Fraksi PDI-P: Adisatrya Suryo Sulisto (dapil Jawa Tengah 8) mewakili Fraksi PDI-P menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Tahun 2019 merupakan tahun penghujung pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi-JK terus bekerja menuntaskan janji politiknya. Kemandirian menjadi hal penting dalam mencapai kedaulatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, Pemerintah diharapkan menjalankan perekonomian dan meningkatkan SDM dalam negeri dan investasi yang dilakukan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menggenjot investasi. Di dalam dokumen KEM-PPKF yang diterima, Fraksi PDI-P berpandangan pertumbuhan ekonomi harus menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja. Untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 5,4-5,8%, Pemerintah harus meningkatkan neraca ekspor dan diharapkan badan-badan negara dapat menjadi motor penggerak yang berdampak positif bagi masyarakat. Tahun 2019 mendatang, Pemerintah akan menjaga inflasi diangka 3,5%. Pemerintah harus bersinergi dengan Bank Indonesia agar angka inflasi terkendali dan agar daya beli masyarakat tidak menurun. Terkait dengan suku bunga, Fraksi PDI-P memahami adanya tekanan terhadap ekonomi Indonesia terkait meningkatnya suku bunga. Untuk itu, Pemerintah harus merancang prudent suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) agar menarik investor. Fraksi PDI-P memahami ada tekanan ekstrem ke rupiah, tetapi Pemerintah harus segera mengatasi tekanan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi agar tetap menarik perhatian investor. Pasca krisis tahun 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin rendah. Hal tersebut harus diperhatikan oleh Pemerintah agar rupiah tidak selalu ditekan oleh dolar Amerika Serikat. Indonesia Crude Price (ICP) di tahun 2019 diperkirakan 60-70 dolar per barel. Fraksi PDI-P mengingatkan pemerintah agar mencermati pergerakan harga minyak dunia karena akan mempengaruhi postur anggaran. Fraksi PDI-P berpendapat bahwa Pemerintah harus bekerja lebih besar untuk mengeksplorasi terhadap pengembangan minyak dan gas. Pada saat ini, penerimaan negara adalah dari pajak. Proyeksi penerimaan pajak harus disesuaikan dengan situasi di lapangan. Fraksi PDI-P meminta Pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif dalam permasalahan pajak dan cukai. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga perlu dimaksimalkan dan Pemerintah harus mencari solusi kreatif namun tetap pada tata kelola yang efektif. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan, contohnya dengan kemudahan investasi, kemudahan perizinan dalam ekspor-impor, kemudian sistem pajak yang adil dan transparan. Fraksi PDI-P mendukung penuh program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lainnya. Pemerintah perlu mengambil keputusan yang jelas terkait guru honorer yang mengharapkan keadilan. Pemerintah harus mengoptimalkan pinjaman untuk pembangunan dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Pengelolaan utang negara harus dilaksanakan hati-hati. Pemerintah harus memberikan gambaran jelas tentang pengembalian utang secara transparan. Pemerintah juga harus bisa menjaga kepercayaan dunia usaha. Dinamika politik harus dijaga agar tidak menimbulkan kegaduhan. Terakhir, Adisatrya mewakili Fraksi PDI-P menyatakan menyetujui untuk pembahasan lebih lanjut atas KEM-PPKF untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat serta mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Ramadhan, semoga semuanya diberikan tambahan kekuatan untuk bekerja lebih keras.

Fraksi Partai Golkar: Edison Betaubun (dapil Maluku) mewakili Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Tahun 2019 memiliki arti penting bagi Indonesia khususnya bagi pemerintahan Jokowi-JK sebagai pamungkas untuk menilai kinerjanya. Capaian-capaian yang sudah dirasakan membawa optimistis bagi perekonomian yang lebih baik untuk tahun-tahun mendatang. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang dianggap stagnan. Fraksi Partai Golkar berpendapat Indonesia sedang mengalami proses transisi berbasis industri dan jasa. Perkembangan sektor industri akan mendorong sektor lainnya dan pemerintah harus memberikan perhatian lebih bagi sektor industri. Sektor industri pengolahan menyumbang 20,3% pada Produk Domestik Bruto (PDB). Fraksi Partai Golkar turut mendorong Pemerintah melakukan terobosan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah perlu menyusun anggaran lebih kecil dengan bijaksana untuk tetap menjaga dunia usaha agar tetap bertahan. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dan optimisme Pemerintah atas angka pertumbuhan ekonomi dan menilai angka yang ditetapkan perlu kerja keras. Kinerja investasi akan mengalami tekanan karena sebagian investor akan menunggu hasil Pemilu 2019. Tahun 2019, Pemerintah proyeksi laju inflasi 3,5%. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah untuk menjaga tren penurunan inflasi. Fraksi Partai Golkar berharap dapat memaparkan strategi yang akan dilakukan Pemerintah dan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta fokus pada penggunaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian desa demi mewujudkan Nawacita. Utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat tapi tidak diikuti dengan peningkatan PDB. Terakhir, Fraksi Partai Golkar menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dapat dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya.

Fraksi Partai Gerindra: Heri Gunawan (dapil Jawa Barat 4) mewakili Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa semua telah bersama-sama melihat apa yang disampaikan Pemerintah tentang KEM-PPKF sebagaimana yang disampaikan bahwa pembangunan perlu ada koreksi khususnya perbaikan struktural. Fraksi Partai Gerindra menyadari bahwa sebelum melakukan infrastruktur harus memerlukan kerja cerdas. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, Pemerintah harus benar-benar mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial yang bukan hanya melakukan bantuan sosial. Pada tahun 2014, Pemerintah menjanjikan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% namun nyatanya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun masih jauh dari itu. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) hanya tersisa 5,2% dan belum kondusif. Sejak tahun 2017, Indonesia sudah memasuki krisis fiskal, agar kebijakan fiskal dapat efektif maka kita harus keluar dari krisis fiskal. Kebijakan PNBP patut dicermati agar Pemerintah tidak menjadi komersialisasi. Pada April 2018, terjadi depresiasi rupiah 3%, defisit transaksi berjalan terjadi sejak 2012. Perekonomian yang stabil akan mempengaruhi APBN, harga minyak mentah di Indonesia diperkirakan akan naik sebesar US$100 per barel sebelum tahun 2019. Kegiatan eksplorasi minyak kurang diminati investor. Kebijakan fiskal harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi nasional. Tahun 2019 merupakan tahun transisi politik, diharapkan kebijakan yang diambil agar tidak menghambat kinerja pemerintahan dan infrastruktur.  Terakhir, Fraksi Partai Gerindra menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dapat dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan.

Fraksi Partai Demokrat: Verna Gladies (dapil Sulawesi Tengah) mewakili Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Fraksi Partai Demokrat siap dan peduli untuk revolusi kesejahteraan rakyat. Penyusunan RAPBN 2019 diawali dengan KEM-PPKF sebagai acuan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah telah menyiapkan ekonomi makro dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal untuk mendorong daya saing dan investasi. Pembangunan pada hakikatnya berkelanjutan dan pesan Presiden RI ke-6 adalah Indonesia menjadi negara maju untuk kedepannya. Namun, kiranya Pemerintah perlu memahami pembangunan hakikatnya berkelanjutan, generasi sekarang mendatang bertujuan membuat Indonesia maju di abad-21 dan perlu memperhatikan stabilitas dalam jangka panjang. APBN harus efektif, kredibel, dan sehat dalam menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Pembiayaan APBN pada tahun 2019 harus dilaksanakan dengan kewaspadaan dalam memperhatikan gejolak yang saat ini terjadi di dunia. Pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi pekerja agar dapat menjadi tuan di negerinya sendiri. Menyikapi KEM-PPKF, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan bahwa yang disampaikan Pemerintah adalah asumsi dari ekonomi yang terjadi dan Fraksi Partai Demokrat berpendapat ekonomi tahun 2019 dapat ditingkatkan dengan dilakukan secara prudent dan kesiapan demi gejolak dunia, pemerataan pun di daerah terluar tertinggal tidak cukup mengandalkan SDA yang ada. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hak pekerja agar menjadi tuan di negerinya sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menjaga inflasi dengan program kerja untuk menstabilkan laju inflasi. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam mengantisipasi potensi-potensi krisis dan jangan sampai penanganan yang lama justru menurunkan ekonomi. Pemerintah diminta untuk memonitoring harga minyak dunia dan harus meminta dengan tepat mengenai angka kenaikan harga minyak dunia agar tetap menjaga sektor migas. Kesenjangan wilayah Indonesia Timur masih lebih tinggi daripada barat. Fraksi Partai Demokrat memohon kepada Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM). Pemerintah juga diharapkan agar meningkatkan daya saing individu dan tenaga kerja berpendidikan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pemerintah juga diharapkan memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan sektor riil dan meningkatkan investasi. Kemudian, Pemerintah juga diminta untuk menggunakan dana desa dengan optimal agar kinerja di desa menjadi lebih baik. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah disiplin menjaga keuangan negara. Pemerintah perlu kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah juga diminta menjaga keuangan negara mengingat utang negara meningkat hingga Rp40 Triliun dari PPDP. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, pengendalian laju inflasi juga perlu ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dan menjaga daya laju beli masyarakat. Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk melanjutkan program-program pro rakyat seperti KIP, PKH, dan lainnya. Terakhir, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami KEM-PPKF dan menyetujui untuk dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Fraksi PAN: Sukiman (dapil Kalimantan Barat) mewakili Fraksi PAN menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Terkait dengan KEM-PPKF, Fraksi PAN memandang bahwa itu terlalu optimistik mengingat ekonomi dunia masih tidak jelas. Fraksi PAN meminta Pemerintah bekerja lebih keras untuk mendorong Indonesia menjadi suatu kesempatan peluang kerja bukan memberikan peluang bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan kondisi saat ini, Fraksi PAN memandang Pemerintah perlu mencermati kondisi saat ini dan mendatang. Selain itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah mengantisipasi kondisi ke depan sebab masih banyak masalah yang harus dihadapi. Fraksi PAN juga memandang Pemerintah harus mengkaji ulang KEM-PPKF dengan mencermati kondisi terkini. Fraksi PAN meminta agar Pemerintah harus dapat mengantisipasi kenaikan Federal Funds Rate. KEM-PPKF dibentuk untuk mendorong ekonomi yang sehat, investasi, dan daya saing. Fraksi PAN berpesan agar Pemerintah juga fokus pada sektor ekonomi riil sebab masih banyak pihak yang belum dilibatkan pada pembangunan ekonomi nasional. Fraksi PAN mendesak Pemerintah untuk bekerja keras dalam efektivitas sosial dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan infrastruktur demi meningkatkan daya saing, pengoptimalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain sebagainya. Pemerintah diharapkan konsisten dalam mengambil kebijakan termasuk saat penggunaan dana desa. Terakhir, Fraksi PAN menyatakan persetujuannya terhadap KEM-PPKF dengan berbagai catatan agar RAPBN 2019 fokus pada masyarakat dan generasi mendatang. Fraksi PAN mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi Umat Islam yang menjalankannya. 

Fraksi PKB: Fathan (dapil Jawa Tengah) mewakili Fraksi PKB menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Perlu disadari, pelaksanaan kebijakan fiskal harus bisa mencapai target dan menjawab tantangan yang ada. Fraksi PKB memandang roda perekonomian di tahun 2019 tidak terlepas dari perekonomian global dan domestik. Pemicu pertumbuhan ekonomi global dari negara-negara yang berkembang yaitu negara-negara ASEAN. Kinerja perekonomian dalam 3 (tiga) tahun terakhir sudah mengalami kenaikan, tetapi belum sesuai potensinya. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Catatan penting Fraksi PKB diantaranya proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tidak jauh berbeda dari tahun 2018. Fraksi PKB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3-5,5%. Secara khusus, Fraksi PKB mempertanyakan motivasi Pemerintah dalam memajukan ekspor Indonesia, hal itu akan defisit pada perdagangan. Patut diakui, inflasi umum bisa dijaga dibawah 4%. Fraksi PKB meminta Pemerintah lebih banyak meningkatkan laju ekspor daripada impor. Fraksi PKB memandang suku bunga SPN perlu dijaga di angka 4,5-5%. Fraksi PKB meminta Pemerintah memitigasi risiko dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Prediksi Fraksi PKB pada tahun 2019, nilai tukar rupiah di kisaran Rp13.500-Rp13.800. Melihat perkembangan politik, minat dunia akan naik ke level yang cukup tinggi. Fraksi PKB menilai sasaran pembangunan masih cukup optimis dan dapat mencapai target di tahun 2019. Fraksi PKB juga memproyeksikan tingkat kemiskinan 5,0-5,2% dan tingkat pengangguran 9,5-10%.  Terakhir, Fraksi PKB menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dapat dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya.

Fraksi PKS: Adang Sudrajat (dapil Jawa Barat 2) mewakili Fraksi PKS menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Fraksi PKS menanggapi bahwa dalam menyikapi KEM-PPKF 2019 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI pada 18 Mei 2018. Fraksi PKS mengingatkan dasar KEM-PPKF akan jadi dasar dalam penyusunan RAPBN 2019. Memasuki 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan 20 tahun reformasi, Indonesia masih dihantui masalah ekonomi yang fundamental terkait pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Hal tersebut merupakan wujud kepedihan yang dialami jutaan masyarakat Indonesia. Fraksi PKS memandang KEM-PPKF masih butuh penajaman sasaran. Pokok-pokok kebijakan fiskal harus didesain lebih kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS menilai Pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi yang meroket dan telah tercantum dalam RPJMN. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 7,9%. Namun, hingga kuartal pertama tahun 2018 hanya mencapai sekitar 5%. Fraksi PKS mendorong Pemerintah menyampaikan target yang realistis dan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, dan lainnya. Fraksi PKS juga mendorong agar Pemerintah melaksanakan pengelolaan utang yang lebih baik karena saat ini kualitas utang Pemerintah belum cukup baik, khususnya yang berkaitan dengan penarikan utang, hal itu harus dikaji lebih dalam. Fraksi PKS memandang shortfall penerimaan pajak beberapa tahun terakhir menjadi pembelajaran untuk target penerimaan pajak di tahun berikutnya. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk fokus pada bahayanya lonjakan inflasi pangan. Pemerintah perlu menjaga inflasi pangan karena 50% pengeluaran masyarakat miskin untuk pangan. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk dapat menjaga kenaikan harga di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk bantuan sosial. Fraksi PKS berpandangan bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memerlukan dukungan SDM. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk kecukupan anggaran jaminan kesehatan nasional dan melakukan konsolidasi ekonomi nasional. Terakhir, Fraksi PKS menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk dapat dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya dengan memberikan catatan lebih lengkap yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan.

Fraksi PPP: Amir Uskara (dapil Sulawesi Selatan 1) mewakili Fraksi PPP menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Fraksi PPP mencermati bahwa pengelolaan fiskal tahun mendatang masih mengalami tantangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kebijakan pemerintah. Fraksi PPP menyadari bahwa Pemerintah mengalami tantangan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka akan menekan fiskal dan Pemerintah harus mengambil langkah yang tepat. Fraksi PPP meminta pengelolaan ekonomi dan fiskal dapat memberi manfaat pada sektor riil dan masyarakat bawah. Pemerintah perlu waspadai ketidakpastian ekonomi global. Fraksi PPP menilai fundamental ekonomi Indonesia dipengaruhi global. Kemiskinan masih dirasakan oleh masyarakat bawah dan pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut. Fraksi PPP menilai kita masih sangat rentan oleh kondisi global. Fraksi PPP minta Pemerintah dalam mengelola utang luar negeri yang sangat berdampak ekonomi dalam negeri dan digunakan untuk meningkatkan ekonomi luar negeri dan berprioritas pada utang dalam negeri untuk mendalami pasar keuangan. Pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran dan perlu perbaikan siklus pencairan. Fraksi PPP mempertanyakan pembiayaan infrastruktur dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meminta realisasi pembangunan ekonomi terkait pekerja-pekerja lokal serta industri terkait konstruksi. Fraksi PPP juga mempertanyakan stimulus untuk industri agar ekspor industri barang menjadi meningkat. Fraksi PPP meminta Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bantuan sosial dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sasaran. Fraksi PPP meminta sinkronisasi data antar lembaga dan mengambil kebijakan yang tepat seperti Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian mengenai impor beras. Fraksi PPP meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan tepat sasaran dan terukur. Terakhir, Fraksi PPP menyatakan setuju melakukan kelanjutan pembahasan KEM-PPKF di tingkat selanjutnya.

Fraksi Partai Nasdem: Suhartono (dapil Jawa Timur 8) mewakili Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Fraksi Partai Nasdem secara khusus berpandangan pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah mampu meningkatkan rasio secara signifikan. Pokok-pokok kebijakan fiskal perlu secara serius diperhatikan. Pemerintah harus terus memperhatikan suku bunga yang secara langsung akan berdampak kepada kelemahan dan depresi keuangan. Fraksi Partai Nasdem meminta Pemerintah agar hati-hati dalam utang luar negeri dan kegiatan yang positif dan stabil. Fraksi Partai Nasdem memandang perlunya anggaran untuk penanganan terorisme dan radikalisme. Tahun 2019 adalah tahun kelima dalam Kabinet Kerja, tentunya pembangunan harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan fiskal ini harus meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.  Namun, disisi lain perkembangan ekonomi global berpotensi kepada nilai tukar rupiah maka pokok-pokok kebijakan fiskal harus secara serius dibuat agar nilai tukar rupiah dapat lebih baik. Fraksi Partai Nasdem juga berpandangan agar Pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%-5,8%. Potensi pembangunan pajak harus berhati-hati dan PNBP harus mendukung pembangunan. Fraksi Partai Nasdem memandang KEM-PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN 2019, maka asumsi makro yang disusun harus lebih realistis. Terakhir, Fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju melakukan kelanjutan pembahasan KEM-PPKF di tingkat selanjutnya.

Fraksi Partai Hanura: Djoni Rolindrawan (dapil Jawa Barat 3) mewakili Fraksi Partai Hanura menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2019. Fraksi Partai Hanura optimis target pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Pemerintah diharapkan melakukan kemudahan berinvestasi. Fraksi Partai Hanura berpandangan untuk menjaga inflasi perlu meningkatkan program infrastruktur untuk menjamin distribusi antar wilayah serta perlu program stabilisasi pasar dan impor bahan tertentu serta terbatas. Fraksi Partai Hanura beranggapan SPN 3 bulan masih terlalu tinggi dibandingkan inflasi. Efisiensi perbankan perlu didorong. Fraksi Partai Hanura berpandangan Pemerintah harus antisipasi proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat sebagai landasan penyusunan RAPBN. Fraksi Partai Hanura menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi optimis dapat tercapai karena infrastruktur akan selesai guna menambah perekonomian dan Pemilu di tahun 2019, dan diharapkan kebijakan dapat menunjang defisit ekspor, diharapkan kemudahan investasi untuk menjaga inflasi di sisi penawaran maka infrastruktur dapat mendorong pendapatan nasional, operasi pasar dan impor barang tertentu. Pemerintah diharapkan mampu menurunkan defisit transaksi berjalan. Fraksi Partai Hanura mendorong BUMN dan Pemerintah bertransaksi menggunakan rupiah. Fraksi Partai Hanura harus mengantisipasi Amerika Serikat yang menarik diri dari perundingan nuklir Iran. Fraksi Partai Hanura mendorong Pemerintah memperluas ruang fiskal. Fraksi Partai Hanura meminta Pemerintah agar selektif dalam menentukan skala prioritas sehingga penggunaan anggaran efisien dan efektif. Terakhir, Fraksi Partai Hanura menyatakan persetujuannya agar KEM-PPK dapat dilanjutkan pembahasannya.