Rangkuman Terkait
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37
- Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
- Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Laporan Komisi 2 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT), dan Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-35
- Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34
- Laporan Badan Legislasi DPR-RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan, Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR-RI dan Lainnya — Paripurna DPR-RI ke-33
- Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Ibu Kota Negara (IKN) — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31
- Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-30
- Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38
Tanggal Rapat: 14 Apr 2022, Ditulis Tanggal: 14 Apr 2022,Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Puan Maharani (Ketua DPR-RI)
Pada 14 April 2022, DPR-RI melaksanakan Rapat Paripurna tentang Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sufmi Dasco dari Fraksi Gerindra dapil Banten 3 pada pukul 10.13 WIB. (Ilustrasi: Liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Puan Maharani (Ketua DPR-RI)
- Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada Masa Persidangan IV ini, DPR-RI telah melakukan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang. Semangat pembentukan UU TPKS selain memenuhi kebutuhan hukum nasional juga untuk memberikan perlindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat, dan komprehensif.
- Kehadiran UU TPKS ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. UU TPKS merupakan komitmen kita bersama agar tidak ada ruang bagi kekerasan seksual di negara Republik Indonesia.
- Dalam masa persidangan ini, DPR-RI juga telah melakukan pengambilan keputusan terhadap 3 RUU sebagai usul inisiatif DPR-RI. Selain itu, DPR-RI pada masa persidangan ini melalui Komisi dan AKD terkait tengah melakukan pembahasan RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I, diantaranya; 1) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; 2) RUU tentang Penanggulangan Bencana; dan 3) RUU tentang Aparatur Sipil Negara.
- Tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama Pemerintah dan DPR-RI, oleh karena itu, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR-RI dan Pemerintah.
- DPR-RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir ini, DPR-RI terus mencermati perkembangan geopolitik internasional serta perekonomian global dan domestik di tengah upaya kita untuk mengendalikan gelombang ke-3 Covid-19 sejak awal Februari silam.
- Perkembangan global tersebut perlu segera diantisipasi khususnya yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan rakyat serta kapasitas fiskal untuk dapat menjalankan pelayanan umum, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional.
- Kita patut bersyukur melalui kerja bersama seluruh pihak pengendalian gelombang ke-3 pandemi Covid-19 dapat ditangani dan diantisipasi dengan lebih baik, sehingga tidak berdampak berat bagi upaya pemulihan sosial dan ekonomi.
- Melalui Komisi dan AKD terkait, DPR-RI juga terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBN pada kuartal pertama tahun 2022 ini agar dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial dan ekonomi nasional.
- Pemerintah agar segera mengantisipasi peningkatan risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina serta normalisasi kebijakan moneter oleh negara-negara maju.
- Perkembangan kondisi global tersebut secara langsung telah mendorong peningkatan komoditas energi, pangan, dan komoditas lainnya yang sangat luar biasa. Kenaikan signifikan tersebut telah berimbas pada meningkatnya tekanan inflasi domestik yang tercermin dari kenaikan harga beberapa barang-barang strategis di dalam negeri. Ditambah lagi, dengan kebijakan Pemerintah yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
- Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas. Pemerintah memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bansos bagi masyarakat yang tidak mampu.
- DPR-RI melalui AKD telah melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti berbagai masalah yang menarik perhatian masyarakat antara lain; 1) permasalahan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); 2) pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM); 3) percepatan program vaksinasi dan booster vaksin Covid-19; 4) pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri; 5) permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng; 6) permasalahan kenaikan harga BBM; 7) penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik lebaran; 8) persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H ; dan 9) permasalahan penipuan investasi ilegal. Fungsi pengawasan DPR-RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat.
- Pemerintah agar segera menindaklanjuti berbagai keputusan Raker Komisi dan AKD lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
- Pada Masa Persidangan IV, DPR-RI melalui AKD telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap: 1) 7 calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2021/2022; 2) anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2022-2027; 3) 7 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027.
- DPR-RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 9 calon Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia.
- Pada masa sidang ini, Parlemen Indonesia telah sukses menyelenggarakan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 21-24 Maret 2022 yang dihadiri oleh 121 negara anggota. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi antara lain; Deklarasi Nusa Dua Bali yang memerangi perubahan iklim dan resolusi konflik Rusia-Ukraina.
- DPR-RI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah, masyarakat Bali, serta seluruh pihak sehingga penyelenggaraan sidang IPU yang ke-144 dapat berjalan dengan baik. Sukses penyelenggaraan, sukses agenda sidang, dan sukses mempromosikan Indonesia.
- Delegasi DPR-RI telah melakukan pertemuan internasional diantaranya; 1) pertemuan dengan delegasi Rumania. Pertemuan ini menitikberatkan pada peningkatan kerja sama ekonomi, pariwisata, serta penjajakan kerja sama di bidang budaya dan pendidikan; 2) pertemuan dengan delegasi Peru pada 31 Maret 2022. Pertemuan bilateral ini memberi harapan akan potensi kerja sama khususnya di bidang transmisi energi, perubahan iklim, pariwisata, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui kerangka Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement.
- Atas nama Pimpinan DPR-RI, Puan Maharani memberikan apresiasi atas kerja keras kita semua anggota DPR-RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat dan memastikan negara hadir dalam memajukan kesejahteraan rakyat.
- Pada kesempatan ini, Puan Maharani mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai dari 15 April 2022-16 Mei 2022, DPR-RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Masa reses merupakan kesempatan bagi Anggota DPR-RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, dan menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia.
- Kepada Anggota DPR-RI, kami menyampaikan selamat bekerja pada Masa Reses. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua. Atas nama Pimpinan dan Anggota DPR-RI, perkenankan Puan Maharani mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H kepada seluruh rakyat Indonesia, semoga kemenangan pada bulan Ramadan semakin meningkatkan kepedulian, solidaritas, dan semangat gotong royong kita dalam menghadapi ujian pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37
- Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
- Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Laporan Komisi 2 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT), dan Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-35
- Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34
- Laporan Badan Legislasi DPR-RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan, Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR-RI dan Lainnya — Paripurna DPR-RI ke-33
- Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Ibu Kota Negara (IKN) — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31
- Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-30
- Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI