Ketua BPK-RI — Moermahadi Soerja Djanegara

• Pada sidang Rapat Paripurna ini, BPK-RI menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2018. Sesuai dengan paket Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018, Pemerintah telah menyampaikan LKPP dan IHPS tahun 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK-RI pada 27 Maret 2019. Selanjutnya, BPK-RI melakukan pemeriksaan dan telah disampaikan tertulis kepada DPR-RI pada 24 Mei 2019.
• Ketua BPK-RI menyampaikan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2018, namun tetap memberikan beberapa catatan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan untuk perbaikan ke depan, antara lain: pelaporan atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi BUMN yang belum ditetapkan standar akuntansinya; dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik non subsidi belum ditetapkan; pencatatan rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) belum memadai; skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan belum didukung standar dan kebijakan akuntansi yang lengkap; data sumber perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada pengalokasian dana desa tahun anggaran 2018 belum andal; pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15,51 Triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai; serta adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, PNBP, Belanja, Piutang PNBP, Persediaan, Aset Tetap, dan utang terutama pada K/L.
• Ketua BPK-RI kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR-RI. Terdapat sekiranya 7 (tujuh) komponen laporan keuangan, yaitu:
  • Laporan realisasi anggaran
  • Laporan perubahan saldo anggaran lebih
  • Neraca
  • Laporan operasional 
  • Laporan perubahan ekuitas
  • Laporan arus kas
  • Catatan atas keuangan
• Realisasi pendapatan negara tahun 2018 dilaporkan sebesar Rp1.943 Triliun atau sebesar 102% dari anggaran yang tersedia, yang terdiri dari anggaran penerimaan pajak, non pajak, dan hibah. Anggaran penerimaan pajak memberikan sumbangsih terbesar, dilanjutkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan sebagai sumber utama APBN mencapai 93% dari anggaran atau meningkat sebesar 13% dibandingkan pada penerimaan pajak tahun 2017.
• Realisasi belanja subsidi tahun 2018 sebesar Rp216 Triliun melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp156 Triliun dan naik sebesar Rp50 triliun dibandingkan tahun 2017. Realisasi belanja subsidi melebih anggaran karena pembayaran utang subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp25 Triliun, realisasi nilai Indonesian Crude Price (ICP) tahun 2018 sebesar US$67,5 per barel lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar US$48 per barel, dan realisasi nilai tukar sebesar Rp14.247 per dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan asumsi DPR-RI sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, ada pula penyediaan BBM dan listrik oleh badan usaha melalui skema subsidi maupun skema penugasan, yang harga jualnya ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomisan. Ketua DPR-RI meminta Pemerintah dan DPR perlu membahas skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat atas penetapan harga jual di bawah harga keekonomisan tersebut.
• Realisasi belanja negara dilaporkan tahun 2018 sebesar Rp2.213 Triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta dana desa.
• Pemeriksaan atas LKPP dilaksanakan atas tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas konsolidasi dari 86 laporan kementerian/lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
• Terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) pada tahun 2018 yang belum memperoleh opini WTP. Namun, persoalan terhadap 5 LKKL ini secara keseluruhan tidak berdampak pada kesesuaian LKPP tahun 2018 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kahar Muzakir — Pimpinan Komisi 3 DPR-RI

Kahar mewakili Pimpinan Komisi 3 DPR-RI membacakan Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Mahkamah Agung.

• Berdasarkan Surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Komisi 3 DPR-RI dengan Surat No.02/PIM/RH.01.08/01/2019 pada 09 Januari 2019, perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR-RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 pada 15 Januari 2019 untuk melakukan pembahasan terhadap 4 (empat) nama Calon Hakim Agung, yaitu:
  • Dr. Ridwan Mansyur, SH., M.H.
  • Matheus Samiaji, SH., M.H.
  • Cholidul Azhar, H., SH., M.Hum.
  • Dr. Sartono, SH.,M.H., M.Si. 
• Dalam tahapan berikutnya, keempat nama calon Hakim Agung tersebut telah diumumkan di surat kabar agar masyarakat dapat lebih mengenal tentang mereka. 
• Pada Selasa lalu,  Komisi 3 DPR-RI mengadakan pleno guna mendengar pendapat dan pandangan terhadap 4 (empat) nama calon Hakim Agung.
• Berdasarkan pendapat dan pandangan dari 10 Fraksi yang hadir dalam rapat pleno Komisi 3 DPR-RI, memutuskan tidak memberikan persetujuan terhadap 4 (empat) Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap KEM-PPKF

• Pandangan dari Fraksi PDI-P disampaikan oleh Daniel Lumban Tobing:
  • Fraksi PDI-P mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam mengerjakan program tepat waktu. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dari anggaran dan penganggaran. Anggaran masih tampak monoton dari tahun ke tahun. Slogan APBN dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebenarnya merupakan angin segar, tetapi hanya menjadi jabaran kata-kata yang sulit dikerjakan. Namun begitu, kinerja Pemerintah tetap perlu diapresiasi karena Indonesia dapat bertahan dari krisis global ketika banyak negara besar lainnya terkoyak. Fraksi PDI-P sangat mendukung apabila ingin membangun sumur-sumur minyak lainnya dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan pada impor sangat tinggi padahal tanah Indonesia subur. Ketahanan pangan di Indonesia juga masih rendah dan belum ada perubahan signifikan di bidang pertanian. Pada hakikatnya, program yang dilakukan seharusnya tidak hanya copy paste, tetapi bagaimana negara dapat berdaulat sehingga mengarahkan Indonesia untuk bergerak maju. Terkait dengan kinerja, Fraksi PDI-P berpandangan bahwa permintaan terkait pariwisata selalu meningkat dari waktu ke waktu, Menteri Keuangan telah melakukan pemanfaatan keuangan semaksimal mungkin, Fraksi PDI-P ingin mendorong Kementerian Sosial untuk membuat program yang tidak hanya mengembangkan mental pengemis pada masyarakat. Daniel mewakili Fraksi PDI-P mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada TNI dan Polri yang sudah menjaga keamanan negara. Fraksi PDI-P juga meminta kepada Menteri Keuangan untuk meningkatkan anggaran TNI dan Polri sekaligus menyetujui KEM-PPKF untuk dapat dibahas di tingkat selanjutnya.
• Pandangan dari Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh John Kenedy Azis:
  • Fraksi Partai Golkar beranggapan bahwa tahun 2020 memiliki arti penting dalam pembangunan bangsa Indonesia selanjutnya. Fraksi Partai Golkar siap mendukung bersama dengan elemen masyarakat yang lainnya. RPJMN diharapkan dapat mewujudkan visi misi berikutnya. Saat ini, Indonesia masih meneruskan momentum yang baik dalam perkembangan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya, namun perlu diperhatikan bagaimana mempersiapkan teknologi kedepannya. Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa perekonomian Indonesia masih akan dipengaruhi oleh sektor internal dan eksternal. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sudah lebih tinggi dari tahun 2017, jika negara dapat mempertahankan tren ini, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa Indonesia dapat mewujudkan visi misi yang ada. Namun begitu, Pemerintah tetap perlu menyiapkan solusi untuk menghadapi defisit yang terjadi, program Pemerintah pun harus dilakukan dengan meminimalisir risiko, serta meminta Pemerintah untuk tetap konsisten menurunkan angka inflasi yang ada serta meningkatkan daya beli masyarakat. Fraksi Partai Golkar yakin bahwa inflasi bisa mencapai 2-4% dengan mendorong kebijakan yang dapat menurunkan inflasi. Terkait pola kurs rupiah dengan memperhatikan perekonomian global, maka Fraksi Partai Golkar menyarankan adanya kebijakan fiskal butter. Fraksi Partai Golkar menyetujui KEM-PPKF untuk dapat dibahas di tingkat selanjutnya.
• Pandangan dari Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Ramson Siagian:
  • Pertama, dalam KEM-PPKF, pemerintah menggunakan asumsi batas pertumbuhan 5.3-5.4% dan Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa hal ini perlu kerja keras dan sinergi untuk mencapainya. Pemerintah perlu mempertimbangkan ekonomi global seperti perang dagang Cina dan Amerika Serikat sebagai bagian dari sektor eksternal. Jika terjadi ketidakmampuan mengelola perekonomian nasional sehingga tidak mencapai target, maka diperlukan sikap profesional untuk tidak menyalahkan sektor eksternal. Kedua, terkait belanja negara, APBN harus dikelola menjadi stimulus ekonomi sehingga ekonomi tingkat bawah lebih bergerak dan ketersediaan lapangan kerja semakin bertambah. Diperlukan sikap jujur agar tidak menggunakan instrumen belanja negara dalam upaya politik sebagaimana telah Fraksi Partai Gerindra ingatkan setahun lalu. Ketiga, Pemerintah perlu mengefisiensi sumber daya yang tersebar luas. Keempat, harapannya pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendapatan meningkat, dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah jangan sekadar memberikan bantuan berbau populis. Kelima, menghindari middle income trap, perlu peningkatan SDM melalui pendidikan, investasi teknologi, dan percepatan revitalisasi pertanian. Keenam, Fraksi Partai Gerindra menolak masuknya investasi asing yang salah satu syaratnya harus menyertakan tenaga kerja berkualitas, karena sebagaimana diketahui, para pekerja di Indonesia masih termasuk dalam golongan unskilled labour. Ketujuh, Pemerintah dapat meningkatkan kinerja dan pengumpulan perpajakan. Selain itu, juga mengontrol peningkatan belanja negara karena otomatis meningkatkan hutang. Kedelapan, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Diperlukan kebijakan dan mekanisme yang tepat sehingga tidak menimbulkan kontradiktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, Fraksi Partai Gerindra mendukung KEM-PPKF sekaligus mengingatkan bahwa jumlah anggaran yang signifikan tersebut merupakan uang rakyat dan harus digunakan juga untuk penegakan hukum yang lebih profesional dan manusiawi agar setiap warga negara dapat memperoleh keadilan, serta perlu meningkatkan kemampuan intelijen negara. Selain juga efektif untuk memperkuat pertahanan dan keamanan rakyat karena ini uangnya rakyat. 
• Pandangan dari Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Wahyu Sanjaya:
  • Tantangan tahun 2020 tentu perlu dicermati, namun Fraksi Partai  Demokrat akan terus mendukung dan memaksimalkan apa yang ada demi pembangunan ekonomi. Fraksi Partai Demokrat memiliki perkiraan yang sama dengan Pemerintah terkait inflasi dan nilai tukar. Namun begitu, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Bank Indonesia dan Pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga diminta memanfaatkan energi baru terbarukan, menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), harus melakukan daya saing ekspor, dan meningkatkan tax ratio tahun 2020. Fraksi Partai Demokrat berharap sumber defisit tidak menjadi beban. Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk mengalokasikan dana utang luar negeri untuk membangun ekonomi kreatif dan usaha kreatif. 
• Pandangan dari Fraksi PAN disampaikan oleh Ahmad Yohan: 
  • Fraksi PAN yakin melalui penguatan ekonomi makro disusul dengan kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dan Fraksi PAN mengapresiasi kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah salah satunya mitigasi risiko. Pemerintah harus cermat mengeluarkan kebijakan yang ada. Fraksi PAN berpandangan target pertumbuhan ekonomi 5-6% terlalu tinggi, perlu ada upaya menahan laju inflasi, menjaga harga pokok, dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Asumsi nilai tukar Rp14.000-15.000 dipandang masih rasional. Pemerintah diharapkan mampu mendukung para penjual meningkatkan daya kreativitas dalam penjualan. Negara Indonesia merupakan negara importir minyak sehingga kita harus meningkatkan lifting minyak dengan cara mengeksplorasi ruang-ruang baru. Fraksi PAN menawarkan strategi belanja lebih produktif melalui value for money, meningkatkan ekspor, dan Indonesia Pintar. 
• Pandangan dari Fraksi PKB disampaikan oleh Bisri Romly:
  • Fraksi PKB menyayangkan target minyak dan gas selalu turun. Fraksi PKB mendorong pemerintah agar lifting minyak ditingkatkan dan diupayakan selalu bertambah tiap tahun. Pada akhirnya, Fraksi PKB menyetujui pembahasan KEM-PPKF untuk dapat dibahas pada tingkatan selanjutnya.
• Pandangan dari Fraksi PKS disampaikan oleh Sukamta:
  • Fraksi PKS mengingatkan pemerintah agar pembahasan KEM-PPKF benar-benar mencermati politik anggaran negara kedepannya. Berbagai tantangan sosial ekonomi menjadi tanggung jawab negara kedepannya dan untuk meningkatkan kedaulatan rakyat. Memasuki usia 74 tahun Kemerdekaan Indonesia, kita masih mengalami masalah ekonomi fundamental, kemiskinan, utang negara, dan lain sebagainya. Dalam KEM-PPKF yang telah dibuat, Pemerintah memiliki rentang target menurun dari sebelumnya, tampak kurang optimis. Konsekuensinya lapangan kerja semakin sedikit di Indonesia. Fraksi PKS juga mengingatkan tentang daya saing Indonesia yang menurun peringkatnya ke 45 dari 145 negara, tertinggal jauh dari Singapura yang berada di peringkat kedua. Kinerja pengurangan kemiskinan semakin melambat, salah satunya karena anggapan tentang peranan keberadaan beras karena tingginya inflasi panen. Target penurunan pengangguran perlu ditingkatkan, Pemerintah perlu memastikan lapangan kerja tercipta semakin luas. Gencarnya industri 4.0 justru menggerus masyarakat berpenghasilan rendah. Target perekonomian yang dipatok terlalu tinggi. Sektor perpajakan masih dinilai rendah sehingga perlu ditingkatkan. Fraksi PKS mendorong Pemerintah memperbaiki birokrasi perpajakan dan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk membayar pajak. Fraksi PKS juga menyatakan perlunya realokasi anggaran infrastruktur yang memperhatikan kapasitas lembaga, memfokuskan pada pertanian padat karya, dan investasi kelautan sebagai pusat perekonomian baru yang potensial. Pemerintah tidak lagi membatasi media sosial karena mengganggu pengusaha yang bergerak di bidang online dan merugikan pengusaha lokal. Fraksi PKS mendorong Pemerintah terkait dengan jaminan nasional. Fraksi PKS juga melaporkan catatan yang lebih lengkap tentang pokok-pokok fiskal yang tidak dibacakan, namun tidak dapat dipisahkan.
• Pandangan dari Fraksi PPP disampaikan oleh Hasan Husaeri Lubis:
  • Fraksi PPP berpandangan faktor eksternal merupakan tantangan Pemerintah sehingga perlu lebih kreatif dan lebih cermat lagi. Fraksi PPP meminta pengelolaan ekonomi fiskal dapat mengekspor lebih besar sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih tinggi. Pemerintah perlu mewaspadai ekonomi global yang sedang terjadi. Nilai beli petani juga masih rendah. Fraksi PPP berpendapat agar Pemerintah perlu mengurangi risiko depresiasi pelemahan rupiah karena faktor eksternal tersebut.
• Pandangan dari Fraksi Partai Nasdem oleh Sulaeman:
  • Fraksi Partai Nasdem percaya kiranya kita semua mampu menciptakan suasana kondusif dan bekerjasama dalam mengemban tugas kedewanan untuk membahas anggaran tahun 2020. Banyak sekali tantangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global, termasuk perang dagang Amerika versus Tiongkok. Perang dagang sangat mempengaruhi kegiatan ekspor yang membuat melemahnya nilai rupiah. Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, Pemerintah telah berhasil melaksanakan pembangunan di seluruh bidang, terutama transportasi dan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena akses yang lebih mudah. Dampaknya juga mengarah pada penurunan biaya domestik. Menurut World Economic Forum (WEF), peringkat Indonesia terkait infrastruktur telah mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5.3-5.6% optimistik dan perlu kerja keras karena proyeksi ekonomi dunia hanya 2.9%.  Target inflasi 2-4% harus dibarengi dengan kendali volatilitas harga pangan dengan ketersediaan stok pangan yang cukup pada hari raya. Inflasi perlu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan volatilitas  harga kebutuhan pokok melalui ketersediaan stok pangan yang cukup dan memadai. Fraksi Partai Nasdem percaya perlunya stabilitas untuk mendorong ekspor dan tidak perlu menaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat. Nilai tukar ekonomi Rp4.000-15.000 dianggap cukup kuat, namun tetap perlu menjaga daya saing ekspor. Harga minyak bumi dan gas sangat tergantung pada tingkat penurunan alamiah dari sumur-sumur minyak tua dan penemuan minyak baru. Fraksi Partai Nasdem meyakini Pemerintah telah mengelola keuangan negara secara bijaksana dan ditandai dengan keseimbangan perekonomian primer. Fraksi Partai Nasdem meminta Pemerintah berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran sebab defisit kuartal I tahun 2019 sudah mencapai Rp101,04 Triliun dan meningkat dari bulan Maret yang hanya sekitar Rp85 Triliun. Fraksi Partai Nasdem berharap adanya peningkatan dari sektor pajak tahun 2020. Pemerintah daerah perlu mendorong kegiatan ekspor sesuai kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing sehingga ketergantungan terhadap Pemda dan pusat bisa diminimalisir. Fraksi Partai Nasdem sependapat dengan Pemerintah terkait pelaksanaan TKDD yang kualitasnya perlu ditingkatkan karena jumlahnya mencapai 1/3 dari anggaran dengan e-budgeting. Sebaliknya, fokus pada ekspor dan pariwisata juga harus difokuskan. Secara garis besar, Fraksi Partai Nasdem setuju agar KEM-PPKF yang diajukan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
• Pandangan dari Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh Jalaludin:
  • Fraksi Partai Hanura berharap anggaran yang telah ditetapkan diharapkan mampu menunjang ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang. Fraksi Partai Hanura mengharapkan Pemerintah juga dapat menggenjot pertumbuhan. Fraksi Partai Hanura menilai angka-angka ini merupakan target berat. Fraksi Partai Hanura mempertanyakan alasan koreksi terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang dilakukan terus berulang, terkesan tanpa adanya perhitungan yang disesuaikan dengan realita. Penyimpangan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat memacu pemerintah membuat kebijakan keliru, utamanya apabila proyeksinya terlalu berat. Terkait beberapa target dalam makro ekonomi, tentu ini sangat dinamis. Paket kebijakan ekonomi pemerintah juga belum mampu menggenjot hal ini. Fraksi Partai Hanura mengapresiasi indikator dalam ekonomi makro. Namun, tetap perlu menjadi perhatian bagaimana belanja Pemerintah diharapkan dapat dibelanjakan untuk keperluan langsung masyarakat atau memiliki nilai. Ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang baik dibandingkan ekonomi global. Namun, Fraksi Partai Hanura tidak seoptimis dengan asumsi-asumsi Pemerintah. Sejauh ini, ekspor pun tampak tidak cukup membantu.