Puan Maharani dari Fraksi PDI-Perjuangan membacakan Pidato Ketua DPR-RI terkait Penyampaian Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023

• Tahun Sidang 2022-2023 pada Rapat Paripurna DPR RI Khusus dalam rangka untuk merayakan Hari Ulang Tahun DPR RI yang ke-78, yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2023.
• Kehadiran DPR RI dalam tata negara Republik Indonesia sudah dimulai seiring dengan Pembentukan Pemerintahan Negara yang dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Para pendiri bangsa, telah merancang pengelolaan kekuasaan negara yang demokratis, dimana terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; DPR RI, menjalankan kedaulatan rakyat, melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
• Dalam menjalankan amanat tersebut, DPR RI selalu berada dalam dinamika rezim politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan perkembangan nilai demokrasi global.
• Begitu juga dengan Demokrasi di Indonesia, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan politik, sosial, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia dan arus globalisasi.
• Walaupun terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi praktek demokrasi di Indonesia, namun kita telah memiliki landasan konstitusi, yang mengamanatkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila; inilah landasan kita sebagai Negara Demokrasi Pancasila, yaitu Kedaulatan Rakyat berlandaskan Pancasila.
• DPR RI, menjalankan amanat kedaulatan rakyat tersebut, untuk memastikan bahwa Pemerintah Negara Indonesia menjalankan amanat konstitusi. DPR RI menjalankan fungsi- fungsinya dengan mengarahkan kebijakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan pembangunan, untuk Indonesia- sentris, yaitu untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, melindungi seluruh rakyat Indonesia, serta membangun seluruh wilayah Indonesia.
• DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusinya, juga semakin dituntut untuk dapat memiliki kapasitas pemahaman yang luas terhadap berbagai kompleksitas isu, permasalahan, dan substansi. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan DPR RI memiliki substansi yang kuat.
• Komitmen DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusi dan amanat rakyat, disusun dalam Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022– 2023, dengan tema “DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju”.
• Laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2022- 2023 tersebut, secara lengkap telah disusun dalam dokumen yang akan dibagikan kepada seluruh pihak dan terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia.
• Selama Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI bekerja dalam situasi Pandemi Covid-19 dan bekerja untuk merespon percepatan pemulihan sosial dan ekonomi dampak Pandemi Covid-19.
• Secara umum Laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:
  • Pertama, kinerja dalam Fungsi Legislasi DPR RI:
    • Pelaksanaan fungsi legislasi adalah melaksnakan amanat konstitusi untuk membentuk Undang Undang bersama Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional dan menjalankan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
    • Selama Tahun sidang 2022-2023, kinerja DPR RI bersama Pemerintah dalam membentuk Undang Undang adalah sebagai berikut:
      • 23 (dua puluh tiga) Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang;
      • 16 (enam belas belas) Rancangan Undang Undang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I; sebanyak 5 (lima) RUU diantaranya adalah RUU Kumulatif terbuka,; dan
      • 46 (empat puluh enam) Rancangan Undang Undang sedang dalam tahap penyusunan; sebanyak 29 (dua puluh sembilan) RUU diantaranya adalah RUU kumulatif terbuka.
    • Mari kita berikan apresiasi atas capaian dalam pembentukan Undang Undang.
    • Berkaitan dengan perkara pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi, sepanjang Tahun Sidang 2022-2023, terdapat 130 (seratus tiga puluh) perkara pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, dari jumlah tersebut, hanya 13 (tiga belas) perkara yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara.
    • Dalam proses pembentukan Undang Undang, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi.
    • DPR RI terus berupaya menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.
  • Kedua, kinerja dalam Fungsi Anggaran DPR RI:
    • Melalui fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.
    • Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global.
    • APBN sebagai instrumen keuangan negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional.
    • Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang Undang APBN beserta Kebijakan Fiskalnya.
    • Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ini, DPR RI bersama pemerintah sedang melaksanakan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024.
    • DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
  • Ketiga, kinerja dalam Fungsi Pengawasan DPR RI:
    • DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan Undang Undang yang berkaitan dengan pemenuhan hak- hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.
    • Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui Rapat Kerja, Rapar Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Panitia Kerja, Panitia Khusus Pengawasan, Tim Pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 (lima puluh) Panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 (dua puluh satu) di antaranya telah dinyatakan selesai.
    • DPR RI juga menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI. Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 (empat ribu enam ratus tiga) surat fisik dan 255 (dua ratus lima puluh lima) surat melalui website. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait.
    • Terdapat 5 (lima) bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu:
      • Hukum, HAM dan Keamanan;
      • Pertanahan dan Reformasi Agraria;
      • Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN;
      • Ekonomi Keuangan; dan
      • Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM.
    • DPR RI juga telah melakukan pengajuan, pemberian persetujuan atau pemberian pertimbangan/konsultasi terhadap:
      • Memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Negara Sahabat;
      • Memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Indonesia untuk Negara Sahabat;
      • Memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara dan perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat; dan
      • Pemilihan pejabat publik pada lembaga negara.
    • Pada Tahun Sidang ini, DPR RI telah membahas mengenai pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) negara.
    • DPR RI juga memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) kepada 7 (tujuh) olahragawan.
    • Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera.
  • Ke-empat, kinerja dalam Fungsi Diplomasi DPR RI:
    • DPR RI menjalankan peran diplomasi parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen, baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral. Melalui berbagai kegiatan tersebut, beragam isu telah menjadi perhatian DPR RI.
    • Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global.
• Selama Tahun sidang 2022-2023, terdapat 3 (tiga) orang rekan kita yang telah wafat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI, yaitu:
  • H. Muhammad Rapsel Ali dari Fraksi Partai NasDem;H. Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH dari Fraksi Partai Gerindra;
  • H. Bambang Kristiono, SE. dari Fraksi Partai Gerindra.
  • Marilah kita mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik disisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
• Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2022- 2023 adalah hasil kerja bersama kita semua, yang didukung oleh perangkat teknis dari Sekretariat Jenderal DPR RI.
• Menjadi kritik dan otokritik bagi kita bersama bahwa dalam menjalankan tugas, DPR RI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  • meningkatkan kehadiran anggota DPR RI dalam rapat-rapat urusan rakyat; kita jangan lebih sering rapat di luar DPR dari pada rapat di DPR;
  • meningkatkan atensi pada tindak lanjut dari hasil-hasil rapat bersama pemerintah; rekomendasi dan kesimpulan rapat jangan hanya menjadi catatan kata-kata diatas kertas;
  • meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat atas apa yang telah dikerjakan oleh DPR RI;
  • meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun Undang Undang;
  • meningkatkan disiplin dalam menjaga kehormatan sesuai kedudukan DPR RI; jangan merasa punya kedudukan sebagai pejabat negara, kita memperlihatkan hal-hal yang berlebihan tanpa melihat situasi dan rasa kepatutan;
  • kita juga dikritik agar dapat menyampaikan pendapat secara argumentatif dan substantif, dengan cara dan diksi-diksi penyampaian yang pantas; serta tidak meninggalkan ruang rapat sebelum menerima penjelasan dari mitra kerja;
  • kita juga di kritik dalam setiap kegiatan di luar ruangan sidang, harus dapat memperhatikan rasa kepatutan, keteladanan, dan rasa peduli sosial, dan kritik-kritik lainnya, yang harus kita sikapi untuk memperbaiki integritas dan kinerja DPR RI.
• DPR RI menyadari bahwa kita harus terus memperbaiki diri untuk dapat menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat rakyat;
• DPR RI memiliki tekad dan komitmen untuk menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang kredibel dan berintegritas.
• Komitmen ini merupakan komitmen kita semua, anggota DPR RI, untuk menjalankan kewajiban tugas dengan sungguh-sungguh, serta mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Marilah kita setia pada komitmen menjalankan tugas negara dan kerja bersama membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat dan dicintai rakyat.
• Demikian pidato penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 DPR RI.
• Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan dan kerja sama selama satu tahun ini.
• Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin.