Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2018 - Rapat Paripurna DPR-RI

Tanggal Rapat: 20 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 13 May 2020,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada 20 Agustus 2019, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna mengenai Pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Barat 5 pada pukul 11:18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Dengan disetujuinya RUU ini menjadi UU maka selesailah siklus APBN 2018. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota atas dukungan sehingga terjalin kerjasama yang baik sehingga ini semua dapat berjalan dengan lancar.
  • Sesuai ketentuan dan tata tertib RUU, DPR dan pemerintah telah melakukan pembahasan RUU P2APBN TA 2018. Dalam pembahasan RUU tersebut, DPR sudah memberikan catatan, masukan, dan saran. Pemerintah telah memasukkan saran dan rekomendasi dalam RUU ini. Pemerintah menyadari, meskipun sejak tahun 2016-2018, BPK telah memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat. Namun, ruang perbaikan masih terbuka luas. Perbaikan menyangkut akuntabilitas laporan keuangan akan dan terus dilakukan secara insentif melalui sinergi yang kuat antar lembaga. Pendampingan asistensi akan diutamakan kepada K/L yang belum mendapatkan predikat WTP. Pemerintah akan terus meningkatkan komitmen untuk menegakan instansi bebas korupsi. Instansi pelayanan sampai tingkat terkecil, juga senantiasa diberikan yang terbaik tingkat pelayanannya. Dalam kaitannya optimalisasi APBN, Pemerintah berkomitmen dalam program-program pembangunan semaksimal mungkin. Pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara fokus dan konsisten meskipun banyak tantangan baik internal maupun eksternal. 
  • Tahun 2018 kondisi ekonomi global mengalami tekanan yang sangat kuat, namun pemerintah tetap fokus menjalankan program pembangunan, tetap dengan memenuhi koridor-koridor yang ada dalam UU. Perekonomian dunia di 2018 menghadapi tekanan dan dinamika sehingga mengalami gejolak global dibeberapa negara. Sehingga hal ini mempengaruhi asumsi ekonomi makro. Pada saat yang sama, tetap menjalankan program-program pembangunan agar tetap tercapai. Pemerintah terus memusatkan perhatian dan menjaga stabilitas ekonomi Nasional. Dalam waktu yang sama Pemerintah juga meneruskan pembangunan untuk kemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerintah dan OJK, melakukan langkah-langkah antisipasi dan koordinasi yang solid untuk meminimalisir dampak dari perang dagang tersebut. Dengan demikian, momentum pertumbuhan ekonomi dapat kita maksimalkan. 
  • Tahun 2018 kinerja perekonomian indonesia dan realisasi 2018 mencapai 5,17% yang mengembirakan, pada APBN tahun 2018 ditopang oleh permintaan domestik yang sehat, investasi dan tingkat pertumbuhan tersebut merupakan tingkat pertumbuhan ke 2 di G20, dan mengalami peningkatan tertinggi yang sebelumnya 5,07%. Realisasi atas beberapa asumsi makro, langsung terdampak oleh gejolak global yang sangat tinggi, dalam bentuk eskalasi perang dagang dan kondisi geopolitik AS dengan mitranya. Perbaikan kinerja APBN 2018 tersebut didukung oleh pendapatan negara. Adanya peningkatan penerimaan SDA, laba BUMN dan pendapatan dari layanan umum. Rasio pajak terhadap PDB meningkat menjadi 11,4% di tahun 2018. Dari sisi belanja, kinerja APBN meningkat tepat sasaran, bantuan sosial, sinergi kinerja yang tinggi yang memberikan dampak dalam memperbaiki kemiskinan. Pemerintah fokus untuk menjaga stabilitas daya beli terutama di masyarakat miskin. Tahun 2018, realisasi belanja desa, dana desa, dan transfer daerah menjadi 99,79%.
  • Dengan perbaikan kualitas belanja negara, kita telah berhasil meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat. Presentase penduduk miskin mencapai 9,66%, hal ini merupakan pertama kali di dalam sejarah Indonesia, dimana level kemiskinan berada pada angka 1 digit, yang artinya lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka 5,34% angka terendah dalam 4 tahun terakhir atau terendah dari pengangguran terbuka pada tahun 2017. Indikator pembangunan tersebut bahwa kesejahteraan masyarakat pad tahun 2018 merupakan lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 juga menunjukan perbaikan pada aspek daya saing, hal ini tercermin dari meningkatnya peringkat daya saing Indonesia, dimana semula Indonesia mendapat peringkat 43, dan sekarang menjadi peringkat 32.
  • Hasil pelaksaan APBN tahun 2018 yang baik dan telah dipertanggungjwabkan dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kesehatan dan kredibiltas APBN menjadi modal yang sangat berguna dan efektif di dalam menjaga kepentingan nasional, serta melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
  • Untuk itu, pengelolaan APBN di masa yang akan datang akan betul-betul dimaksimalkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemerintah berharap yang telah terjalin selama ini akan dapat ditingkatkan, dengan demikian dalam pengelolaan APBN yang akan datang akan lebih baik dan betul-betul menghasilkan nyata untuk masyarakat.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan