta dikelola secara transparan dan akuntabel yang mampu memperluas lapangan kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan refocusing belanja negara. Pemerintah mendorong kebijakan spending better untuk memastikan belanja negara lebih efisien, namun tetap bisa produktif serta efektif dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja, pegawai, mendorong efektivitas Bantuan Sosial (bansos) dan subsidi, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.
Pemerintah sependapat bahwa arah kebijakan fiskal harus terus dijaga konsistensinya untuk memperbaiki kualitas SDM agar mampu merespon revolusi industri 4.0. Fokus kebijakan belanja negara tahun 2020 diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal serta tetap mendorong peningkatan investasi dan ekspor, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik.
Menanggapi pandangan F-Nasdem, F-PD, F-PAN, F-PKB, dan F-PKS mengenai kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),pemerintah menyadari bahwa TKDD diharapkan dapat menjadi instrumen stimulus yang memberikan dampak multipler terhadap pembangunan hingga pelosok perdesaan, sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, pemerintah secara konsisten meningkatkan alokasi TKDD dalam APBN yang diikuti dengan meningkatkan kualitas pengelolaanya
Menanggapi pernyataan, F-PD dan F-PKS terkait kebijakan subsidi dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020, kebijakan umum subsidi diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaansubsidi yang dilakukan melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi.
Menanggapi pandangan, F-PD, F-PKS, F-PPP, F-PG, F-Nasdem, dan F-PKB terkait dengan defisit dan pembiayaan anggaran dapat dikatakan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terstruktur. Pemerintah terus mengupayakan agar realisasi defisit dapat lebih rendah dibanding targetnya, sehingga pengendalian riskio fiskal bisa berjalan optimal. Pemanfaatan hutang ditujukan untuk kegiatan produktif dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya.
Komposisi utang dijaga sesuai portfolio risk yang aman dan dengan biaya yg efisien. Adapun sumber pembiayaan akan lebih difokuskan dari dalam negeri dengan peneribitan SBSN ritel lebih banyak. Bagi masyarakat kita, SBSN ritel akan menjadi alternatif investasi yang aman dan menjanjikan tingkat pengembalian yang menarik di masa depan.
Pemerintah selalu menjaga keseimbangan pendanaan APBN sehingga peningkatan alokasi belanja TKDD tahun 2020 dpt dilakukn secara efektif & terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara sertamempunyai value for money bagi percepatan pembangunan daerah. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain dari aspek perencanaan melalui harmonisasi regulasi, kebijakan, dan penganggaran agar efektivitas dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik. Pemerintah berupaya memperkuat aspek pemantauan & pengawasan pelaksanaan TKDD secara terstrukur & berkesinambungan agar dapat meminimalkan praktik moral hazard di daerah seperti penyimpangan dan penyelewengan penggunanaan anggaran TKDD di daerah. Pemerintah pusat juga menerapkan reward dan punishment kepada daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan TKDD dalam belanja daerah yang produktif termasuk dana idle yangg mengendap di kas daerah utk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kebijakan TKDD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antar daerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Menanggapi pertanyaan dari F-PKS terkait dengan kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Nonfisik), Pemerintah menyadari bahwa pengalokasian DAK Fisik harus didasarkan pada kebutuhan daerah untuk menyediakan infrastruktur dan sarpras pelayanan publik. Pada tahun 2019, alokasi DAK Fisik sebesar Rp69,3 Triliun atau meningkat sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan DAK Fisik di daerah, terutama melalui sinkronisasi kegiatan antara pemerintah
pusat dan pemda. Kebijakan DAK Nonfisik diarahkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR-RI - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Rapat Paripurna ke-28
- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Parpurna ke-17
- Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16
- Laporan Komisi 1 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Laporan Komisi 11 atas hasil Uji Kelapayakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang diajukan BPK-RI dan Kementerian Keuangan, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13
- Laporan Komisi 1 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan— Rapat Paripurna DPR-RI ke-12
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-46
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI