Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 19 May 2023, Ditulis Tanggal: 26 May 2023,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 19 Mei 2023, DPR-RI melaksanakan Rapat Paripurna dengan Menteri Keuangan tentang penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Puan Maharani dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: Kumparan)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden kyai Haji ma'ruf Amin selama 2 periode pemerintahan untuk Presiden Joko Widodo yaitu dari Tahun 2014 hingga 2024.
  • Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian global, pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga perekonomian Indonesia tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit kembali lebih kuat pada masa pandemi, serta terus konsisten melaksanakan agenda reformasi struktural.
  • Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global rata-rata dalam satu dekade terakhir hanya 3,1%, hal ini lebih rendah dari dekade sebelumnya yang mencapai 4,2%. RRT yang pada dekade sebelumnya mampu tumbuh double digit 10,6% melambat signifikan menjadi hanya 6,2% pada dekade terakhir.
  • Penyebab perlambatan ini adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di Amerika Serikat pasca Global Financial Crisis, pandemi Covid-19, dan perang di Ukraina yang telah menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.
  • Dengan berbagai gejolak dan tantangan tersebut, kita bersyukur di tengah guncangan besar tersebut, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kerja sama yang luar biasa baik dan dukungan dari seluruh pihak terutama DPR-RI serta otoritas lain serta komponen bangsa di dalam melaksanakan berbagai program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian Indonesia.
  • Dalam satu dekade sebelum pandemi terjadi, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yaitu bersama Tiongkok dan India.
  • Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan 2019 sebelum pandemi menghantam dunia adalah sebesar 5,4% jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3,7%.
  • Jika dibandingkan dengan emerging economy anggota G20 lainnya, Indonesia juga tumbuh lebih tinggi yaitu 5,4% di mana emerging market di dalam G20 hanya tumbuh 3,7%. Pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis terus dilakukan. Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia yang nyata.
  • Angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 5,94% pada tahun 2014 menjadi 5,18% sebelum Covid terjadi. Tingkat kemiskinan menurun tajam dari 11% menjadi Single digit 9,2% pada periode yang sama. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Gini Koefisien membaik signifikan dari 0,414 menjadi 0,380.
  • Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program perlindungan sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
  • Semangat kerja sama yang begitu solid dan sangat baik dari seluruh pihak menjadi modal yang luar biasa kuat pada saat menghadapi goncangan luar biasa yaitu pandemi Covid-19.
  • Dampak pandemi covid 19 di seluruh dunia yang terjadi mulai tahun 2020, aktivitas ekonomi di seluruh dunia mengalami kontraksi. Ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi 2,1%, namun kontraksi ini jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di negara-negara seperti Filipina yang mengalami -9,5%; Thailand -6,2%; Malaysia -5,5%; dan Singapura -3,9%.
  • Selain kontraksi yang lebih kecil, perekonomian Indonesia juga mampu pulih cepat dan kuat pada tahun 2021. Tumbuh 3,7% dan berlanjut dengan pemulihan hingga Tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,3%. Pencapaian ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid dengan cepat dibandingkan mayoritas negara-negara lain di dunia.
  • Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia pada tahun 2022 bahkan telah melampaui pra-pandemi yaitu setinggi di atas 7,0%. Pemulihan ekonomi terjadi lebih merata baik dari sisi permintaan maupun dari produksi.
  • Pada Tahun 2022, seluruh sektor mencatat pertumbuhan positif, sektor pariwisata dan penunjang yang paling terdampak akibat pandemi mampu tumbuh signifikan.
  • Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke-7,1% pada Agustus 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun 2023 ini.
  • Tingkat kemiskinan yang juga sempat meningkat ke double digigit lagi yaitu 10,2% akibat pandemi telah turun kembali menjadi 9,6% pada Tahun 2022.
  • Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata Faktor Lang. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat, efektif dan mampu membatasi penyebaran virus telah mendorong normalisasi ekonomi dan optimisme masyarakat.
  • Fungsi APBN yang sangat luar biasa penting sebagai shock absorber berperan besar dalam meredam tekanan dan gejolak ekonomi global akibat pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi yang kuat dan terus berlanjut hingga sekarang.
  • Melalui program pemulihan ekonomi nasional, fleksibilitas kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan dengan optimal dan ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  • Peranan APBN yang begitu fleksibel dan dinamis mampu mengamankan kebutuhan medis pada saat penanganan pandemi, melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha khususnya UMKM.
  • Perbaikan fondasi ekonomi dalam 10 tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan ekonomi Indonesia dari tekanan eksternal yang datang bertubi-tubi.
  • Indonesia masuk dalam kategori Fragile Five pada tahun 2013 bersama-sama dengan Brazil, India, Afrika, dan Turki. Kini Indonesia telah berhasil keluar dari kelompok Fragile Five tersebut.
  • Neraca pembayaran, neraca berjalan menguat signifikan. Sebelumnya yang pernah mengalami defisit 3,2% dari PDB pada tahun 2013 yang menyebabkan Indonesia menjadi rapuh telah menjadi surplus 0,3% dari PDB pada tahun 2021 dan bahkan surplus meningkat lagi pada bulan Desember 2022 yaitu 1% dari PDB. Inilah yang menyebabkan ketahanan perekonomian Indonesia.
  • Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak lepas dari kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu hilirisasi sumber daya alam. Sejak tahun 2014 pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan smelter bertahap bagi perusahaan tambang mineral. Pemerintah memberikan berbagai dukungan fiskal baik melalui perbaikan ekosistem perpajakan maupun memberikan insentif fiskal lainnya.
  • Selain karena faktor harga komoditas yang melonjak tajam, upaya menciptakan nilai tambah tinggi berperan penting di dalam meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan.
  • Nilai ekspor Indonesia Tahun 2022 melonjak tajam dan mencatat rekor tertinggi di dalam sejarah ekonomi Indonesia yaitu 292 miliar US Dollar. Hal ini meningkat 66% dari posisi 176 miliar US Dollar pada tahun 2014.
  • Tahun 2022 neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertinggi yaitu 54,5 miliar US Dollar. Sampai dengan April 2023 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 36 bulan berturut-turut.
  • Menguatnya fondasi ekonomi Indonesia tercermin dari stabilnya pasar keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar global. Rata-rata depresiasi uang Rupiah kita pada Tahun 2022 hanya 3,9%. Dibandingkan negara-negara bahkan di dalam G2 emerging country seperti Turki yang mengalami depresiasi Lira hingga 86,4%, Malaysia Ringgit mengalami depresiasi 6,2% dan rupe India mengalami depresiasi 6,4%. Di sisi lain instrumen keuangan negara yaitu obligasi pemerintah juga stabil pada posisi 7,0% imbal hasilnya pada periode 2002. Hal ini lebih rendah dari posisi pra pandemi yang mencapai 7,5%.
  • Tahun 2022 tingkat suku bunga Global meningkat lebih dr 500 basis point dan kita tetap bertahan. Inilah yang menyebabkan Indonesia dikenal di dalam pertama pasar keuangan dunia pasar saham Indonesia termasuk sebagai top performer Tahun 2022.
  • Dalam kurun waktu yang sama koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1% yang sebelumnya sempat mencatat 6,2%
  • Dalam 10 tahun terakhir kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur vital meningkat signifikan baik kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 KM tahun 2014 meningkat 1.385 KM menjadi 47.817 KM pada Tahun 2022. Jalan tol antar provinsi dan kabupaten meningkat drastis yang sebelumnya 464.280 KM menjadi 501.344 KM. Jalan tol juga meningkat sangat tajam yaitu 930 KM pada tahun 2014 menjadi 2.499 Tahun 2022 meningkat 1.500 km dan 1.800 KM sedang dalam tahap pembangunan.
  • Infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk pengairan dan pengendalian banjir serta pembangkit listrik meningkat signifikan. Jumlah bendungan yang dibangun meningkat dari hanya 15 bendungan tahun 2014 menjadi 42 Bendungan Tahun 2022. Kapasitas irigasi meningkat dari 110.000 hektar untuk pengairan tahun 2014 menjadi 303.000 hektar Tahun 2022. Infrastruktur energi dan kapasitas pembangkit listrik meningkat 20 Giga watt selama dekade terakhir. Pada tahun 2014 pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan ibukota negara IKN Nusantara hal ini juga sangat strategis untuk mendorong gerak roda ekonomi dan pemerataan pembangunan.
  • Pembangunan SDM juga menjadi agenda prioritas yang sangat penting pemerintah bersama DPR-RI terus berkomitmen menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang merupakan 3 pilar pembangunan modal manusia.
  • Total belanja alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 5% dari belanja negara untuk kesehatan tetap dijaga. Pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan dalam penyaluran beasiswa LPDP.
  • Hingga Tahun 2022 jumlah penerima beasiswa telah mencapai 35.536 orang yang tersebar di berbagai universitas terbaik di luar negeri maupun di dalam negeri.
  • Pemerintah juga berhasil menurunkan stunting dari 30,8% tahun 2018 menjadi 21% dan akan melanjutkan penurunan pada target 14% pada tahun 2024. Demikian juga dengan kemiskinan ekstrem yang Tahun 2022 tercatat 2,04% akan diturunkan menjadi 0% tahun 2024.
  • Berbagai perlindungan sosial khususnya untuk keluarga miskin dan rentan terus menjadi prioritas penting APBN baik dalam bentuk program Keluarga Harapan, Kartu sembako, iuran Jamkesnas, dan akses layanan pendidikan melalui program KIP, KIP Kuliah.
  • Pengendalian inflasi melibatkan berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah. Program pemberdayaan untuk mendukung permodalan bagi UKM melalui program subsidi bunga dan penjaminan kredit untuk KUR khususnya UMKM terus ditingkatkan.
  • Perbaikan regulasi juga terus dilakukan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR-RI karena telah diselesaikannya berbagai undang-undang penting di dalam meningkatkan iklim investasi seperti Undang-Undang Cipta kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Berbagai capaian ini adalah sesuatu yang luar biasa di tengah kondisi guncangan dunia dan tentu di dalam konteks demokrasi Indonesia. Pada 5 Mei 2023 WHO telah mengumumkan berakhirnya status pandemi-19 sebagai darurat kesehatan publik. Dengan berakhirnya pandemi covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi menjadi ringan. Perkembangan dinamika Global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan.
  • Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Pertama: ketegangan geopolitik global yang menjadi tantangan berat yang kita hadapi. Video politik telah menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar yang akan memberikan imbas sangat besar bagi seluruh perekonomian negara besar menjadi cenderung in one booking protectionis akibatnya dunia akan terfragmentasi.
  • Fenomena ini sudah mulai sejak tahun 2017 ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayah negaranya atau resouring yang pada akhirnya memicu perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.
  • Sejak saat itu tensi perang dagang atau rade war antara Amerika dan RRT terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian global. Perang Ukraina yang terjadi Tahun 2022 awal mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik tersebut.
  • Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak sesuai dengan kedekatan aliansi. Akibatnya aktivitas perdagangan yang banyak tergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri.
  • Dampak signifikan fragmentasi geopolitik ini telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga berdampak besar baik bagi perekonomian Amerika sendiri maupun ekonomi global.
  • Tantangan kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa kenaikan efisiensi dan produktivitas, namun perubahan teknologi informasi juga menghadirkan berbagai tantangan seperti penghematan tenaga kerja secara masif, persoalan privasi dan keamanan cyber.
  • Perkembangan digitalisasi juga menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi oleh tenaga kerja yang tidak terampil. Jika tidak diantisipasi tingkat pengangguran akan meningkat terutama tenaga dan pendidikan terbatas.
  • Ketidaksiapan pasar tenaga kerja suatu negara juga akan menjadi faktor kendala di dalam menarik aliran investasi peranan teknologi digital yang makin krusial dalam berbagai aspek kehidupan menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni Amerika Serikat Tiongkok yaitu kompetisi penguasaan industri semikonduktor atau chip word yang saat ini didominasi oleh Taiwan.
  • Ketiga adalah perubahan iklim serta respon kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi manusia dan perekonomian cuaca ekstrem yang sering terjadi terkait perubahan iklim memberikan dampak yang sangat nyata kerugian yang muncul baik korban jiwa serta aset serta menurunnya aktivitas produksi menjadi faktor yang harus kita tangani. Respons kebijakan dan mitigasi serta adaptasi negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga menimbulkan dampak luar biasa. Amerika Serikat menerapkan inflation reduction X dan Eropa menerapkan karbon border adjustment mechanism. Hal ini menjadi hambatan non tarif yang sangat nyata bagi perdagangan internasional dan investasi dari maupun ke Amerika serta Eropa . Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus bisa menjaga kinerja eksternalnya.
  • Tantangan ke-4, covid bukan merupakan pandemi terakhir. Kejadian pandemi pasti akan berulang. Oleh karena itu harus terus berjuang dan menggunakan pelajaran yang berharga dalam penanganan covid 19 yang dinilai sangat baik dan berhasil.
  • Selain 4 tantangan tersebut perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah. Menyebabkan suku bunga acuan global tertahan pada tingkat higher for longer.
  • Konsekuensinya likuiditas Global akan ketat host Open menjadi tinggi ruang kebijakan di banyak negara makin terbatas. Gejolak perbankan yang terjadi di Amerika dan Eropa menambah resiko ketidakpastian.
  • Akibat kondisi ini kombinasi ketatnya likuiditas global dan kenaikan suku bunga bunga serta persoalan perbankan di Amerika dan Eropa menyebarkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia akan cenderung lemah.
  • IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global Akan melambat signifikan pada tingkat 2,8% sebelumnya diproyeksikan tahun 3,4% pada Tahun 2022 rilis data dari pertumbuhan PDB Kuartal 1 beberapa negara khususnya Tiongkok juga menunjukkan perlemahan 4,5% di bawah proyeksi IMF. Hal ini menimbulkan suasana pesimisme dan juga kewaspadaan bagi kita semua ibu dan bapak serta seluruh anggota dewan yang kami hormati dinamika dan tantangan Global yang makin Kompleks harus Kita waspadai melemahnya kinerja Global akan berimbas pada kinerja Indonesia dalam beberapa bulan terakhir kita melihat melambatnya kinerja ekspor terutama akibat trend moderasi harga komoditas unggulan termasuk batubara dan CPO.
  • Persaingan menarik investor ke dalam negeri juga makin ketat terutama dengan makin tingginya kepedulian terhadap aspek sosial dan governance. Mengingat kondisi keuangan pasar global dg ketidak pastian tinggi maka prospek ini perlu kita waspadai.
  • Ini sangat dipengaruhi oleh dunia global, ini dibutuhkan trkait pasar karbon dan transisi energi ke arah energi terbarukan, berdampak signifikan bagi kebijakan investasi bagi PLN dan Pertamina.
  • Kita menyadari berbagai kendala pembangunan dari dalam negeri khususnya ketersediaan infrastruktur, kesediaan SDM serta kualitas kelembagaan yang perlu kita perbaiki.
  • Arah perubahan yang tengah terjadi, kita tidak bergantung pada kebijakan bussiner ussual, cita-cita Indonesia masuk pada tahun 2045 mensyaratkan Indonesia tumbuh 4 persen per tahun.
  • Percepatan reformasi struktural dengan menghilangkan hambatan pembangunan mutlak dilakukan, transformasi ini harus menciptakan struktur ekonomi yang produksi, bernilai tinggi dan semakin inklusif berkelanjutan.
  • Bonus demografi yang kita nikmati perlu kita manfaatkan dengan baik, saat ini ketahanan ekonomi Indonesia terjaga.
  • Pertumbuhan kwartal 1 pada level 5,03 menunjukan bahwa resiliensi ekonomi Indonesia baik, laju inflasi mengalami penurunan 4,3 persen, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yg terbaik di G-20.
  • Indikator lain menunjukan pada hal yang terkuat, indeks Indonesia mencapai 5,27 adalah pada zona ekspansif sejak awal tahun. Mempertimbangkan ekspansi nasional tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro RAPBN 2024.
  • Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7, Inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah 15.300 perdollar amerika, lifting minyak di kisaran 597.000 - 652.000 barel perhari, lifting gas 999.000 - 1000.054 barel per hari.
  • Agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan, ini ditempuh melalui 3 fungsi APBN yaitu alokasi bagaimana APBN mendukung jangka menengah dengan mekanisme pasar yang efisien Fungsi alokasi yaitu bagaimana pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural dan fungsi stabilitasi dari gejolak berbagai hal.
  • Kebijakan ini akan tetap dijaga keseimbangan antara penerimaan negara dan iklim investasi ini untuk menciptakan perbaikan sistem perpajakan untuk memperluas basis pajak untuk kepatuhan wajib pajak.
  • UU HPP untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan, optimalisasi pada inovasi layanan publik dan mendorong reformasi aset negara ini dalam rangka menghasilkan output dan outcome yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.
  • Arah kebijakan belanja tahun 2024 adalah transformasi ekonomi di berbagai masalah struktural seperti kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
  • Untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan mendukung hilirisasi SDA melalui deregulasi dma penguatan institusi, penguatan spending better dilakukan untuk mendorong efisiensi kebutuhan dasar pada prioritas belanja nasional.
  • Ini berorientasi pada hasil untuk mendorong subsidi tepat sasaran melalui akurasi data, perbaikan mekanisme program dan penyaluran kegiatan.
  • Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Penguatan efisiensi belanja untuk memeratakan kesejahteraan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan.
  • Ini untuk mengurangi kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah. Kebijakan tahun 2024 diarahkan utk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional dan penuntaskan proyek strategis nasional.
  • Pemenuhan konektivitas dalam pembangunan IKN dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 ini adalah dalam rangka mewujudkan ekonomi inklusif, kompetitif untuk magnet pertumbuhan ekonomi nasional.
  • Dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim Indonesia yang semakin sehat dan kondusif. Sejalan dengan ini pemerintah terus mendorong kualitas belanja makin baik dilakukan di tingkat pusat dan daerah.
  • Ini dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional yg efisien, kinerja pertumbuhan ekonomi kuat didorong agar mampu meningkatkan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,8 hingga 12,38 dari PDB.
  • Keseimbangan primer bergerak menuju keberhasilan surplus. Kebijakan APBN 2024 akan tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi. Defisit mencapai 2,16 - 2,64 persen dari PDB. Upaya mendorong pembiayaan dengan hati-hati.
  • Rasio utang dengan batas mencapai 38,67 - 38,97 persen dari PDB. Untuk mendorong pembiayaan yang berkesinambungan dengan mendukung kebijakan fiskal yang terukur untuk mendukung transformasi ekonomi secara sustainable.
  • Guna mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan ketahanan fiskal dengan antisipasi ketidakpastian global dengan menyusun dan membangun bantalan fiskal yang handal dan kredibel.
  • Mendukung peranan Indonesia di forum internasional dan akselerasi pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta UMKM untuk mendorong pembiayaan yg kreatif dan inovatif bekerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Ini guna mendukung akreleraei ekonomi nasional pada tahun 2024 pada tingkatan 5,0 - 5,7 persen. Nilai tukar petani dan nelayan ditingkatkan 105 hingga 108 persen.
  • Demikianlah keterangan pemerintah tentang ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik. Sasaran pembangunan terus kita ikhtiarkan untuk segara dicapai.
  • Pemerintah mengharapkan masukan dan pandangan dari seluruh pimpinan dan anggota dewan dalam rangka menyusun RAPBN tahun 2024. Bahwa cita-cita besar Indonesia menjadi negara maju tahun 2045 mensyaratkan kerja keras semua pihak.
  • Nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. Untuk terus tekun bekerja dalam mencapai cita-cita Indonesia, semoga Tuhan memberikan bimbingan dan perlindungan bagi kita semua.
















































Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan